Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arief Poyuono Segera Dipanggil Majelis Kehormatan Gerindra Terkait Pernyataan Isu PKI

Kompas.com - 18/06/2020, 11:12 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Majelis Kehormatan Partai segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Arief Poyuono.

Pemanggilan tersebut merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra itu tentang isu PKI dimunculkan "kadrun" dalam sebuah video wawancara.

"Beliau akan dipanggil segera. Tapi untuk penentuan jadwal, kami Majelis Kehormatan DPP akan rapat dahulu hari Senin," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Menurut Habiburokhman, Arief tidak merespons dengan baik teguran yang disampaikan partai.

"Sudah saya nasihati beliau, tapi sepertinya kepala batu. Makanya akan diproses di MK DPP," ucapnya.

Baca juga: Menhan Prabowo Minta Pemberontakan PKI Diajarkan di Sekolah

Ia pun mengatakan, sudah lama Arief tidak diizinkan membawa nama institusi Partai Gerindra.

Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Arief Poyuono tidak berkaitan dengan partai.

"Saya tegaskan bahwa statement Arief Poyuono tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Sudah lama beliau tidak diperkenankan mengatasnamakan Gerindra," ujar Habiburokhman.

Ia merasa curiga ada pihak yang sengaja menunggangi Arief karena tidak suka dengan kebesaran Partai Gerindra.

Habiburokhman pun menyayangkan tagar #TenggelamkanGerindra yang sempat ramai di media sosial.

"Saya khawatir Pak Arief ditunggangi orang yang tidak mau Gerindra besar dan dekat dengan rakyat," tutur Habiburokhman.

"Tagar tenggelamkan Gerindra jelas salah kaprah. Secara logika, tagar yang pas itu tenggelamkan Arief Poyuono, dalam artian cabut dukungan politik pada Arief Poyuono," kata dia.

Baca juga: Gerindra Yakin Dukungan ke Prabowo Masih Kuat jika Maju Pilpres 2024

Arief Poyuono berbicara soal isu PKI dalam sebuah wawancara berjudul "Apa Kata Arief Poyuono tentang Kebangkitan PKI?" yang diunggah akun YouTube Kanal Anak Bangsa, Senin (15/6/2020).

Saat ditanya mengenai kebangkitan PKI, Arief menyatakan bahwa isu tersebut bohong belaka.

Menurut Arief, isu PKI sengaja dimunculkan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Enggak ada, itu cuma isu-isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi, yang selalu dituduh apa pun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh, munculnya itu di eranya Pak Jokowi aja. Dulu era SBY enggak ada, era Mega enggak ada, ini kan aneh," kata Arief dalam wawancara.

Berikutnya, ia ditanya tentang siapa kemungkinan yang memunculkan isu tersebut.

"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun-kadrun ya yang pasti. Yang kedua, mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, yang selalu ingin mengacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," ujarnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini

Komentar
gerindra sadar istilah kadrun dihembuskan para islamophobia dan para munafik, membalas komentar syahda sylvanto : dalam isu ini kelihatan gerindra kehilangan kejantanannya #jernihberkomentar


Terkini Lainnya
Kasus BPR Jepara Artha, KPK Sita 136 Bidang Tanah, Mobil, dan Motor
Kasus BPR Jepara Artha, KPK Sita 136 Bidang Tanah, Mobil, dan Motor
Nasional
Dirut BPR Jepara Pakai 40 Debitur Fiktif untuk Cairkan Rp 263,6 Miliar, KPK: Ada Ojol hingga Pengangguran
Dirut BPR Jepara Pakai 40 Debitur Fiktif untuk Cairkan Rp 263,6 Miliar, KPK: Ada Ojol hingga Pengangguran
Nasional
Prabowo Instruksikan Danantara Buat Prototipe Listrik Desa Berbasis Tenaga Surya
Prabowo Instruksikan Danantara Buat Prototipe Listrik Desa Berbasis Tenaga Surya
Nasional
Duduk Perkara Kasus BPR Jepara: Atasi Penurunan Kinerja karena Gagal Bayar dengan Kredit Fiktif
Duduk Perkara Kasus BPR Jepara: Atasi Penurunan Kinerja karena Gagal Bayar dengan Kredit Fiktif
Nasional
KPK Cek LHKPN, Wali Kota Prabumulih: Sudah Saya Laporkan
KPK Cek LHKPN, Wali Kota Prabumulih: Sudah Saya Laporkan
Nasional
Lima Tersangka Kasus BPR Jepara Artha Ditahan KPK
Lima Tersangka Kasus BPR Jepara Artha Ditahan KPK
Nasional
KPK Sebut Kerugian Negara Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Capai Rp 254 Miliar
KPK Sebut Kerugian Negara Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Capai Rp 254 Miliar
Nasional
Tak Kooperatif, 3 Tersangka Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Dicokok KPK di Semarang
Tak Kooperatif, 3 Tersangka Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Dicokok KPK di Semarang
Nasional
KPK Tetapkan Dirut BPR Jepara Artha dan 4 Orang Lainnya Tersangka Kredit Fiktif, Langsung Ditahan
KPK Tetapkan Dirut BPR Jepara Artha dan 4 Orang Lainnya Tersangka Kredit Fiktif, Langsung Ditahan
Nasional
Alasan Kemendagri Ambil Alih Langsung Penanganan Kasus Walikota Prabumulih
Alasan Kemendagri Ambil Alih Langsung Penanganan Kasus Walikota Prabumulih
Nasional
Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut
Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut
Nasional
Tak Hanya Gibran, Ma'ruf Amin Juga Pernah Absen Saat Pelantikan Menteri dan Wamen
Tak Hanya Gibran, Ma'ruf Amin Juga Pernah Absen Saat Pelantikan Menteri dan Wamen
Nasional
Daftar Lengkap 52 RUU di Prolegnas Prioritas 2025: Ada Polri, Pemilu, dan Perampasan Aset
Daftar Lengkap 52 RUU di Prolegnas Prioritas 2025: Ada Polri, Pemilu, dan Perampasan Aset
Nasional
Baleg Singgung Potensi Kementerian BUMN Dihapus, Usai RUU BUMN-Danantara Masuk Prolegnas Prioritas
Baleg Singgung Potensi Kementerian BUMN Dihapus, Usai RUU BUMN-Danantara Masuk Prolegnas Prioritas
Nasional
DPR-Pemerintah Sepakati 67 RUU Prolegnas Prioritas 2026: Ada Pemilu, Danantara hingga BUMN
DPR-Pemerintah Sepakati 67 RUU Prolegnas Prioritas 2026: Ada Pemilu, Danantara hingga BUMN
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Kompas.com

Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru! Jangan lewatkan update berita dari Kompas.com.

Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau