Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Masyumi Reborn, DPP PDI-P: Partai Baru Akan Jadi Mitra Berdemokrasi yang Sehat

Kompas.com - 09/11/2020, 12:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya menyambut baik deklarasi Partai Masyumi Reborn, sepanjang proses didirikan dan tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara yang menjadi konsensus bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

 

Basarah juga menyebut, kehadiran parpol baru akan menjadikan iklim demokrasi Indonesia lebih sehat dan berkualitas.

"Parpol baru sebagai bagian dari kreativitas elemen bangsa Indonesia yang akan menjadi mitra berdemokrasi yang sehat, dan partner dalam pembangunan bangsa yang saling melengkapi agar demokrasi kita semakin berkualitas," kata Basarah saat dihubungi, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Masyumi Reborn Dinilai Sulit Bertahan, Perlu Ikut Bersihkan Citra Partai Politik

Ia berharap, partai baru ini kelak memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Basarah menambahkan, dalam menjalin kemitraan dengan partai politik baru itu, harus sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku pada prinsip demokrasi dan nomokrasi yang dianut bersama.

"Dengan memegang teguh prinsip demokrasi dan nomokrasi secara bersamaan, kami berkeyakinan bahwa jalan demokrasi yang telah dipilih dan ditempuh bangsa Indonesia selama ini akan dapat mengantarkan bangsa dan negara Indonesia sampai kepada tujuannya," pungkasnya.

Baca juga: Gerindra Ragukan Masyumi Reborn Kelanjutan Masyumi Sebelumnya

Sebelumnya, bertepatan dengan tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-75 Partai Masyumi, sejumlah tokoh islam mendeklarasikan partai tersebut pada Sabtu (7/11/2020).

Deklarasi ini dilangsungkan dilangsungkan secara virtual dan dihadiri oleh sejumlah tokoh islam, di antaranya Ketua Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis (Masyumi Reborn) Masri Sitanggang, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, dan deklarator Partai Ummat Amien Rais.

Adapun kegiatan deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII), A Cholil Ridwan.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi," kata Cholil dalam deklarasi yang disiarkan secara virtual, Sabtu.

Baca juga: Masyumi Reborn Muncul, Pengamat: Terlalu Nekat kalau Masih Bawa Isu Agama

Cholil berjanji, melalui Partai Masyumi, ajaran dan hukum Islam akan berjalan di Indonesia.

“Semoga Allah meridhoi perjuangan Masyumi hingga meraih kemenangan di Indonesia,” ujar dia.

Masri mengatakan, sejumlah tokoh umat islam bersatu untuk mendeklarasikan partai tersebut. Adapun, proses deklarasi ini telah disiapkan selama 1 tahun 4 bulan.

“Alhamdulillah berkat rahmat Allah dan didorong keinginan luhur supaya umat Islam memiliki satu partai ideolgis yang berpengaruh, maka sampai jugalah kita pada momen bersejarah, momen dimana berkumpulnya tokoh dan bangkitnya kekuatan partai Islam di Tanah Air,” ujar Masri.

Ia menambahkan, selain mendeklarasikan partai ideologis tersebut, dibentuk pula panitia organisasi tersendiri yang bukan berasal dari organisasi masyarakat.

“Sengaja kami mengambil bentuk organisasi kepanitiaan, bukan ormas atau lainnya, ini dimaksudkan agar lebih lentur, longgar, meminimalisasi, dan mudah mengkomunikasikan ide pendirian partai ini ke semua simpul kekuatan umat Islam,” papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Menag Sebut Arab Saudi Penuhi Semua Permintaan Presiden Prabowo
Menag Sebut Arab Saudi Penuhi Semua Permintaan Presiden Prabowo
Nasional
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Nasional
Hingga 31 Juli, Anak-anak Bisa Nikmati Liburan Seru di Bandara InJourney Airports
Hingga 31 Juli, Anak-anak Bisa Nikmati Liburan Seru di Bandara InJourney Airports
Nasional
Kompas.com ke Para Kolumnis: Terima Kasih telah Beri Warna Baru
Kompas.com ke Para Kolumnis: Terima Kasih telah Beri Warna Baru
Nasional
Hukuman Setya Novanto Disunat, ICW: Korupsi Besar Harusnya Hukuman Diperberat
Hukuman Setya Novanto Disunat, ICW: Korupsi Besar Harusnya Hukuman Diperberat
Nasional
Hasto Dituntut 7 Tahun, Pengacara Sebut Tak Lepas dari Peran Eks Penguasa
Hasto Dituntut 7 Tahun, Pengacara Sebut Tak Lepas dari Peran Eks Penguasa
Nasional
Kepala BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Haji 2026
Kepala BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Haji 2026
Nasional
Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?
Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?
Nasional
Sentil Putusan MK, Bima Arya: Kita Butuh Sistem Pemilu yang Melembaga, Bukan Berubah Secara Ekstrem
Sentil Putusan MK, Bima Arya: Kita Butuh Sistem Pemilu yang Melembaga, Bukan Berubah Secara Ekstrem
Nasional
Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Agenda Prolegnas 2025
Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Agenda Prolegnas 2025
Nasional
BKKBN Sebut Fenomena Childfree di Perkotaan, Terpengaruh Tren Medsos
BKKBN Sebut Fenomena Childfree di Perkotaan, Terpengaruh Tren Medsos
Nasional
Pigai Usul Individu hingga Pebisnis Bisa Ditetapkan Jadi Pelaku Pelanggar HAM
Pigai Usul Individu hingga Pebisnis Bisa Ditetapkan Jadi Pelaku Pelanggar HAM
Nasional
KPK Cegah Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono ke Luar Negeri
KPK Cegah Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono ke Luar Negeri
Nasional
Natalius Pigai Sebut Revisi UU HAM Bakal Perkuat Komnas HAM
Natalius Pigai Sebut Revisi UU HAM Bakal Perkuat Komnas HAM
Nasional
Muncul Fenomena 'Childfree', BKKBN: Penyebabnya Trauma dan KDRT
Muncul Fenomena "Childfree", BKKBN: Penyebabnya Trauma dan KDRT
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau