Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Segera Bahas PKPU Pilkada 2020 dengan KPU

Kompas.com - 19/06/2020, 14:25 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan KPU telah mengirimkan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19.

Saan menyebutkan KPU akan mengonsultasikan PKPU tersebut dalam rapat yang digelar Komisi II DPR pada Senin (22/6/2020) mendatang.

"KPU sudah menyusun seminggu yang lalu, hari Selasa atau Rabu PKPU sudah dikirim ke DPR," ujar Saan saat dihubungi, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Ia mengatakan dalam rapat Senin mendatang, DPR juga akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyetujui PKPU.

"Tinggal Senin nanti dikonsultasikan dan dibahas untuk disetujui secara bersama-sama," ucapnya.

Selain itu, lanjut Saan, Komisi II DPR sekaligus membahas soal anggaran tambahan Pilkada 2020.

Baca juga: Bupati Raja Ampat: Masyarakat Tidak Mau Tambang Nikel Pulau Gag Ditutup

Menurut Saan, pemerintah menjanjikan pencairan anggaran tambahan Pilkada 2020 tahap pertama pada Juni ini.

Tahapan pilkada diketahui telah dimulai lagi sejak 15 Juni setelah sebelumnya sempat ditunda akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan pencoblosan direncanakan digelar pada 9 Desember.

"Soal tambahan anggaran yang Rp 4,7 triliun sudah disepakati tahap pertama dicairkan Juni ini. Tentu kami akan awasi terus agar proses pencairan dana bisa cepat dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Senin Depan, Komisi II Agendakan Rapat dengan KPU-Mendagri Bahas Kesiapan Pilkada 2020

Ia berharap pemerintah betul-betul dapat memenuhi penyesuaian anggaran yang diajukan KPU sesuai dengan yang telah dijanjikan.

"Kalau pemerintah tidak menyanggupi, berarti apa yang disyaratkan KPU tidak bisa terpenuhi," ucapnya.

"Nanti kami bicarakan lagi kalau anggarannya tidak ada. Hari Senin kami pastikan mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi rapatnya, jadi kami bisa pastikan selain tahapan, juga PKPU dan kepastian anggaran," tegas Saan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
OSO Sarankan Tunjuk Plt Ketua DPD Jateng, Usai Bambang Raya Ditetapkan Tersangka
OSO Sarankan Tunjuk Plt Ketua DPD Jateng, Usai Bambang Raya Ditetapkan Tersangka
Nasional
Politikus PKB: Tambang di Pulau-pulau Kecil Raja Ampat Jelas Langgar UU
Politikus PKB: Tambang di Pulau-pulau Kecil Raja Ampat Jelas Langgar UU
Nasional
Bela Bambang Raya, Hanura: Hanya Pemilik Bangunan, Bukan Pengelola Karaoke Striptis
Bela Bambang Raya, Hanura: Hanya Pemilik Bangunan, Bukan Pengelola Karaoke Striptis
Nasional
Hanura Kawal Kader yang Terjerat Kasus Karaoke Striptis Sesuai Koridor Hukum
Hanura Kawal Kader yang Terjerat Kasus Karaoke Striptis Sesuai Koridor Hukum
Nasional
Kata KPK Usai Penyadapan Mereka Disentil Kuasa Hukum Hasto: Gugat Praperadilan!
Kata KPK Usai Penyadapan Mereka Disentil Kuasa Hukum Hasto: Gugat Praperadilan!
Nasional
Inkonsistensi Pemerintah, Rapat Boleh di Hotel Saat Efisiensi Anggaran
Inkonsistensi Pemerintah, Rapat Boleh di Hotel Saat Efisiensi Anggaran
Nasional
Kemendikdasmen Bakal Bahas Anggaran SD-SMP Gratis Bersama Kemenkeu
Kemendikdasmen Bakal Bahas Anggaran SD-SMP Gratis Bersama Kemenkeu
Nasional
Anggota DPR Dapat Info Ada Jemaah Haji Diusir dari Tenda di Arafah
Anggota DPR Dapat Info Ada Jemaah Haji Diusir dari Tenda di Arafah
Nasional
Lapor Mas Wapres Tangani 7.950 Aduan, dari Persoalan Ijazah hingga Sengketa Tanah
Lapor Mas Wapres Tangani 7.950 Aduan, dari Persoalan Ijazah hingga Sengketa Tanah
Nasional
DPR Bakal Undang Mahasiswa Rapat RUU KUHAP di Tengah Masa Reses
DPR Bakal Undang Mahasiswa Rapat RUU KUHAP di Tengah Masa Reses
Nasional
BGN Sebut MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan Peternakan
BGN Sebut MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan Peternakan
Nasional
BGN Sebut Konsumsi Protein Hewani Masyarakat Indonesia Masih Rendah
BGN Sebut Konsumsi Protein Hewani Masyarakat Indonesia Masih Rendah
Nasional
Jemaah Haji Jalan Kaki ke Mina, Anggota DPR: Kegagalan Perencanaan Operasional
Jemaah Haji Jalan Kaki ke Mina, Anggota DPR: Kegagalan Perencanaan Operasional
Nasional
Lewat Penyesuaian Durasi, Timwas Haji DPR Optimistis Layanan Haji Indonesia Bisa Naik ke Grade B
Lewat Penyesuaian Durasi, Timwas Haji DPR Optimistis Layanan Haji Indonesia Bisa Naik ke Grade B
Nasional
Gizi dari Makanan MBG Sudah Cukup, Mengapa Masih Perlu Susu?
Gizi dari Makanan MBG Sudah Cukup, Mengapa Masih Perlu Susu?
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau