Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Sebut Anggaran Bukan Alasan Pemerintah Tak Gratiskan Vaksin Covid-19 Sepenuhnya

Kompas.com - 15/12/2020, 18:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, anggaran negara bukan alasan pemerintah tak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total. Ia memastikan, perihal anggaran tidak akan jadi hambatan.

Hal ini Wiku sampaikan merespons pertanyaan wartawan tentang dua mekanisme vaksinasi Covid-19, yakni gratis (subsidi) dan berbayar (mandiri).

"Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Satgas: RS Jangan Promosi Vaksinasi Covid-19, Tunggu Arahan Pemerintah

Wiku menyebut, saat ini pemerintah masih terus mengkaji berbagai hal teknis terkait vaksinasi.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan bahwa vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui skema subsidi maupun mandiri.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Detail pelaksanaan vaksinasi, mulai dari sasaran hingga rentang harga, juga masih terus dibahas.

Baca juga: Lagunya Dipakai Bocah Pacu Jalur, Penyanyi AS Melly Mike Terbang ke Riau Tanpa Bayaran

"Hal ini akan diinformasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah," ujar Wiku.

Wiku pun meminta seluruh rumah sakit di Tanah Air untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah ihwal vaksinasi Covid-19.

Ia mewanti-wanti pihak rumah sakit untuk tak melakukan promosi vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemangku kebijakan.

Baca juga: Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang

"Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat," kata dia.

Diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, KSP: Demi Keadilan

"Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi," ujar Nadia pada Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Dia mengatakan yang akan mendapatkan vaksin gratis antara lain tenaga kesehatan, pelayan publik, PBI, dan kelompok rentan lainnya.

Adapun vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
l bih baik berbayar dong kalau gratis gmn dong pendapatan negara kalau gratis ada apa gtu kan demi sehat bayar lebih baik kalau gratis negara tak ada pengembalian


Terkini Lainnya
Kejagung: Riza Chalid Sudah Masuk Daftar Cekal
Kejagung: Riza Chalid Sudah Masuk Daftar Cekal
Nasional
Komisi III DPR Sebut Penyadapan Tidak Diatur di KUHAP Baru, tapi UU Khusus
Komisi III DPR Sebut Penyadapan Tidak Diatur di KUHAP Baru, tapi UU Khusus
Nasional
Respons Kejagung soal Impunitas Advokat Masuk RUU KUHAP
Respons Kejagung soal Impunitas Advokat Masuk RUU KUHAP
Nasional
Ketika Dokter Tifa Pilih Diam Dicecar 68 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi...
Ketika Dokter Tifa Pilih Diam Dicecar 68 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi...
Nasional
Akrab dengan Titiek Soeharto, Gibran Disebut Mau Sampaikan Pesan Ini ke Prabowo
Akrab dengan Titiek Soeharto, Gibran Disebut Mau Sampaikan Pesan Ini ke Prabowo
Nasional
Pansel Ombudsman: 700 Orang Sudah Buat Akun, yang 'Upload' 5 Orang
Pansel Ombudsman: 700 Orang Sudah Buat Akun, yang "Upload" 5 Orang
Nasional
Komisi III DPR Jamin RUU KUHAP Tidak Bikin Polisi 'Powerful'
Komisi III DPR Jamin RUU KUHAP Tidak Bikin Polisi "Powerful"
Nasional
Pengembangan AI di Singapura Lebih Maju, Kemkomdigi: Memang Sudah Bangun Lama Sistemnya
Pengembangan AI di Singapura Lebih Maju, Kemkomdigi: Memang Sudah Bangun Lama Sistemnya
Nasional
RUU Masyarakat Hukum Adat Akan Jadi Prioritas PKB di Parlemen
RUU Masyarakat Hukum Adat Akan Jadi Prioritas PKB di Parlemen
Nasional
Usai Dengarkan Replik Jaksa, Tom Lembong: Kasih Waktu untuk Mencerna Semua Ini
Usai Dengarkan Replik Jaksa, Tom Lembong: Kasih Waktu untuk Mencerna Semua Ini
Nasional
Isu Pungutan Komunitas Bermain di GBK, Mensesneg: Enggak Ada Itu
Isu Pungutan Komunitas Bermain di GBK, Mensesneg: Enggak Ada Itu
Nasional
Komisi VIII DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenag TA 2026 Rp 36,7 Triliun
Komisi VIII DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenag TA 2026 Rp 36,7 Triliun
Nasional
Kemkomdigi Ingatkan Risiko Tinggi Penggunaan AI di Sektor Kesehatan, Tak Boleh Gantikan Dokter
Kemkomdigi Ingatkan Risiko Tinggi Penggunaan AI di Sektor Kesehatan, Tak Boleh Gantikan Dokter
Nasional
Kejagung Gandeng Imigrasi untuk Buru Riza Chalid
Kejagung Gandeng Imigrasi untuk Buru Riza Chalid
Nasional
30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau