Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Kompas.com - 23/10/2020, 09:53 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar Indonesia tak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah batu bara. Kepala Negara ingin agar batu bara bisa diolah sendiri oleh industri di dalam negeri.

"Saya ingatkan kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan mentah, salah satunya batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi," kata Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara di Istana Bogor, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Batu Bara Bisa Bebas Royalti, Pemerintah Klaim Tidak Akan Merugikan Negara

Untuk mencapai target ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mulai bergerak mengembangkan industri turunan batu bara. Mulai dari industri peningkatan mutu, pembuatan bricket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara air.

Jokowi yakin dengan mengembangkan industri turunan ini Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah komoditas berkali-kali lipat. Juga mampu mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja dan industri petrokimia.

"Dan yang tidak kalah penting kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.

Baca juga: Di UU Cipta Kerja Batu Bara Bebas Royalti, Pengamat: Terus Negara Dapat Apa? 

Untuk itu Jokowi juga meminta jajarannya mulai menyusun peta jalan atau roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri. Ia meminta optimalisasi ini betul betul dipercepat dengan teknologi ramah lingkungan.

"Tentukan strategi, tentukan target produk hilir yang akan kita kembangkan. Sehingga jelas arah mana yang akan kita tuju, beberapa banyak yang akan kita ubah jadi gas, berapa banyak yang akan kita ubah jadi produk petrokimia," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemetaan kawasan yang dapat dikembangkan untuk melakukan hilirisasi industri batu bara. Kemudian memastikan ada wilayah yang memiliki cadangan batu bara yang cukup untuk menjamin pasokan dalam proses hilirisasi.

"Ini strategi besar dan kita harus konsisten untuk menjalankannya," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
visi presiden sdh sngt bnr untuk indonesia mnjadi pengekspor barang jadi atau setengah jadi dan bkn brng mentah.tapi hrs di lakukan dgn skala prioritas krn negara kita sdng mengalaminya krisis ekonomi dampak dri pandemi covid yg blm selesai.#jernihberkomentar #melihatharapan


Terkini Lainnya
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Nasional
Jadi Tersangka Kasus Pertamina, Riza Chalid Buron, Diduga di Singapura
Jadi Tersangka Kasus Pertamina, Riza Chalid Buron, Diduga di Singapura
Nasional
PSI Tetapkan 187.306 DPT, Bakal Pilih Bro Ron, Kaesang, atau Mulyono?
PSI Tetapkan 187.306 DPT, Bakal Pilih Bro Ron, Kaesang, atau Mulyono?
Nasional
Pengacara: Tak Ada Keuntungan Hasto Ikut Nyuap dan Halangi Kasus Harun Masiku
Pengacara: Tak Ada Keuntungan Hasto Ikut Nyuap dan Halangi Kasus Harun Masiku
Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Larangan MA Perberat Vonis di RUU KUHAP
DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Larangan MA Perberat Vonis di RUU KUHAP
Nasional
Pacu Jalur Mendunia, Fadli Zon Dorong Tradisi Budaya Lain Juga Diangkat
Pacu Jalur Mendunia, Fadli Zon Dorong Tradisi Budaya Lain Juga Diangkat
Nasional
Kejagung Ungkap 7 Perbuatan Melawan Hukum dari 9 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Ungkap 7 Perbuatan Melawan Hukum dari 9 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina
Nasional
Sidang UU Hak Cipta, Piyu Padi: Perlindungan Hak Cipta Bukan Hanya Soal Legalitas!
Sidang UU Hak Cipta, Piyu Padi: Perlindungan Hak Cipta Bukan Hanya Soal Legalitas!
Nasional
Kejagung Kembali Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pertamina, Ada Riza Chalid
Kejagung Kembali Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pertamina, Ada Riza Chalid
Nasional
Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Kasus Korupsi Pertamina
Nasional
Pertamina Resmi Luncurkan PGTC 2025, Jaring Ribuan Inovasi Keberlanjutan Mahasiswa
Pertamina Resmi Luncurkan PGTC 2025, Jaring Ribuan Inovasi Keberlanjutan Mahasiswa
Nasional
Isu Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, MK: Kita Sudah Punya Presedennya
Isu Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, MK: Kita Sudah Punya Presedennya
Nasional
Bela Hasto, Febri Diansyah Sebut Uji Materi Ke MA Keputusan PDI-P
Bela Hasto, Febri Diansyah Sebut Uji Materi Ke MA Keputusan PDI-P
Nasional
BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 118 Triliun demi Keberlanjutan MBG 2026
BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 118 Triliun demi Keberlanjutan MBG 2026
Nasional
Pemilu Dipisah, MK Persilakan Pembentuk UU Lakukan Rekayasa Konstitusional
Pemilu Dipisah, MK Persilakan Pembentuk UU Lakukan Rekayasa Konstitusional
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau