Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kendalikan Covid-19, Pemerintah Diharapkan Tetap Optimalkan PSBB

Kompas.com - 09/06/2020, 09:22 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra berharap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetap dilakukan secara optimal.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengendalikan laju penyebaran virus corona yang  menyebabkan penyakit Covid-19.

"Menghadapi suasana yang makin hari makin tinggi kasusnya, sebenarnya PSBB merupakan opsi kebijakan satu satunya yamg menjadi standing position pemerintah menghadapi Covid-19," kata Hermawan melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2020).

"Untuk itu penyelenggaraannya secara optimal dan konsekuen merupakan harapan kita bersama untuk memperlambat dan mengendalikan laju penyebaran Covid," ujar dia.

Baca juga: 136 Daerah Masuk Zona Kuning, 92 Daerah Bertahan di Zona Hijau Covid-19

Salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan PSBB, lanjut Hermawan, adalah kegiatan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan sekolah dari rumah atau school from home (SFH).

Ia mengatakan, dengan pengoptimalan PSBB kemungkinan virus corona akan semakin bisa dikendalikan.

"Harapan akan terkendalinya prevalensi pandemi Covid-19 ini semoga bisa terjadi pada pertengahan bulan Juli depan bila PSBB didukung bersama oleh pemerintah dan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Hermawan juga mengatakan saat ini Indonesia belum mencapai puncak pandemi Covid-19.

Baca juga: IAKMI: Indonesia Belum Mencapai Puncak Pandemi Covid-19


Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 masih konsisten terjadi.

"Jadi menurut IAKMI sekarang ini puncak pandemi belum terjadi oleh karena laju, angka kejadian, ODP, OTG bahkan (kasus) Covid-19 masih konsisten dan terus terjadi," kata Hermawan.

"Bahkan khusus DKI, Jabodetabek pun masih fluktuatif," ucap dia.

Baca juga: Ini yang Bakal Dihadapi Pemimpin Tertinggi Iran Saat Keluar dari Persembunyiannya

Oleh karena itu, Hermawan menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan kualitas PSBB.

Menurut dia, PSBB sebaiknya digunakan sebagai masa transisi sebelum akhinya diterapkan era kenormalan baru atau new normal.

"Jadi memang PSBB ini menjadi instrumen yang betul-betul harus dikuatkan sembari kita mempersiapkan transisi menuju the new normal," ucap Hermawan.

Baca juga: IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kemenkomdigi Hadirkan Internet Cepat di 65 Titik Sekolah Rakyat
Kemenkomdigi Hadirkan Internet Cepat di 65 Titik Sekolah Rakyat
Nasional
KPK Ungkap Kadis PUPR Atur Pemenang Proyek Pembangunan Jalan di Sumut
KPK Ungkap Kadis PUPR Atur Pemenang Proyek Pembangunan Jalan di Sumut
Nasional
Menteri Komdigi Diminta Prabowo Siapkan Infrastruktur Digital untuk Sekolah Rakyat
Menteri Komdigi Diminta Prabowo Siapkan Infrastruktur Digital untuk Sekolah Rakyat
Nasional
Kejagung MoU Soal Penyadapan, Kemenkomdigi: Harus Sesuai Aturan
Kejagung MoU Soal Penyadapan, Kemenkomdigi: Harus Sesuai Aturan
Nasional
Kemensos Pastikan Tablet untuk Sekolah Rakyat Aman dari Konten Negatif
Kemensos Pastikan Tablet untuk Sekolah Rakyat Aman dari Konten Negatif
Nasional
Menteri Komdigi Pastikan Layanan Internet Cepat-Merata untuk Sekolah Rakyat
Menteri Komdigi Pastikan Layanan Internet Cepat-Merata untuk Sekolah Rakyat
Nasional
KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI
GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI
Nasional
Masyarakat Dapat Manfaatkan Internet Cepat dari Sekolah Rakyat
Masyarakat Dapat Manfaatkan Internet Cepat dari Sekolah Rakyat
Nasional
Kecurigaan Warga Berujung Terungkapnya Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Kecurigaan Warga Berujung Terungkapnya Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Nasional
Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law
Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law
Nasional
Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
Nasional
Pimpinan Baleg Setuju Pemilu Dipisah: Keserentakan Perkuat Pragmatisme
Pimpinan Baleg Setuju Pemilu Dipisah: Keserentakan Perkuat Pragmatisme
Nasional
Di Ratas bersama Prabowo, Menko Airlangga Bahas Strategi Ekonomi Global dan Kemitraan dengan AS
Di Ratas bersama Prabowo, Menko Airlangga Bahas Strategi Ekonomi Global dan Kemitraan dengan AS
Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing
KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau