Ada Kudeta Militer, Kemenlu Pastikan Kondisi WNI di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya masih memastikan bagaimana kondisi para warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Myanmar berkaitan dengan kudeta militer yang terjadi di sana setelah penangkapan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Masih dipastikan (kondisi para WNI)," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Ia mengatakan, saat ini pejabat yang menangani hubungan bilateral dengan Myanmar masih berkoordinasi terkait hal tersebut.

Baca juga: Aung San Suu Kyi, Pemimpin De Facto yang Ditangkap Militer Myanmar

Oleh karena itu, belum ada kepastian atau informasi mengenai kondisi para WNI di Myanmar.

"Pejabat yang menangani bilateral dengan Myanmar masih melakukan koordinasi," kata dia.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan

Artikel Kompas.id

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan politik terakhir di Myanmar yang dimuat di laman situs resmi Kementerian Luar Negeri.

Indonesia juga menggarisbawahi tentang perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum agar dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," demikian salah satu pernyataan resmi di situs tersebut.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021).

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, Pemerintah Indonesia Sampaikan Keprihatinan

Militer Myanmar, atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, juga menunjuk seorang jenderal sebagai Pelaksana Tugas (plt) Presiden Myanmar.

Pengumuman itu disampaikan melalui siaran langsung di Myawaddy TV milik militer.

Mereka mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas negara sebagaimana dilansir dari AFP.

Mereka juga menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020.

Jurnalis AFP juga melaporkan, militer Myanmar turut mengepung Yangon pada Senin pagi waktu setempat.

Baca juga: Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun

Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa tentara telah dikerahkan di luar balai kota di Yangon.

Televisi MRTV yang dikelola negara mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa pihaknya tidak dapat melakukan siaran karena masalah teknis.

Pengumuman keadaan darurat tersebut dikeluarkan setelah pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap dan ditahan oleh militer Myanmar pada Senin.

Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa tokoh senior dari Partai National League for Democracy (NLD) juga ditahan militer Myanmar.