Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Jamin Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkades

Kompas.com - 11/12/2020, 16:30 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, pemerintah harus bisa menjamin protokol kesehatan Covid-19 diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada Desember ini.

Menurut Junimart, Kementerian Dalam Negeri harus memberikan edukasi intensif tentang protokol kesehatan Covid-19 kepada para calon kepala desa dan masyarakat.

"Ini sangat urgent supaya masyarakat antusias datang ke TPS menggunakan hak politiknya," kata Junimart saat dihubungi, Jumat (11/12/2020).

Ia memahami alasan pemerintah menggelar Pilkades untuk menghindari kekosongan pemerintahan desa yang bisa jadi akan menghambat pelayanan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Anggota Komisi II Minta Pilkades Ditunda, Tunggu Evaluasi Pilkada 2020

Karena itu, Junimart meminta pemerintah melakukan kajian soal baik-buruk pelaksanaan Pilkades di tengah pandemi.

Junimart berpendapat Kemendagri bertanggung jawab untuk memastikan para calon kepala desa dan masyarakat bisa tertib menjalankan protokol kesehatan terutama saat hari pemungutan suara.

"Konsekuensinya Kemendagri harus bisa menjamin penerapan protokol kesehatan dengan terukur untu menghindari keterpaparan panitia dan masyarakat desa di masa pandemi ini," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkades 2020.

Baca juga: Mendagri: Pilkades Tidak Boleh Menjadi Media Penularan Covid-19

Dia menilai sebaiknya pemerintah menunggu hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar pada 9 Desember.

"Sebaiknya menunggu evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020," kata Mardani.

Dia mengatakan, angka penularan Covid-19 di Tanah Air hingga hari ini masih terus bertambah. Mardani mengingatkan agar keselamatan masyarakat diutamakan.

Mardani mengatakan, banyak catatan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang terjadi saat tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Dimulai sejak tahap pendaftaran, kampanye, hingga hari pemungutan suara.

"Keselamatan publik mesti didahulukan," ujarnya.

Baca juga: Desember Ini, Pemerintah Berencana Gelar Pilkades di 1.274 Desa

Diberitakan, pemerintah akan menggelar Pilkades 2020 pada akhir Desember ini. Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada 23 dari 75 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkades.

Pilkades di 23 kabupaten/kota itu meliputi 1.274 desa. Pilkades digelar pada 13-16 dan 19 Desember 2020.

"Setelah minggu ketiga di bulan Desember, setelah pilkada 9 Desember, ada 23 kabupaten," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Keajaiban Kursi 11A Air India, Bagaimana Ramesh Selamat dari Ledakan Pesawat?

Sementara itu, 36 kabupaten/kota lain yang memutuskan menunda Pilkades. Mereka akan menyelenggarakan Pilkades pada 2021.

Kemudian, sebanyak 16 kabupaten/kota lainnya sudah menggelar pemilihan sebelum pandemi Covid-19. Dari 16 kabupaten atau kota itu tercatat ada 1.236 desa yang sudah menjalani Pilkades.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
PBNU Buka Suara soal Tudingan Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat
PBNU Buka Suara soal Tudingan Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Nasional
KPK Tahan Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Kasus Uang Ketok Palu
KPK Tahan Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Kasus Uang Ketok Palu
Nasional
Pertamina Catat Kinerja Cemerlang Sepanjang 2024, Laba Bersih Tembus Rp 49,54 Triliun
Pertamina Catat Kinerja Cemerlang Sepanjang 2024, Laba Bersih Tembus Rp 49,54 Triliun
Nasional
Bukan Hanya Hakim yang Harus Sejahtera
Bukan Hanya Hakim yang Harus Sejahtera
Nasional
BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji
BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji
Nasional
Panglima TNI Jajaki Kerja Sama Militer dengan Sejumlah Negara dalam Ajang Indo Defence
Panglima TNI Jajaki Kerja Sama Militer dengan Sejumlah Negara dalam Ajang Indo Defence
Nasional
Prabowo: Pembangunan Giant Sea Wall Mungkin Butuh 20 Tahun, Tak Masalah
Prabowo: Pembangunan Giant Sea Wall Mungkin Butuh 20 Tahun, Tak Masalah
Nasional
Kuasa Hukum Bakal Jadi Saksi Hasto, Sebut Ikuti Pola KPK
Kuasa Hukum Bakal Jadi Saksi Hasto, Sebut Ikuti Pola KPK
Nasional
Paradoks antara Pidato dan Realitas Bernegara
Paradoks antara Pidato dan Realitas Bernegara
Nasional
Lika-liku Membentuk Kopdes Merah Putih agar Tak Jadi Bancakan...
Lika-liku Membentuk Kopdes Merah Putih agar Tak Jadi Bancakan...
Nasional
Menag soal Wacana Pengurangan Kuota Haji Indonesia: Tidak Pernah Dengar
Menag soal Wacana Pengurangan Kuota Haji Indonesia: Tidak Pernah Dengar
Nasional
Prabowo Ingin Indonesia Jadi 'Killing Ground' Bandar dan Jaringan Narkoba
Prabowo Ingin Indonesia Jadi "Killing Ground" Bandar dan Jaringan Narkoba
Nasional
Penjelasan Kemenhan soal Kabar Pembelian Jet Tempur Generasi Kelima KAAN
Penjelasan Kemenhan soal Kabar Pembelian Jet Tempur Generasi Kelima KAAN
Nasional
Prabowo Menjawab soal 'Reshuffle': Tidak Ada, Tim Saya Bekerja dengan Baik
Prabowo Menjawab soal "Reshuffle": Tidak Ada, Tim Saya Bekerja dengan Baik
Nasional
Jalani Sanksi Magang di Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Dapat Ilmu-ilmu Baru
Jalani Sanksi Magang di Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Dapat Ilmu-ilmu Baru
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau