Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Kompas.com - 03/02/2021, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan Partai Demokrat yang dibesut Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah memanas.

Hal itu dipicu oleh tudingan putra sulung SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY).

AHY menyatakan ada seorang pejabat Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi pimpinan tertinggi partai. Pejabat Istana yang dimaksud AHY ialah Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta AHY, Bagaimana Peluangnya Menilik AD/ART Demokrat?

Moeldoko pun tak tinggal diam mendengar tudingan tersebut. Ia meresponsnya dan membantah terlibat dalam upaya mengudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia bahkan menyindir AHY agar menjadi pemimpin yang berjiwa kuaat dan tak mudah terbawa perasaan atau baper.

Kendati kini hubungan Moeldoko dengan eks Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Demokrat SBY merenggang lantaran ia dituding oleh AHY hendak merebut kekuasaan, sedianya mantan Panglima TNI itu pernah sangat dekat dengan Presiden keenam RI tersebut.

Awal kedekatan Moeldoko dan SBY

Kehangatan hubungan SBY dan Moeldoko dimulai saat penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Mei 2013.

Saat itu SBY resmi menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun.

Baca juga: Demokrat Tuding Moeldoko Lakukan Upaya Terstruktur dan Sistematis, Ini Penjelasannya

Penunjukan sebagai jenderal bintang empat TNI ini menjadi modal awal bagi Moeldoko dalam meniti karirnya di militer dan politik.

Selang tiga bulan setelahnya, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis. Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

“Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id pada 9 Januari 2014.

Baca juga: Kalau Moeldoko Mau Jadi Capres Partai Demokrat, Bikin Kartu Anggota Dahulu

Setelah pensiun dari TNI, hubungan Moeldoko dan SBY pun tetap baik meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik.

Usai berdinas di TNI, Moeldoko mulai terjun ke dunia politik dengan menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Hingga akhirnya Moeldoko ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Kepala Kantor Staf Presiden pada 2018.

Mulai merenggang

Hubungan Moeldoko dan SBY mulai merenggang saat masa kampanye Pilpres 2019. Saat itu muncul pemberitaan tentang keterlibatan SBY dalam skandal Bank Century.

Halaman:
Komentar
ky lg lihat sinetron, ini bisa 100 episode


Terkini Lainnya
Tom Lembong: Mendag Rachmat Gobel Bangga Tak Impor, tapi Utang Gula ke Swasta
Tom Lembong: Mendag Rachmat Gobel Bangga Tak Impor, tapi Utang Gula ke Swasta
Nasional
Dirjen Kemenbud: Budaya Semakin Dieksploitasi Akan Hasilkan Uang
Dirjen Kemenbud: Budaya Semakin Dieksploitasi Akan Hasilkan Uang
Nasional
Sidang UU Hak Cipta Ariel Cs, Hakim: Nyanyi di Kawinan Harus Bayar Royalti?
Sidang UU Hak Cipta Ariel Cs, Hakim: Nyanyi di Kawinan Harus Bayar Royalti?
Nasional
DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup, Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal
DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup, Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal
Nasional
MK Akan Panggil LMKN Sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Hak Cipta Ariel Cs
MK Akan Panggil LMKN Sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Hak Cipta Ariel Cs
Nasional
Kejagung Telah Periksa 40 Saksi di Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook
Kejagung Telah Periksa 40 Saksi di Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook
Nasional
Mendikdasmen: Angka Putus Sekolah Jenjang SLTA Masih Lebih dari 20 Persen
Mendikdasmen: Angka Putus Sekolah Jenjang SLTA Masih Lebih dari 20 Persen
Nasional
Besok, Kejagung Periksa Pegawai Google soal Kasus Korupsi Laptop Chromebook
Besok, Kejagung Periksa Pegawai Google soal Kasus Korupsi Laptop Chromebook
Nasional
Bentuk Tim Kerja, Saudi Percepat Persiapan Haji 2026
Bentuk Tim Kerja, Saudi Percepat Persiapan Haji 2026
Nasional
Pimpinan DPRD Banten Titip Calon Siswa SPMB, Wamendikdasmen: Tidak Ada Jalur Rekomendasi
Pimpinan DPRD Banten Titip Calon Siswa SPMB, Wamendikdasmen: Tidak Ada Jalur Rekomendasi
Nasional
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren
Nasional
Eks Lurah Jakbar yang Palak Warganya Rp 200 Juta Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Eks Lurah Jakbar yang Palak Warganya Rp 200 Juta Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Nasional
Pajak E-Commerce, Keadilan Fiskal atau Jerat Baru bagi Pelaku Usaha?
Pajak E-Commerce, Keadilan Fiskal atau Jerat Baru bagi Pelaku Usaha?
Nasional
Menlu Sebut Penutupan Selat Hormuz Bisa Ganggu 20,4 Persen Suplai Minyak ke Indonesia
Menlu Sebut Penutupan Selat Hormuz Bisa Ganggu 20,4 Persen Suplai Minyak ke Indonesia
Nasional
Fraksi PDI-P DPR Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Bakal Panggil Fadli Zon
Fraksi PDI-P DPR Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Bakal Panggil Fadli Zon
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau