Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Kompas.com - 06/07/2020, 07:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat BUMN ke KPK.

Hal tersebut disampaikan Nawawi dalam menanggapi pernyataan Erick yang mengaku telah menemukan 53 kasus korupsi di lingkungan BUMN.

Baca juga: Erick Thohir Beberkan Alasan Direksi BUMN Kerap Terbelit Kasus Korupsi

"Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja, beliau kan tahu alamat kantor KPK, malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK," kata Nawawi kepada Kompas.com, Minggu (5/7/2020).

Menurut Nawawi, ini bukan kali pertama Erick mengungkap adanya praktik korupsi. Sebelumnya, Erick pernah menyebut adanya mafia terkait pengadaan alat kesehatan.

Nawawi mengatakan, jika diperlukan, KPK akan segera bertemu dengan Erick untuk mendapatkan data terkait dugaan praktik korupsi tersebut.

Sebab, tidak menutup kemungkinan KPK akan mulai menyelidiki kebenaran atas kasus-kasus tersebut.

"Saya jadi tertarik untuk meminta data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," ujar Nawawi.

Baca juga: ICW Sebut Gebrakan Erick Thohir di BUMN Mulai Lenyap

Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan beberapa faktor yang membuat direksi-direksi perusahaan pelat merah terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan catatan dia, dalam beberapa tahun terakhir ada 53 kasus korupsi yang melibatkan BUMN.

“Terjadi banyak sekali kasus korupsi, beberapa tahun ini saja sudah terjadi 53 kasus korupsi di BUMN,” ujar Erick dalam diskusi virtual pada Kamis (2/7/2020) malam.

Erick menjelaskan, hal tersebut bisa terjadi karena tak ada pemetaan yang jelas soal tugas dari masing-masing BUMN. Sehingga, para direksinya mencampurkan urusan bisnis korporasi dan tugas BUMN untuk melayani publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kpk juga jangan cuap-cuap sj, harusnya bertrimakasih sama pak erick tohir dan segera action. kpk khan juga tau dimana alamat pak erick berkantor,,,,


Terkini Lainnya
Komnas HAM Bakal Tinjau Lokasi Tambang Nikel di Raja Ampat Pekan Depan
Komnas HAM Bakal Tinjau Lokasi Tambang Nikel di Raja Ampat Pekan Depan
Nasional
Gaji Hakim Naik, Komisi III Desak Kasus Suap Hakim Tak Terulang
Gaji Hakim Naik, Komisi III Desak Kasus Suap Hakim Tak Terulang
Nasional
Israel Serang Iran, KBRI Teheran Minta WNI Waspada
Israel Serang Iran, KBRI Teheran Minta WNI Waspada
Nasional
Gaji Hakim Naik, Prabowo Diminta Perhatikan Tunjangan Hakim Ad Hoc
Gaji Hakim Naik, Prabowo Diminta Perhatikan Tunjangan Hakim Ad Hoc
Nasional
Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump
Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump
Nasional
Menkomdigi Perintahkan Operator Hadirkan Internet Murah ke Zona Blank Spot
Menkomdigi Perintahkan Operator Hadirkan Internet Murah ke Zona Blank Spot
Nasional
Lewat Telepon, Prabowo dan Trump Saling Ucapkan Selamat hingga Sepakat Perkuat Kerja Sama
Lewat Telepon, Prabowo dan Trump Saling Ucapkan Selamat hingga Sepakat Perkuat Kerja Sama
Nasional
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, Anggota DPR: Tak Ada Lagi Alasan Main Mata, Main Curang
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, Anggota DPR: Tak Ada Lagi Alasan Main Mata, Main Curang
Nasional
Ketua MA: Jabatan Hakim Bukan untuk Dipamerkan
Ketua MA: Jabatan Hakim Bukan untuk Dipamerkan
Nasional
Prabowo Terima Telepon Trump Selama 15 Menit, Apa yang Dibicarakan?
Prabowo Terima Telepon Trump Selama 15 Menit, Apa yang Dibicarakan?
Nasional
4 Pulau Jadi Perebutan Aceh dan Sumut Sejak 2008, Apa Istimewanya?
4 Pulau Jadi Perebutan Aceh dan Sumut Sejak 2008, Apa Istimewanya?
Nasional
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Permukaan Tak Menyentuh Inti Masalah
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Permukaan Tak Menyentuh Inti Masalah
Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Iran, Sebut Langgar Hukum Internasional
Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Iran, Sebut Langgar Hukum Internasional
Nasional
Ketua MA ke Hakim Eks Advokat: Dulu Bebas Bergaul, Kini Tolong Dibatasi
Ketua MA ke Hakim Eks Advokat: Dulu Bebas Bergaul, Kini Tolong Dibatasi
Nasional
Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah
Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau