Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMI Butuh Rp 200 Miliar Perangi Covid-19, Kalla Minta Pengusaha Donasi

Kompas.com - 17/09/2020, 13:34 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi Covid-19 yang makin meningkat di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19.

Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan cara penyemprotan disinfektan secara massif.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Pandemi Diselesaikan, Ekonomi Lancar

Hal tersebut disampaikan Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan. Kamis (17/9/2020).

“Hanya ada dua cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan," kata Kalla dalam keterangan tertulis, Kamis.

Kalla mengatakan, virus corona dapat dihindari dengan melakukan protokol 3M, yakni menjaga jarak, memakai Masker, serta mencuci tangan. Dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya.

Baca juga: Malaise: Penyebab, Tanda-tanda, dan Cara Menghadapinya

Sementara mematikan virus adalah upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. Hampir enam bulan relawan PMI bekerja untuk itu.

"Karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid ini," ujar Kalla. 

Kalla menjelaskan setidaknya sampai akhir tahun 2020,  PMI membutuhkan biaya sekitar 200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan. 

Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, Kalla menekankan perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Menurut dia, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat. Hal itu sudahdilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan Covid-19.

Baca juga: Donor Darah di PMI Berkurang Semasa Pandemi Covid-19

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah. Karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.

Pada moment perayaan HUT-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut, Kalla juga meresmikan pendirian politeknik AKBARA Surakarta yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI.

Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen  penanggunlangan bencana, dan pengeloaan darah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Suryadharma Ali Akan Dimakamkan di Pondok Pesantren, Menag: Agar Selalu Didoakan
Suryadharma Ali Akan Dimakamkan di Pondok Pesantren, Menag: Agar Selalu Didoakan
Nasional
KPK Periksa Eks Direktur Gas PT Pertamina Terkait Kasus LNG
KPK Periksa Eks Direktur Gas PT Pertamina Terkait Kasus LNG
Nasional
Rahayu Saraswati Singgung Maraknya Prostitusi di IKN, Sudah Lapor Kabareskrim
Rahayu Saraswati Singgung Maraknya Prostitusi di IKN, Sudah Lapor Kabareskrim
Nasional
Bukan di TMP Kalibata, Jenazah Suryadharma Ali Dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bekasi
Bukan di TMP Kalibata, Jenazah Suryadharma Ali Dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bekasi
Nasional
KPK Periksa Pegawai BPK Jadi Saksi Terkait Kasus Bank BJB
KPK Periksa Pegawai BPK Jadi Saksi Terkait Kasus Bank BJB
Nasional
Wapres Gibran Minta Dana BSU 2025 Tak Digunakan untuk Judi 'Online'
Wapres Gibran Minta Dana BSU 2025 Tak Digunakan untuk Judi "Online"
Nasional
Melayat Suryadharma Ali, Menag: Beliau Memang Kurang Sehat Selama Ini
Melayat Suryadharma Ali, Menag: Beliau Memang Kurang Sehat Selama Ini
Nasional
Perusakan Rumah Doa di Padang, Menag: Sudah Selesai, Itu Kriminal Murni
Perusakan Rumah Doa di Padang, Menag: Sudah Selesai, Itu Kriminal Murni
Nasional
Suryadharma Tutup Usia, Hatta Rajasa: Kami Kehilangan Seorang Sahabat
Suryadharma Tutup Usia, Hatta Rajasa: Kami Kehilangan Seorang Sahabat
Nasional
Keponakan Prabowo Minta Direktorat PPA PPO Polri Diperlakukan Sama Seperti Unit Lain
Keponakan Prabowo Minta Direktorat PPA PPO Polri Diperlakukan Sama Seperti Unit Lain
Nasional
Implementasi PP Tunas, Menkomdigi: Kami Beri Waktu Platform Perbaiki Fitur agar Ramah Anak
Implementasi PP Tunas, Menkomdigi: Kami Beri Waktu Platform Perbaiki Fitur agar Ramah Anak
Nasional
Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Marah kepada MK Akibat Putusannya
Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Marah kepada MK Akibat Putusannya
Nasional
KPK Panggil 2 ASN Imigrasi dan Dosen Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA di Kemenaker
KPK Panggil 2 ASN Imigrasi dan Dosen Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA di Kemenaker
Nasional
Pernyataan Puan soal 'Merdeka' Tunjukkan PDI-P Partai Modern, Pengamat: Bukan Sindir Megawati
Pernyataan Puan soal "Merdeka" Tunjukkan PDI-P Partai Modern, Pengamat: Bukan Sindir Megawati
Nasional
Tutup Bimtek PDI-P, Puan Minta Kader Siap Hadapi Dinamika Revisi UU Pemilu
Tutup Bimtek PDI-P, Puan Minta Kader Siap Hadapi Dinamika Revisi UU Pemilu
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau