Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Kompas.com - 26/10/2020, 15:18 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan pada jajarannya akan pentingnya program vaksinasi untuk menangkal virus corona yang menyebabkan Covid-19.

"Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan agar menjadi perhatian kita semuanya betapa pentingnya yang namanya vaksin, vaksinasi," kata Jokowi dalam rapat terbatas "Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

"Tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, tidak hanya urusan kesehatan, tetapi ini juga menyangkut ekonomi," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jika vaksinasi Covid-19 berhasil dilakukan, maka Kepala Negara meyakini Indonesia bisa terbebas dari pandemi sehingga ekonomi pun akan kembali bangkit.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan vaksinasi harus efektif serta aman. Setiap vaksin yang disuntikkan ke masyarakat harus melewati tahap uji klinis yang benar.

"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.

Selain itu, strategi komunikasi publik terkait vaksin juga harus disiapkan dengan baik.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi menugaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun strategi komunikasi ini.

"Dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," kata dia.

Jokowi juga meminta jajarannya melibatkan organisasi massa keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ia menilai peran ormas keagamaan sangat penting untuk bisa menjelaskan manfaat vaksinasi ini ke masyarakat.

"Dan meyakinkan umat mengenai kehalalan vaksin," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Adapun pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembelian vaksin dari empat perusahaan di luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan AstraZeneca. Keempat vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis fase 3.

Pemerintah awalnya menargetkan vaksinasi bisa mulai dilakukan pada November. Namun Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah.

Hal ini disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
coba buka mata melihat kenyataan di dunia ini, jika ada negara maju yg terbuka dan berhasil dalam menekan kasus covid19 dengan menggunakan vaksin, maka vaksin itu sudah ada, jika belum ada, maka vaksin terbaik adalah protokol kesehatan.


Terkini Lainnya
Kaesang Kembali Tunjuk Raja Juli Antoni Jadi Sekjen PSI
Kaesang Kembali Tunjuk Raja Juli Antoni Jadi Sekjen PSI
Nasional
Jaksa Sebut Eks Ketua Pengadilan Rusak Kepercayaan Publik Ke Lembaga Peradilan
Jaksa Sebut Eks Ketua Pengadilan Rusak Kepercayaan Publik Ke Lembaga Peradilan
Nasional
Wamenkomdigi Belum Bisa Pastikan Kapan Transfer Data Pribadi ke AS Mulai Berlaku
Wamenkomdigi Belum Bisa Pastikan Kapan Transfer Data Pribadi ke AS Mulai Berlaku
Nasional
Menhut Ingatkan Potensi Kebakaran Hutan di 10 Hari Pertama Agustus Nanti
Menhut Ingatkan Potensi Kebakaran Hutan di 10 Hari Pertama Agustus Nanti
Nasional
Hasto PDI-P Gugat Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor ke MK
Hasto PDI-P Gugat Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor ke MK
Nasional
Hinca Panjaitan: Tak Ada Hubungan antara Roy Suryo dengan Demokrat
Hinca Panjaitan: Tak Ada Hubungan antara Roy Suryo dengan Demokrat
Nasional
Anggota DPR Pertanyakan PPATK soal Pemlokiran Rekening Dormant
Anggota DPR Pertanyakan PPATK soal Pemlokiran Rekening Dormant
Nasional
Transfer Data Pribadi ke AS Tunduk pada UU PDP
Transfer Data Pribadi ke AS Tunduk pada UU PDP
Nasional
Soal Dugaan Riza Chalid di Malaysia, Kejagung: Akan Didalami dan Jadi Masukan
Soal Dugaan Riza Chalid di Malaysia, Kejagung: Akan Didalami dan Jadi Masukan
Nasional
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan, Pimpinan Komisi V Tegaskan Proses Pidana
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan, Pimpinan Komisi V Tegaskan Proses Pidana
Nasional
Dasco Sebut Partai-partai Sedang Simulasikan Sistem Pemilu dan Pilkada
Dasco Sebut Partai-partai Sedang Simulasikan Sistem Pemilu dan Pilkada
Nasional
Wamenkomdigi Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Sudah Terjadi Sejak Lama
Wamenkomdigi Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Sudah Terjadi Sejak Lama
Nasional
Pelaku Usaha Hindari Royalti Musik, Solusi Kemenkum: Bisa Putar Musik Ciptaan Sendiri
Pelaku Usaha Hindari Royalti Musik, Solusi Kemenkum: Bisa Putar Musik Ciptaan Sendiri
Nasional
UU Kementerian Negara Digugat, MK Diminta Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
UU Kementerian Negara Digugat, MK Diminta Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Nasional
Wamenkomdigi Minta Masyarakat Jangan Salah Paham Soal Transfer Data Pribadi ke AS
Wamenkomdigi Minta Masyarakat Jangan Salah Paham Soal Transfer Data Pribadi ke AS
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau