Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Inkubasi Halal Perlu Dibangun untuk Kembangkan Ekonomi Syariah

Kompas.com - 15/10/2020, 15:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pusat inkubasi halal perlu dibangun di berbagai daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pusat inkubasi halal dibutuhkan, kata dia, karena titik sentral dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada para pelaku usaha itu sendiri.

"Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian (usaha syariah)," ujar Ma'ruf saat memberi orasi ilmiah secara online di Dies Natalis Universitas Diponegoro (Undip), Semarang ke-63, Kamis (15/10/2020).

Selain itu, pusat-pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) juga perlu dibangun.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Dewan Syariah Nasional Terus Berinovasi

Namun, pembangunannya harus didukung infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah.

Ma'ruf mengatakan, baik pusat inkubasi halal maupun pusat bisnis syariah dapat dilakukan dari pengembangan dana sosial syariah untuk mendorong terciptanya usaha-usaha syariah baru.

"Termasuk khususnya bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil," kata dia.

Tujuannya, kata dia, agar para pelaku usaha syariah itu menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain).

Baca juga: Wapres: Keuangan Syariah Arus Baru Perekonomian Indonesia

Dengan demikian, hal tersebut juga akan memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

Di sisi lain, Ma'ruf juga ingin agar pengembangan ekonomi syariah diarahkan sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan utamanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Jadi pengembangan ekonomi syariah, bukan hanya demi ekonomi syariah itu sendiri, tetapi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya…
Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya…
Nasional
Didampingi Menhan, Kontingen RI Curi Perhatian di Bastille Day 2025
Didampingi Menhan, Kontingen RI Curi Perhatian di Bastille Day 2025
Nasional
Seskab Teddy Ungkap Pembicaraan Prabowo dan Raja Belgia, Bahas Isu Strategis 2 Negara
Seskab Teddy Ungkap Pembicaraan Prabowo dan Raja Belgia, Bahas Isu Strategis 2 Negara
Nasional
LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR
LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR
Nasional
DPR Minta RI Tangkap Peluang Ekspor Produk Unggulan Pasca Uni Eropa Permudah Visa Schengen
DPR Minta RI Tangkap Peluang Ekspor Produk Unggulan Pasca Uni Eropa Permudah Visa Schengen
Nasional
Prabowo Jadi Presiden RI Pertama yang Jadi Tamu Kehormatan di Bastille Day Perancis
Prabowo Jadi Presiden RI Pertama yang Jadi Tamu Kehormatan di Bastille Day Perancis
Nasional
Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua
Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua
Nasional
Tom Lembong Ibaratkan Persidangannya seperti Perang: Semua Pihak Berupaya Menang
Tom Lembong Ibaratkan Persidangannya seperti Perang: Semua Pihak Berupaya Menang
Nasional
Febri Diansyah Sebut Jaksa KPK Melintir Keterangan Ahli di Sidang Hasto
Febri Diansyah Sebut Jaksa KPK Melintir Keterangan Ahli di Sidang Hasto
Nasional
Direksi Jawa Pos Sebut Ada Dividen Rp 89 M yang Tidak Disetor Dahlan Iskan dan Nany Wijaya
Direksi Jawa Pos Sebut Ada Dividen Rp 89 M yang Tidak Disetor Dahlan Iskan dan Nany Wijaya
Nasional
Tom Lembong Sebut Dapat Perlakuan Manusiawi Selama dalam Tahanan
Tom Lembong Sebut Dapat Perlakuan Manusiawi Selama dalam Tahanan
Nasional
Dinilai Berpengalaman, Tyas Fatoni Diangkat Jadi Pj Ketua TP-PKK dan Ketua Pembina Posyandu Papua
Dinilai Berpengalaman, Tyas Fatoni Diangkat Jadi Pj Ketua TP-PKK dan Ketua Pembina Posyandu Papua
Nasional
BGN Minta Tambahan Anggaran MBG, Komisi IX: Pemborosan, jika...
BGN Minta Tambahan Anggaran MBG, Komisi IX: Pemborosan, jika...
Nasional
Kuota Haji 2026, Menag: Isyarat Awal Pemerintah Arab Saudi Tetap, tapi Ada Usaha Akan Menambah
Kuota Haji 2026, Menag: Isyarat Awal Pemerintah Arab Saudi Tetap, tapi Ada Usaha Akan Menambah
Nasional
Gibran Harap RUU PPRT Bisa Segera Disahkan
Gibran Harap RUU PPRT Bisa Segera Disahkan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau