Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Mohon Bersabar, Produksi Vaksin Covid-19 Butuh Waktu

Kompas.com - 12/11/2020, 17:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat bersabar menanti kepastian ketersediaan vaksin Covid-19. Wiku menyebut pembuatan vaksin memerlukan waktu.

"Saat ini vaksin sangat ditunggu oleh banyak orang. Kami ingatkan masyarakat untuk bersabar sebab produksi vaksin Covid-19 membutuhkan waktu," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Kamis (12/11/2020).

Penyebabnya, karena strain virus yang dimiliki oleh virus Corona penyebab Covid-19 merupakan strain baru. Strain itu belum pernah diteliti sebelumnya.

Baca juga: Setelah Pfizer, Vaksin Covid-19 Sputnik V Dinyatakan Efektif 92 Persen

"Sehingga prosesnya sangat tergantung dengan karakteristik virus masing-masing dan memerlukan waktu yang lebih banyak," ungkap Wiku.

"Waktu yang dihabiskan baik untuk pengujian klinis maupun persetujuan, semata-mata adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah masih mempelajari jumlah daerah di Indonesia yang warganya akan divaksin Covid-19.

"Kami masih (dalami) sedang dipelajari oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berapa kelayakan Indonesia (yang divaksin) dan wilayah mana saja yang menjadi perhatian (untuk divaksin)," ujar Muhadjir selepas acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Pemerintah Cadangkan Anggaran Rp 34 Triliun untuk Vaksin Covid-19

Ia mengatakan, menurut organisasi kesehatan dunia WHO, herd immunity vaksin Covid-19 ditargetkan sebanyak 70 persen dari total penduduk.

Namun, data WHO tersebut jika semua warga terpapar Covid-19 sehingga 70 persen di antaranya harus divaksin.

Sementara itu, di Indonesia, kata dia, tidak semua wilayah terpapar Covid-19 dan dinyatakan zona merah.

"Jadi karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam (jumlah daerahnya)," ucap Muhadjir.

"Tapi yang jelas nanti yang akan diutamakan tenaga kesehatan (divaksin) dan tenaga kesehatan pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Tidak harus semuanya," kata dia.

Baca juga: Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 12 November 2020

Berdasarkan hasil rapat yang baru-baru ini dilakukan, pemerintah telah 60 juta orang yang akan diberi vaksin secara gratis.

Akan ada pula vaksin mandiri, yakni vaksin yang dibiayai sendiri terutama dari perusahaan-perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
pemerintah juga harusnya bersabar untuk tidak cepat-cepat mengumumkan kalau vaksin akan diberikan mulai november 2020. #jenrnihberkomentar #melihatharapan


Terkini Lainnya
Makna 'Mawar' di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Makna "Mawar" di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Nasional
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Nasional
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Nasional
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Nasional
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Nasional
DPR Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Nasib Siswa Sekolah Rakyat Setelah Lulus
DPR Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Nasib Siswa Sekolah Rakyat Setelah Lulus
Nasional
11 Poin Bermasalah di Revisi KUHAP: Polri 'Superpower' hingga Penyadapan Sewenang-wenang
11 Poin Bermasalah di Revisi KUHAP: Polri "Superpower" hingga Penyadapan Sewenang-wenang
Nasional
Puan Klaim Semua Parpol Satu Suara, Pemilu 5 Tahun Sekali
Puan Klaim Semua Parpol Satu Suara, Pemilu 5 Tahun Sekali
Nasional
Puan Tanggapi Bansos ODGJ Diberikan Seumur Hidup: Yang Penting Verifikasi Datanya
Puan Tanggapi Bansos ODGJ Diberikan Seumur Hidup: Yang Penting Verifikasi Datanya
Nasional
Pengangkatan Komisaris BUMN, Politik Transaksional, dan Ilusi Meritokrasi
Pengangkatan Komisaris BUMN, Politik Transaksional, dan Ilusi Meritokrasi
Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Nasional
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Nasional
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Nasional
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Nasional
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau