Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin : Banyak Pemerintahan Gagap Akibat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 12/10/2020, 21:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda hampir seluruh wilayah dunia telah membuat banyak pemerintahan gagap.

"Sebuah bencana yang nyaris tak terduga dan melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memporak-porandakan perekonomian dunia," kata Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam seminar daring bertajuk 'Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik : Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global', Senin (12/10/2020).

"Ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini," imbuh pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Baca juga: 3 Kartu Ini Wajib Dipromosikan Calon Kepala Daerah yang Diusung PKB

Muhaimin pun merujuk laporan United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) yang menyebut bahwa dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Bahkan, 395 juta orang diprediksi akan terjerumus ke kondisi kemiskinan ekstrem.

Di Indonesia sendiri, ia menambahkan, Covid-19 telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 1,63 juta orang. Sehingga, total penduduk miskin tercatat 26,42 juta.

"(Indonesia) meski masih tersok, kami sebagai bangsa dengan seluruh sumber daya yang kami miliki mencoba untuk bangkit. Hasilnya cukup menggembirakan," ucapnya.

Jika pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen, pada kuartal III-2020 kondisi ekonomi membaik meski masih mengalami pertumbuhan minus. Berdasarkan informasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 mencapai minus 2,9 persen hingga 1,1 persen.

Baca juga: Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Dalam mengatasi pandemi, Muhaimin menambahkan, partai politik memiliki peran penting terutama dalam meminimalisir dampak pandemi terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

"Posisi dan keberpihakan parpol amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan negara," kata dia.

PKB sendiri, imbuh dia, memiliki tiga titik tekan perjuangan politik dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan kemiskinan akibat Covid-19, yaitu di bidang pendidikan, pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Di sektor pendidikan, PKB menginisiasi Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren. Sedangkan di sektor pertanian, kebijakan yang terus didesak yaitu soal redistribusi aset, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai ke hilir.

Sedangkan di sektor ekonomi, ia menilai, pemerintah perlu memastikan untuk dapat membantu sektor ini. Pasalnya, hampir 97 persen tenaga kerja nasional berada di sektor ini.

Baca juga: Pilkada 2020, PKB Targetkan Menang di 12 Daerah di Jateng

Ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati oleh UMKM juga terbukti dapat menjadi penolong masalah ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. Prpol telah mendesak kepada negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp 123,46 triliun sebagai perlinundang sosial kepada UMKM," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Tak Mudah Terbitkan Izin Tambang
Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Tak Mudah Terbitkan Izin Tambang
Nasional
Berkaca dari Raja Ampat, Anggota DPR: Jangan Ugal-ugalan Terbitkan Izin Tambang
Berkaca dari Raja Ampat, Anggota DPR: Jangan Ugal-ugalan Terbitkan Izin Tambang
Nasional
Nadiem Sebut Ada Uji Coba Laptop Chromebook di Daerah 3T: Terjadi Sebelum Kepemimpinan Saya
Nadiem Sebut Ada Uji Coba Laptop Chromebook di Daerah 3T: Terjadi Sebelum Kepemimpinan Saya
Nasional
Ibu Ronald Tannur Bantah Menyuap Hakim, Hanya Bayar Jasa Pengacara
Ibu Ronald Tannur Bantah Menyuap Hakim, Hanya Bayar Jasa Pengacara
Nasional
Asosiasi Petani di Sidang Tom Lembong: Sejak Dewan Gula Dibubarkan Jokowi, Kami Tak Dilibatkan Lagi
Asosiasi Petani di Sidang Tom Lembong: Sejak Dewan Gula Dibubarkan Jokowi, Kami Tak Dilibatkan Lagi
Nasional
Greenpeace Desak Pemerintah Evaluasi Seluruh Izin Tambang Nikel, Tak Hanya di Raja Ampat
Greenpeace Desak Pemerintah Evaluasi Seluruh Izin Tambang Nikel, Tak Hanya di Raja Ampat
Nasional
Komisi XII Sebut PT Gag Nikel Punya Legalitas Kuat, Wajar Izin Tambang Tak Dicabut
Komisi XII Sebut PT Gag Nikel Punya Legalitas Kuat, Wajar Izin Tambang Tak Dicabut
Nasional
Sidang Tom Lembong, Saksi Ungkap Jokowi Bubarkan Dewan Gula Indonesia 
Sidang Tom Lembong, Saksi Ungkap Jokowi Bubarkan Dewan Gula Indonesia 
Nasional
Greenpeace Minta Pemerintah Cabut Semua Izin Tambang Aktif dan Tak Aktif di Raja Ampat
Greenpeace Minta Pemerintah Cabut Semua Izin Tambang Aktif dan Tak Aktif di Raja Ampat
Nasional
Pemerintah Harus Rehabilitasi Raja Ampat Usai IUP 4 Perusahaan Dicabut
Pemerintah Harus Rehabilitasi Raja Ampat Usai IUP 4 Perusahaan Dicabut
Nasional
Waskita Karya Tata Ulang Benteng Pendem Ambarawa, dari Penjara Kolonial Jadi Destinasi Wisata
Waskita Karya Tata Ulang Benteng Pendem Ambarawa, dari Penjara Kolonial Jadi Destinasi Wisata
Nasional
Mendagri Ungkap Kegiatan Retret Kepala Daerah Tahap 2 Mirip dengan Tahap 1
Mendagri Ungkap Kegiatan Retret Kepala Daerah Tahap 2 Mirip dengan Tahap 1
Nasional
Tambang di Raja Ampat Tetap Beroperasi, Walhi: Ibarat Jual Ginjal untuk Beli Iphone
Tambang di Raja Ampat Tetap Beroperasi, Walhi: Ibarat Jual Ginjal untuk Beli Iphone
Nasional
Pemerintah Diminta Wajibkan Perusahaan Pulihkan Kerusakan di Raja Ampat, Tak Cukup Cabut Izin
Pemerintah Diminta Wajibkan Perusahaan Pulihkan Kerusakan di Raja Ampat, Tak Cukup Cabut Izin
Nasional
Saksi Sidang Tom Lembong Sebut Hasil Rakortas Tak Ada Kebutuhan Importasi Gula di 2016
Saksi Sidang Tom Lembong Sebut Hasil Rakortas Tak Ada Kebutuhan Importasi Gula di 2016
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau