Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Yusril: Bagusnya 33 Persen, Jangan Tanggung-tanggung

Kompas.com - 12/11/2020, 14:04 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia oleh Partai Nasdem melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 menjadi 7 persen masih terlalu kecil.

Menurut Yusril, dengan ambang batas 7 persen, maka masih ada sekitar 14 partai yang bisa ikut serta dalam pemilu.

“Bagusnya sih 33 persen aja jangan tanggung-tanggung. Jadi sekali pemilu partai tinggal 2 atau maksimal 3 partai saja,” ujar Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

“Kalau 7 persen kan secara teoritis bisa muncul 14 partai, ya masih banyak juga,” kata Yusril.

Baca juga: Soal Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen, PSI: Terbukti Tidak Menyederhanakan Parpol

Yusril mengatakan, jika Nasdem mengusulkan ambang batas menjadi 33 persen dan ditetapkan oleh undang-undang, maka sudah dipastikan jika ada yang merasa keberatan atas hal tersebut dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi pasti akan ditolak.

Sebab, menurut Yusril, MK akan berargumentasi bahwa parliamentary threshold adalah open legal policy yang menjadi kesepakatan pemerintah bersama DPR.

“Selama ini MK selalu berargumen bahwa karena PT tidak diatur dalam UUD 45, maka menjadi ‘open legal policy’ yang menjadi kewenangan DPR dan Presiden utk memutuskan,” papar Yusril

“Jadi kalau diputuskan PT 33 persen, MK juga tidak mungkin membatalkannya dengan alasan demokrasi atau apapun,” kata dia.

Baca juga: Nasdem Wacanakan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, Ketum PKPI: Sebaiknya Malah Turun

Kendati demikian, Yusril menyayangkan usulan tersebut, Sebab, dengan parliamentary threshold 4 persen saat ini banyak partai yang tidak bisa masuk parlemen.

“Partai kecil tidak perlu diomongkan lagi, dengan PT 4 persen saja sudah berat. 7 persen tambah berat. Jadi sekalian saja 33 persen. Toh sama saja beratnya,” ucap Yusril.

“Kalau PT besar, bukan hanya masalah bagi partai kecil. Kalau PT 33 persen, Partai Nasdem aja akan jadi partai kecil, PDI-P, Golkar, PKS, Gerindra dan lainnya semua akan jadi partai gurem jika PT dinaikkan jadi 33 persen,” kata dia.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, sejak awal berdiri, partainya menawarkan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Baca juga: Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Surya Paloh mengatakan, partainya menawarkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen.

Hal tersebut disampaikan Surya dalam pidato perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-9 Partai Nasdem secara virtual, Rabu (11/11/2020).

"Pada saat ini Partai Nasdem menawarkan kenaikan parliamentary threshold dari apa yang kita niliki 4 persen, dinaikan jadi 7 persen," kata Surya.

Surya menyadari, usulan kenaikan PT tersebut kurang mendapat sambutan baik dan diduga hanya bermain-main.

Namun, ia menegaskan, usulan kenaikan PT tersebut atas kesadaran dirinya selaku Ketua Umum Partai Nasdem untuk penyederhanaan kehidupan partai politik.

"Kalau pun Nasdem nanti, apakah mampu lolos pada PT yang disarankannya sendiri? Kita katakan apapun konsekuensi, Nasdem boleh tidak lolos PT, tetapi kehidupan politik di negeri akan harus lebih baik daripada apa yang kita miliki saat ini," ujar dia.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Komentar
orang indonesia mang banyak yg ga mutu....ngributin yang ga perlu diributkan....yg sudah ya biarlah, pantes ya gini2 aja negara....ga tahu tuh mau nya apa


Terkini Lainnya
Momen Rudy Ong Chandra Berjalan Membungkuk Masuki Ruang Pemeriksaan KPK demi Hindari Sorotan Media
Momen Rudy Ong Chandra Berjalan Membungkuk Masuki Ruang Pemeriksaan KPK demi Hindari Sorotan Media
Nasional
Pengusaha Rudy Ong Chandra Dijemput Paksa KPK Terkait Kasus IUP di Kaltim
Pengusaha Rudy Ong Chandra Dijemput Paksa KPK Terkait Kasus IUP di Kaltim
Nasional
Hadirkan Kemudahan Berusaha melalui Transformasi Digital Pemerintahan: Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia Teken Nota Kesepahaman
Hadirkan Kemudahan Berusaha melalui Transformasi Digital Pemerintahan: Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia Teken Nota Kesepahaman
Nasional
BNPT Akan Data WNI yang Jadi Terpidana Terorisme di Luar Negeri
BNPT Akan Data WNI yang Jadi Terpidana Terorisme di Luar Negeri
Nasional
Ditangkap Rabu Malam, Wamenaker Immanuel Ebenezer Masih Diperiksa KPK hingga Kini
Ditangkap Rabu Malam, Wamenaker Immanuel Ebenezer Masih Diperiksa KPK hingga Kini
Nasional
Ridwan Kamil Bersyukur Tes DNA Buktikan Bukan Ayah Anak Lisa Mariana, Sebut Fitnah Tak Terbukti
Ridwan Kamil Bersyukur Tes DNA Buktikan Bukan Ayah Anak Lisa Mariana, Sebut Fitnah Tak Terbukti
Nasional
Kepala BNPT Pastikan Korban Terorisme Dilindungi dan Diberi Bantuan Negara
Kepala BNPT Pastikan Korban Terorisme Dilindungi dan Diberi Bantuan Negara
Nasional
Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT, Ini Pernyataan Lengkap Menaker
Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT, Ini Pernyataan Lengkap Menaker
Nasional
Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang
Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang
Nasional
Usai Rapat di DPR, Dasco Sebut Ariel, Piyu, dan LMKN Sepakat Akhiri Konflik Royalti
Usai Rapat di DPR, Dasco Sebut Ariel, Piyu, dan LMKN Sepakat Akhiri Konflik Royalti
Nasional
Wakil Panglima TNI dan BRIN Bahas Penguatan Kerja Sama Riset Pertahanan
Wakil Panglima TNI dan BRIN Bahas Penguatan Kerja Sama Riset Pertahanan
Nasional
Ketua Komisi III Pesimistis RKUHAP Disahkan Masa Sidang Ini
Ketua Komisi III Pesimistis RKUHAP Disahkan Masa Sidang Ini
Nasional
Menkomdigi Bakal Buat Kurikulum Pelatihan untuk Pengurus Kopdes Merah Putih
Menkomdigi Bakal Buat Kurikulum Pelatihan untuk Pengurus Kopdes Merah Putih
Nasional
OTT Wamenaker, Menaker Ingatkan Pesan Prabowo: Siap Dicopot Apabila Korupsi
OTT Wamenaker, Menaker Ingatkan Pesan Prabowo: Siap Dicopot Apabila Korupsi
Nasional
Piyu Padi Ungkap Sistem Tak Adil, LMK Masih Tarik Royalti meski Musisi Sudah Bebaskan
Piyu Padi Ungkap Sistem Tak Adil, LMK Masih Tarik Royalti meski Musisi Sudah Bebaskan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau