Menkes: Sasaran Vaksin Covid-19 untuk 107 Juta Orang, 70 Persen Penerima Mandiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, sasaran penerima vaksin Covid-19 sebanyak 107.206.544 orang berusia 18-59 tahun.
Dari total angka itu, 30 persen di antaranya merupakan kelompok penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah, sedangkan 70 pesen kelompok penerima vaksin mandiri.
"Jumlah sasaran sudah mengakomodasi rekomendasi WHO yang melakukannya secara bertahap. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan dua skema," kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (17/11/2020).
Baca juga: Jokowi Pastikan Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Akhir November
Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, dan satpol PP. Selain itu, peserta BPJS-PBI.
Totalnya 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19. Tiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate vaksin sebesar 15 persen.
Kemudian, penerima vaksin mandiri berjumlah 75.048.268 orang dengan kebutuhan 172.611.016 dosis vaksin Covid-19. Penyediaan vaksin mandiri diserahkan kepada BUMN.
"Dalam wastage rate, termasuk indeks pemakaian, vaksin sisa tidak terpakai, rusak, hilang ini bisa dimanfaatkan sebagai buffer stock atau bila terjadi kemungkinan kurang atau kebutuhan emergency dan relokasi antardaerah," ucap Terawan.
Ia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tenaga vaksinasi yang sudah melalui program pelatihan. Saat ini, jumlahnya 23.145 orang tenaga kesehatan.
Baca juga: Jokowi: Kalau Diminta Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Saya Siap
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebutuhan lain untuk pelaksanaan vaksin Covid-19.
"Kesimpulannya, Kemenkes telah menyiapkan peraturan, SDM, administrasi, logistik, jaringan fasyankes dan sistem monitoring evaluasi untuk pelaksanaan vaksin Covid-19," kata dia.
Ia menyebut, pemerintah akan menunggu lampu hijau dari BPOM untuk memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
"Pelaksanaan vaksinasi menunggu emergency use authorization (UEA) dari BPOM," ujar Terawan.
