Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah: Polri Butuh Kemauan Berbenah dan Bersih-bersih Total

Kompas.com - 04/02/2021, 18:36 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yono Reksoprodjo mengatakan, Polri membutuhkan kemauan untuk berbenah dan bersih-bersih diri secara total.

Menurut Yono, Polri perlu mengadopsi atau melakukan harmonisasi benchmark measurement yang lazim digunakan untuk pengukuran kepolisian yang bersifat universal.

"Tantangan polisi ke depan, membutuhkan kemauan untuk berbenah dan bersih-bersih diri secara all out," kata Yono dalam diskusi daring LHKP PP Muhammadiyah, Kamis (4/2/2021).

Ia mengatakan, kondisi keamanan dan perilaku kepolisian serta masyarakat akan jadi tolok ukur posisi Indonesia di mata negara-negara dunia.

Baca juga: Kompolnas Jalin Kerja Sama dengan Komnas HAM, Maksimalkan Pengawasan terhadap Polri

Yono menjelaskan, jika ada suatu kondisi yang kurang baik, salah satunya berdampak terhadap menurunnya minat investor menanamkan modal di Indonesia.

"Boleh bikin satu benchmark sendiri, karena kita punya kekhususan. Tapi di sisi lain harus ada yang sifatnya universal," ujarnya.

Tantangan lain, lanjut Yono, Polri harus punya kemampuan dan keberanian untuk membedakan mana tindak kriminal dan pemberontakan (insurgency), serta tindak kriminal kecil (petty crime) dan tindak kriminal besar (major crime).

"Ini yang kadang-kadang muncul anekdot di masyarakat, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini yang saya kira penting untuk jadi catatan," kata Yono.

Baca juga: Dikunjungi Kapolri Listyo Sigit, Jaksa Agung: Ini Tonggak Peningkatan Sinergitas

Kemudian, Yono mengatakan, Polri juga perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan, khususnya di daerah-daerah pascakonflik.

Menurutnya, ada banyak kejadian konflik yang kemudian muncul lagi seperti penyakit kronis karena tidak ada pendampingan.

"Jadi selesai operasi lalu ditinggal. Hal ini penting untuk ditindaklanjuti. Saya kira Muhammadiyah siap diajak berpartisipasi," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
polri harus mengikuti anjuran ormas islam yg besar dan kredibel insya allah manfaatnya akan terasa oleh polri sendiri dan rakyat nkri


Terkini Lainnya
Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Kemenkes Siapkan Fasyankes
Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Kemenkes Siapkan Fasyankes
Nasional
Ganjar: Proses Pemakzulan Gibran dari Wapres Tidak Mudah
Ganjar: Proses Pemakzulan Gibran dari Wapres Tidak Mudah
Nasional
Pemerintah Diminta Perketat Pintu Masuk Indonesia Buntut Kasus Covid-19 Meningkat
Pemerintah Diminta Perketat Pintu Masuk Indonesia Buntut Kasus Covid-19 Meningkat
Nasional
Bertemu Megawati, Gibran Disebut Bisa Belajar Cara Bersikap dengan Senior
Bertemu Megawati, Gibran Disebut Bisa Belajar Cara Bersikap dengan Senior
Nasional
Jelang Puncak Haji, Petugas Mulai Diberangkatkan ke Arafah
Jelang Puncak Haji, Petugas Mulai Diberangkatkan ke Arafah
Nasional
Anggota DPR Dorong Mekanisme Haji Furoda Masuk UU Haji Buntut Jemaah Gagal Berangkat
Anggota DPR Dorong Mekanisme Haji Furoda Masuk UU Haji Buntut Jemaah Gagal Berangkat
Nasional
KPK Panggil Eks Pegawai dan Sopir Kemenaker Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA
KPK Panggil Eks Pegawai dan Sopir Kemenaker Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA
Nasional
Politikus PDIP: Kata Pemakzulan Itu Kok Masih Asing?
Politikus PDIP: Kata Pemakzulan Itu Kok Masih Asing?
Nasional
Soal Surat Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: Kalau Penting MPR Segera Bahas
Soal Surat Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: Kalau Penting MPR Segera Bahas
Nasional
Kemenkum Catat Ada 1,7 Juta Permohonan Kekayaan Intelektual Sedekade Ini
Kemenkum Catat Ada 1,7 Juta Permohonan Kekayaan Intelektual Sedekade Ini
Nasional
Dasco Anggap Wajar Biaya Hotel untuk Menteri Capai Rp 9,3 Juta Per Malam
Dasco Anggap Wajar Biaya Hotel untuk Menteri Capai Rp 9,3 Juta Per Malam
Nasional
Soal Sekolah Swasta Gratis: Muhammadiyah Menolak, Mendikdasmen Nilai Masih Boleh Pungut Biaya
Soal Sekolah Swasta Gratis: Muhammadiyah Menolak, Mendikdasmen Nilai Masih Boleh Pungut Biaya
Nasional
MA Tolak PK Teddy Tjokro di Kasus Korupsi PT Asabri, Tetap Dihukum 17 Tahun Bui
MA Tolak PK Teddy Tjokro di Kasus Korupsi PT Asabri, Tetap Dihukum 17 Tahun Bui
Nasional
Daftar Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Ada Politikus hingga Eks Aktivis
Daftar Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Ada Politikus hingga Eks Aktivis
Nasional
Prabowo, Megawati, Gibran Bertemu di Hari Pancasila, Dasco: Adem Suasananya
Prabowo, Megawati, Gibran Bertemu di Hari Pancasila, Dasco: Adem Suasananya
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau