Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plh Ketua KPU: Kami Khawatir Masih Ada Penyelenggara yang Terpapar Covid-19

Kompas.com - 02/10/2020, 16:17 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menyebut, pihaknya khawatir masih ada anggota KPU provinsi maupun kabupaten/kota yang terkena Covid-19.

Menurut dia, hal ini harus menjadi pelajaran agar penyelenggaraan Pilkada 2020 tak jadi media penularan virus corona.

"Ada kekhawatiran juga dari kami penyelanggara pemilu bahwa memang masih ada anggota KPU kabupaten/kota maupun provinsi yang terpapar Covid-19. Tentu ini menjadi pelajaran kita semua," kata Ilham dalam webinar yang digelar Jumat (2/9/2020).

Baca juga: KPU Tangsel Pangkas Maksimal Dana Kampanye Paslon karena Tak Ada Lagi Rapat Umum

Ilham pun mewanti-wanti jajarannya di daerah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ia tidak ingin ada penyelenggara Pilkada yang ditegur Bawaslu karena alasan protokol kesehatan.

Apalagi, belakangan tahapan Pilkada banyak dikritisi dan masih ada pihak yang meminta penundaan.

"Saya tidak mau dengar ada teguran dari Bawaslu karena penyelenggara tidak memakai masker misalnya, atau menyelenggarakan acara tidak menerapkan protokol Covid, tidak ada physical distancing," ujar Ilham.

Baca juga: KPU Akui Sulit Hindarkan Kerumunan dan Jaga Jarak di Pilkada

Ilham mengatakan, ketentuan tentang disiplin protokol kesehatan Pilkada telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Ia mengaku, KPU akan terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam aturan itu.

Kendati demikian, kata Ilham, hal ini tak hanya menjadi tanggung jawab KPU saja. Dibutuhkan peran seluruh pihak untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman dari Covid-19.

"KPU tidak dapat kerja sendirian, tentu beban untuk kemudian tidak adanya atau meminimalisir paparan Covid tidak hanya di KPU, ada Satgas, Kemendagri, Kominfo, Bawaslu yang bantu kita laksanakan Pilkada," kata dia.

Baca juga: Data KPU Terbaru: 715 Bakal Paslon Penuhi Syarat Peserta Pilkada

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
ribet amat. klau anggota kpps pada boikot, tau rasa lo


Terkini Lainnya
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Nasional
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Nasional
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Nasional
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Nasional
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Nasional
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Nasional
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Nasional
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Nasional
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Nasional
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Nasional
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Nasional
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Nasional
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
Nasional
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Nasional
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Apa Saja yang Ditawarkan Indonesia ke AS untuk Dapat Keringanan Tarif?
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau