Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Jamin Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkades

Kompas.com - 11/12/2020, 16:30 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, pemerintah harus bisa menjamin protokol kesehatan Covid-19 diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada Desember ini.

Menurut Junimart, Kementerian Dalam Negeri harus memberikan edukasi intensif tentang protokol kesehatan Covid-19 kepada para calon kepala desa dan masyarakat.

"Ini sangat urgent supaya masyarakat antusias datang ke TPS menggunakan hak politiknya," kata Junimart saat dihubungi, Jumat (11/12/2020).

Ia memahami alasan pemerintah menggelar Pilkades untuk menghindari kekosongan pemerintahan desa yang bisa jadi akan menghambat pelayanan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Anggota Komisi II Minta Pilkades Ditunda, Tunggu Evaluasi Pilkada 2020

Karena itu, Junimart meminta pemerintah melakukan kajian soal baik-buruk pelaksanaan Pilkades di tengah pandemi.

Junimart berpendapat Kemendagri bertanggung jawab untuk memastikan para calon kepala desa dan masyarakat bisa tertib menjalankan protokol kesehatan terutama saat hari pemungutan suara.

"Konsekuensinya Kemendagri harus bisa menjamin penerapan protokol kesehatan dengan terukur untu menghindari keterpaparan panitia dan masyarakat desa di masa pandemi ini," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkades 2020.

Baca juga: Mendagri: Pilkades Tidak Boleh Menjadi Media Penularan Covid-19

Dia menilai sebaiknya pemerintah menunggu hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar pada 9 Desember.

"Sebaiknya menunggu evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020," kata Mardani.

Dia mengatakan, angka penularan Covid-19 di Tanah Air hingga hari ini masih terus bertambah. Mardani mengingatkan agar keselamatan masyarakat diutamakan.

Mardani mengatakan, banyak catatan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang terjadi saat tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Dimulai sejak tahap pendaftaran, kampanye, hingga hari pemungutan suara.

"Keselamatan publik mesti didahulukan," ujarnya.

Baca juga: Desember Ini, Pemerintah Berencana Gelar Pilkades di 1.274 Desa

Diberitakan, pemerintah akan menggelar Pilkades 2020 pada akhir Desember ini. Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada 23 dari 75 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkades.

Pilkades di 23 kabupaten/kota itu meliputi 1.274 desa. Pilkades digelar pada 13-16 dan 19 Desember 2020.

"Setelah minggu ketiga di bulan Desember, setelah pilkada 9 Desember, ada 23 kabupaten," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa

Sementara itu, 36 kabupaten/kota lain yang memutuskan menunda Pilkades. Mereka akan menyelenggarakan Pilkades pada 2021.

Kemudian, sebanyak 16 kabupaten/kota lainnya sudah menggelar pemilihan sebelum pandemi Covid-19. Dari 16 kabupaten atau kota itu tercatat ada 1.236 desa yang sudah menjalani Pilkades.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
SBY-AHY Hadiri Ulang Tahun Merry Riana, Doakan Perusahaannya Segera IPO
SBY-AHY Hadiri Ulang Tahun Merry Riana, Doakan Perusahaannya Segera IPO
Nasional
Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat
Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat
Nasional
Soal Kesepakatan Kelola Laut Ambalat, Hikmahanto: Jangan Sampai Malaysia Lebih Diuntungkan
Soal Kesepakatan Kelola Laut Ambalat, Hikmahanto: Jangan Sampai Malaysia Lebih Diuntungkan
Nasional
Kata Prabowo, Indonesia Bisa Hemat 58 Miliar Dollar AS Per Tahun jika Sudah Swasembada Energi
Kata Prabowo, Indonesia Bisa Hemat 58 Miliar Dollar AS Per Tahun jika Sudah Swasembada Energi
Nasional
Setelah Ada Putusan MK, Komisi II Bicara Opsi Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif
Setelah Ada Putusan MK, Komisi II Bicara Opsi Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif
Nasional
Robot Humanoid hingga Robot K9 Bakal Ramaikan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
Robot Humanoid hingga Robot K9 Bakal Ramaikan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
Nasional
Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi
Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi
Nasional
Sebut Nama Soekarno hingga Jokowi, Prabowo Ungkap Cita-cita Hilirisasi Sudah Ada sejak Dulu
Sebut Nama Soekarno hingga Jokowi, Prabowo Ungkap Cita-cita Hilirisasi Sudah Ada sejak Dulu
Nasional
Tindaklanjuti Putusan MK, Pimpinan Komisi II Usul Bentuk Pansus RUU Pemilu
Tindaklanjuti Putusan MK, Pimpinan Komisi II Usul Bentuk Pansus RUU Pemilu
Nasional
Prabowo Pamer Indonesia Penuh Perdamaian di Tengah Konflik Dunia, Singgung Filosofi 'Seribu Kawan'
Prabowo Pamer Indonesia Penuh Perdamaian di Tengah Konflik Dunia, Singgung Filosofi "Seribu Kawan"
Nasional
Tinjau Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Pendidikan
Tinjau Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Pendidikan
Nasional
Prabowo Peringatkan Menterinya: Yang Tak Bisa Kerja Cepat, Kita Tinggal di Pinggir Jalan
Prabowo Peringatkan Menterinya: Yang Tak Bisa Kerja Cepat, Kita Tinggal di Pinggir Jalan
Nasional
Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa
Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa
Nasional
Di Depan Seskab Teddy, Ibu Ini Curhat Hanya Berpenghasilan Rp 1,5 Juta Per Bulan, tapi Hidupi 5 Orang di Rumah
Di Depan Seskab Teddy, Ibu Ini Curhat Hanya Berpenghasilan Rp 1,5 Juta Per Bulan, tapi Hidupi 5 Orang di Rumah
Nasional
Anak Buah di Sumut Kena OTT, Menteri PU Persilakan KPK Selidiki Sampai Kantor Pusat
Anak Buah di Sumut Kena OTT, Menteri PU Persilakan KPK Selidiki Sampai Kantor Pusat
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau