Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Akan Bentuk Direktorat Khusus Halal di Kementerian

Kompas.com - 05/11/2020, 10:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan membentuk direktorat khusus halal atau syariah di kementerian atau lembaga.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Ijtima' Sanawi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2020 secara virtual, Kamis (5/11/2020).

"Pemerintah sedang menyiapkan adanya direktorat khusus halal atau syariah di kementerian/lembaga terkait sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Keberhasilan Ekonomi Syariah Terletak pada Pelaku Usahanya

Menurut Ma'ruf, upaya pemerintah tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Apalagi, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah global.

Dengan demikian, pemerintah menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung komitmen tersebut.

Selain membentuk direktorat khusus atau syariah, pemerintah juga sedang menyiapkan terciptanya ekosistem keuangan syariah yang dapat melayani nasabah dari yang sangat kecil sampai besar.

"Sehingga semua segmen dapat terlayani oleh lembaga keuangan syariah. Rencana merger tiga bank Himbara dan penguatan serta perluasan BWM, BMT, LKMS dan koperasi syariah menjadi salah satu buktinya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ekonomi Syariah Potensial Perluas Penyerapan Tenaga Kerja

Kebijakan lainnya, pemerintah juga menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, social fund, dan bisnis syariah.

Semua itu, kata Ma'ruf, menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia.

"Besarnya perhatian dan keterlibatan Pemerintah merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Ma'ruf.

Sebab selama ini, pihak swasta dan masyarakat lebih dominan terlibat dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah.  Hal tersebut membuat pertumbuhan market share terasa lambat dan kurang progresif.

"Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi Syariah Sejalan dengan Kearifan Lokal...

Keterlibatan aktif pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat diperlukan karena potensinya dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Ma'ruf mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah yang berkembangan baik akan membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan.

"Hal ini penting karena masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan masalah utama yang perlu kita hadapi saat ini, terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini," ucap Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
pak wapres ini rasis hanya ngurusi agama tertentu.


Terkini Lainnya
Menhan Minta Kontingen TNI Tampilkan yang Terbaik di Bastille Day Perancis
Menhan Minta Kontingen TNI Tampilkan yang Terbaik di Bastille Day Perancis
Nasional
Kampung Haji Indonesia Berjarak 400 Meter dari Masjidil Haram, Disetujui MBS
Kampung Haji Indonesia Berjarak 400 Meter dari Masjidil Haram, Disetujui MBS
Nasional
Eks CEO Goto Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Laptop Chromebook
Eks CEO Goto Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Laptop Chromebook
Nasional
Yakin Ada Suap-Perintangan Hukum, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Hasto
Yakin Ada Suap-Perintangan Hukum, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Hasto
Nasional
PSU Pilbup Barito Utara Digelar 6 Agustus, Calonnya Baru Semua
PSU Pilbup Barito Utara Digelar 6 Agustus, Calonnya Baru Semua
Nasional
Mensos Jamin Siswa Sekolah Rakyat Hidup Layak di Asrama, Dapat Seragam hingga MBG
Mensos Jamin Siswa Sekolah Rakyat Hidup Layak di Asrama, Dapat Seragam hingga MBG
Nasional
Revisi KUHAP, Ada Usul TNI Terjerat KDRT dan Kekerasan Seksual Disidang di Peradilan Umum
Revisi KUHAP, Ada Usul TNI Terjerat KDRT dan Kekerasan Seksual Disidang di Peradilan Umum
Nasional
KPU Gelar PSU Pilkada Papua dan Boven Digoel 6 Agustus 2025 dengan Kandidat Baru
KPU Gelar PSU Pilkada Papua dan Boven Digoel 6 Agustus 2025 dengan Kandidat Baru
Nasional
Bertemu Presiden Dewan Uni Eropa, Prabowo Buka Pintu RI untuk Kampus Asing
Bertemu Presiden Dewan Uni Eropa, Prabowo Buka Pintu RI untuk Kampus Asing
Nasional
Hakim MK Sebut Aktivis Kontras Keren karena Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont
Hakim MK Sebut Aktivis Kontras Keren karena Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont
Nasional
Apa Itu Impunitas Advokat? yang Bakal Diatur dalam RUU KUHAP
Apa Itu Impunitas Advokat? yang Bakal Diatur dalam RUU KUHAP
Nasional
Komnas Perempuan Usul KUHAP Mengatur Hanya Wanita yang Berhak Geledah Wanita
Komnas Perempuan Usul KUHAP Mengatur Hanya Wanita yang Berhak Geledah Wanita
Nasional
Mensos: Sekolah Rakyat Kedepankan Kesetaraan Kesempatan, Bukan Kesenjangan Sosial
Mensos: Sekolah Rakyat Kedepankan Kesetaraan Kesempatan, Bukan Kesenjangan Sosial
Nasional
Jumlah Paten Terbanyak, Pertamina Raih Apresiasi Kekayaan Intelektual dari DJKI
Jumlah Paten Terbanyak, Pertamina Raih Apresiasi Kekayaan Intelektual dari DJKI
Nasional
Sidang UU TNI, Ahli Sebut Prolegnas Kini Tak Dapat Dipercaya
Sidang UU TNI, Ahli Sebut Prolegnas Kini Tak Dapat Dipercaya
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau