Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan soal Pelanggaran Kesesuaian Syariah Rugikan Pelaku Ekonomi

Kompas.com - 05/11/2020, 12:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air tetap harus menjaga kesesuaian syariah.

Sebab, menurut dia, pelanggaran terhadap kesesuaian syariah akan merugikan para pelaku ekonomi.

"Dalam pelaksanaan praktik ekonomi dan keuangan syariah kita perlu menjaga keseuaian syariah dalam setiap transaksi. Pelanggaran terhadap kesesuaian syariah sangat merugikan pelaku ekonomi," ujar Ma'ruf saat membuka Ijtima' Sanawi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2020 secara virtual, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Wapres: Fokus ke Kelompok Kecil, Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Efektif Kurangi Kemiskinan

Ma'ruf mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, bukan hanya demi ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri.

Hal tersebut dilakukan, kata dia, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, pelaksanaannya yang sesuai syariah juga akan menentukan walau disnergikan dengan sistem konvensional.

"Karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Akan Bentuk Direktorat Khusus Halal di Kementerian

Ia menilai, hal tersebut menjadi penting karena Indonesia menganut dual economy system yang saling melengkapi.

Ma'ruf juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ditempatkan sebagai pilihan aktivitas ekonomi rasional bagi masyarakat.

"Sehingga, ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif tapi menjadikannya bersifat universal sesuai prinsip rahmatan lil 'alamin," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Nasional
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Nasional
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Nasional
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Nasional
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Nasional
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
Nasional
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Nasional
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Nasional
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Nasional
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Nasional
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Nasional
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau