Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Segera Bahas PKPU Pilkada 2020 dengan KPU

Kompas.com - 19/06/2020, 14:25 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan KPU telah mengirimkan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19.

Saan menyebutkan KPU akan mengonsultasikan PKPU tersebut dalam rapat yang digelar Komisi II DPR pada Senin (22/6/2020) mendatang.

"KPU sudah menyusun seminggu yang lalu, hari Selasa atau Rabu PKPU sudah dikirim ke DPR," ujar Saan saat dihubungi, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Ia mengatakan dalam rapat Senin mendatang, DPR juga akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyetujui PKPU.

"Tinggal Senin nanti dikonsultasikan dan dibahas untuk disetujui secara bersama-sama," ucapnya.

Selain itu, lanjut Saan, Komisi II DPR sekaligus membahas soal anggaran tambahan Pilkada 2020.

Baca juga: Adam Suseno Belum Sadarkan Diri, Inul Daratista: Sepertinya Kena Penyakit Ain

Menurut Saan, pemerintah menjanjikan pencairan anggaran tambahan Pilkada 2020 tahap pertama pada Juni ini.

Tahapan pilkada diketahui telah dimulai lagi sejak 15 Juni setelah sebelumnya sempat ditunda akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan pencoblosan direncanakan digelar pada 9 Desember.

"Soal tambahan anggaran yang Rp 4,7 triliun sudah disepakati tahap pertama dicairkan Juni ini. Tentu kami akan awasi terus agar proses pencairan dana bisa cepat dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Senin Depan, Komisi II Agendakan Rapat dengan KPU-Mendagri Bahas Kesiapan Pilkada 2020

Ia berharap pemerintah betul-betul dapat memenuhi penyesuaian anggaran yang diajukan KPU sesuai dengan yang telah dijanjikan.

"Kalau pemerintah tidak menyanggupi, berarti apa yang disyaratkan KPU tidak bisa terpenuhi," ucapnya.

"Nanti kami bicarakan lagi kalau anggarannya tidak ada. Hari Senin kami pastikan mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi rapatnya, jadi kami bisa pastikan selain tahapan, juga PKPU dan kepastian anggaran," tegas Saan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Mensos: Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan Bisa Diaktifkan Kembali
Mensos: Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan Bisa Diaktifkan Kembali
Nasional
Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
Nasional
Sejarah untuk Mencerdaskan Bangsa
Sejarah untuk Mencerdaskan Bangsa
Nasional
7 Hal Jadi Perhatian DPR: PHK, Haji, sampai Kosongnya Dubes RI
7 Hal Jadi Perhatian DPR: PHK, Haji, sampai Kosongnya Dubes RI
Nasional
Kemendagri Putuskan 16 Pulau Bersengketa Masuk Jawa Timur, Bukan Trenggalek ataupun Tulungagung
Kemendagri Putuskan 16 Pulau Bersengketa Masuk Jawa Timur, Bukan Trenggalek ataupun Tulungagung
Nasional
Canda Gus Ipul Jajal Mobil Roll Royce Rp 2,5 Miliar: Kelihatan Kaya Enggak?
Canda Gus Ipul Jajal Mobil Roll Royce Rp 2,5 Miliar: Kelihatan Kaya Enggak?
Nasional
Soal Penulisan Ulang Sejarah, Dasco: Jangan Menuduh Ada Kepentingan dari Penguasa
Soal Penulisan Ulang Sejarah, Dasco: Jangan Menuduh Ada Kepentingan dari Penguasa
Nasional
Usai Cicipi Kopi Ijen di Bondowoso, Gibran Ungkap Prabowo Penggemar Kopi
Usai Cicipi Kopi Ijen di Bondowoso, Gibran Ungkap Prabowo Penggemar Kopi
Nasional
AS Serang Iran, DPR Dorong Mitigasi Dampaknya Terhadap Subsidi BBM
AS Serang Iran, DPR Dorong Mitigasi Dampaknya Terhadap Subsidi BBM
Nasional
Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
Mensos: Gagal Salur Bansos Terus Berkurang, Tinggal 300.000 dari 1,3 Juta Penerima
Mensos: Gagal Salur Bansos Terus Berkurang, Tinggal 300.000 dari 1,3 Juta Penerima
Nasional
Agar Kepala Daerah Retreat Tak Keselek, Lagu Makan Siang di IPDN Diputar Lebih Lama
Agar Kepala Daerah Retreat Tak Keselek, Lagu Makan Siang di IPDN Diputar Lebih Lama
Nasional
2 Pejabat Setjen MPR Dipanggil KPK Terkait Kasus Gratifikasi MPR
2 Pejabat Setjen MPR Dipanggil KPK Terkait Kasus Gratifikasi MPR
Nasional
Mensos Buatkan 20 Rumah untuk Masyarakat Miskin di Makassar Seharga Rp 80 Juta per Unit
Mensos Buatkan 20 Rumah untuk Masyarakat Miskin di Makassar Seharga Rp 80 Juta per Unit
Nasional
Dasco Sebut Pembahasan RUU KUHAP Dimulai Pekan Depan
Dasco Sebut Pembahasan RUU KUHAP Dimulai Pekan Depan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau