Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ingin Buka Kantor Hukum

Kompas.com - 24/09/2020, 20:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Juru Bicara KPK yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah berencana membuka kantor hukum setelah tidak lagi menjadi pegawai KPK.

Febri mengatakan, ia ingin membentuk kantor hukum yang fokus pada advokasi antikorupsi, khususnya advokasi kepada korban korupsi.

"Ada rencana, ada diskusi juga dengan beberapa orang teman untuk membangun sebuah kantor hukum publik yang konsen pada advokasi antikorupsi, khususnya advokasi terhadap korban korupsi, kemudian perlindungan konsumen selain jasa hukum lainnya yang dilakukan dengan standar integritas," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Febri memastikan, ia akan tetap berkontribusi dalam gerakan antikorupsi setelah tidak lagi menjadi bagian KPK.

Ia mengaku belum terpikir untuk mengirim surat lamaran ke perusahaan-perusahaan meski ia sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari KPK.

"Sampai saat ini saya belum ajukan lamaran kerja ke mana-mana, kementerian BUMN perusahaan dan lain-lain," ujar dia.

Dalam surat pengunduran dirinya, Febri mengatakan, keputusannya itu dilatarbelakangi kondisi KPK yang telah berubah usai revisi UU KPK.

"Kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar sebelas bulan, saya memutuskan jalan ini, memilih untuk mengajukan pengunduran diri dari institusi yang sangat saya cintai, KPK," kata Febri.

Baca juga: Febri Diansyah Mundur dari KPK

Febri dikenal publik sebagai Juru Bicara KPK sejak Desember 2016 hingga Desember 2019.

Ia melepas jabatan Juru Bicara KPK pada Desember 2019 dan memilih fokus sebagai Kepala Biro Humas KPK yang jabatannya ia rangkap.

Sebelum bergabung di KPK, Febri Diansyah tercatat sebagai aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
pemerintah hanya berkiblat pada komunis china dalam keburukan? apa berani mereka mengikuti sistem hukum koruptor hukum mati seperti di komunis china? saya rasa tidak ada nyali mereka, karena sebagian besar dari politisi2 busuk dan para pejabat adalah koruptor! #mosi tidak percaya


Terkini Lainnya
Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Nasional
Puan Ingatkan Sekolah Rakyat Jangan Jadi Eksklusif dan Pesaing Sekolah Eksisting
Puan Ingatkan Sekolah Rakyat Jangan Jadi Eksklusif dan Pesaing Sekolah Eksisting
Nasional
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Nasional
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Nasional
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Nasional
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Nasional
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Nasional
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Nasional
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Nasional
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
Nasional
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Nasional
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Nasional
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Nasional
MA Sebut Perlindungan Hukum Bagi Jaksa Harus Dibatasi
MA Sebut Perlindungan Hukum Bagi Jaksa Harus Dibatasi
Nasional
Makna 'Mawar' di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Makna "Mawar" di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau