Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Desak DPR dan Pemerintah Tunda Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Kompas.com - 08/11/2020, 19:56 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak DPR dan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

“Kita berharap ini ditunda dulu sampai masukan, revisi dari masyarakat sipil dan akademisi benar-benar diakomodir oleh pemerintah dan DPR,” kata Wakil Koordinator I Kontras Feri Kusuma dalam konferensi pers virtual, Minggu (8/11/2020).

Menurutnya, rancangan itu akan dibahas DPR dan pemerintah dalam masa sidang II tahun 2020-2021.

Namun, Kontras menilai, masih ada sejumlah hal yang perlu direvisi dari rancangan itu.

Baca juga: Ketua Komisi I: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Pertama, Kontras meminta agar fungsi pelibatan TNI hanya difokuskan pada penindakan yang dijelaskan secara rinci.

Sebab, dalam rancangan Perpres, fungsi TNI dinilai sangat luas karena mencakup penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Hal itu dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan institusi lain.

Kemudian, Feri meminta agar perpres mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hukum dan HAM.

Hal ini mengingat anggota TNI tidak tunduk pada peradilan umum.

Baca juga: Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Rancangan Perpres juga diharapkan mengatur perihal mekanisme pengawasan serta menegaskan sumber pendanaan.

“Pemerintah tidak boleh memaksakan karena ini bisa berimplikasi ke mana-mana nantinya kalau tidak direvisi,” ucapnya.

Di samping itu, Feri menilai, belum ada relevansi yang sangat mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk membahas Rancangan Perpres mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kontras termasuk komisi nasional kan, tapi kok oknum2 nya jadi pengamat bayaran yang cuap2 di media


Terkini Lainnya
Peneliti TII: Pelibatan Ahli di RUU KUHAP Hanya Tambal Sulam
Peneliti TII: Pelibatan Ahli di RUU KUHAP Hanya Tambal Sulam
Nasional
Heran Eks Marinir Satria Arta Kumbara Berperang untuk Rusia, Anggota DPR: Kok Bisa?
Heran Eks Marinir Satria Arta Kumbara Berperang untuk Rusia, Anggota DPR: Kok Bisa?
Nasional
Kebakaran KM Barcelona, Komisi V Akan Panggil Menhub dan Ikut Investigasi
Kebakaran KM Barcelona, Komisi V Akan Panggil Menhub dan Ikut Investigasi
Nasional
BPOM Tarik 15 Produk Obat Herbal Berbahaya, Anggota DPR: Alternatif Aman Malah Jadi Ancaman
BPOM Tarik 15 Produk Obat Herbal Berbahaya, Anggota DPR: Alternatif Aman Malah Jadi Ancaman
Nasional
Polemik Eks Marinir Satria, Pengamat Dorong Evaluasi Loyalitas Eks Prajurit
Polemik Eks Marinir Satria, Pengamat Dorong Evaluasi Loyalitas Eks Prajurit
Nasional
Usai Ditunda, BPS Bakal Rilis Data Kemiskinan Jumat Mendatang
Usai Ditunda, BPS Bakal Rilis Data Kemiskinan Jumat Mendatang
Nasional
Ketua DPR: Insiden KM Barcelona Momentum Evaluasi Total Keamanan Transportasi Laut
Ketua DPR: Insiden KM Barcelona Momentum Evaluasi Total Keamanan Transportasi Laut
Nasional
Kejagung Persilakan KPK Periksa Eks Bos BJB yang Juga Tersangka Kasus Sritex
Kejagung Persilakan KPK Periksa Eks Bos BJB yang Juga Tersangka Kasus Sritex
Nasional
Soal Danantara Investasi Rp 130 Triliun di AS, Rosan: Kita Fokus di Indonesia
Soal Danantara Investasi Rp 130 Triliun di AS, Rosan: Kita Fokus di Indonesia
Nasional
Pemerintah Diminta Susun Kurikulum Anti-Pelecehan di Sekolah dan Pesantren
Pemerintah Diminta Susun Kurikulum Anti-Pelecehan di Sekolah dan Pesantren
Nasional
Eks Marinir Satria Minta Pulang ke RI, Komisi I Singgung Loyalitasnya
Eks Marinir Satria Minta Pulang ke RI, Komisi I Singgung Loyalitasnya
Nasional
KPK Ngaku Tak Tahu Perkembangan Terakhir Pembahasan RUU KUHAP
KPK Ngaku Tak Tahu Perkembangan Terakhir Pembahasan RUU KUHAP
Nasional
BGN Imbau Masyarakat Bercocok Tanam dan Beternak, Antisipasi Masalah Suplai Bahan Baku MBG
BGN Imbau Masyarakat Bercocok Tanam dan Beternak, Antisipasi Masalah Suplai Bahan Baku MBG
Nasional
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi
Nasional
Ketua Komisi X: Realitanya, Sesama Guru Pun Bisa Saling Membully
Ketua Komisi X: Realitanya, Sesama Guru Pun Bisa Saling Membully
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau