Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menparekraf Sebut 70 Persen Dana Hibah Pariwisata Telah Terealisasi

Kompas.com - 16/02/2021, 19:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong penyelamatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di masa pandemi Covid-19 dengan berbagai stimulus salah satunya dana hibah pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno usai melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/2/2021).

"Kami membahas secara detail tentang hibah pariwisata pada 2020 dari total Rp 3,3 triliun terealisasi 70 persen atau Rp 2,26 triliun salah satu evaluasinya data yang disiapkan belum terverifikasi dan tervalidasi," ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, proses validasi dan verifikasi diakuinya masih menjadi pekerjaan rumah Kemenparekraf.

Ke depannya, diharapkan dana hibah dapat dijangkau ke lebih banyak lagi hotel, dan restoran.

Baca juga: Dana Hibah Pemulihan Pariwisata Dikorupsi ASN, Gubernur Bali: Saya Malu

Sandiaga menambahkan, dana hibah juga akan diperluas untuk para pelaku sektor pariwisata lain termasuk biro perjalanan wisata, taman rekreasi dan lainnya.

"Pada tahun 2021 akan kita tingkatkan, lanjutkan, dan perluas untuk meningkatkan resiliensi dan ketahanan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19," ujarnya.

Sandi mengungkapkan, pada 2020, total penerima dana hibah pariwisata sebanyak 6.818 hotel dan 7.625 restoran.

Kemenparekraf, kata dia, tidak ingin sektor ini mengalami kerusakan permanen.

Sebab, menurutnya, sektor parekraf telah melewati periode likuditas yang sangat minim.

Pada masa pandemi, ia melihat sektor parekraf tengah menghadapi situasi berat. Bahkan sampai menjual aset mereka sendiri.

Baca juga: Dana Hibah Pemulihan Pariwisata di Buleleng Dikorupsi, Sandiaga Prihatin

Sandi berpandangan, hal ini adalah bentuk kerusakan permanen yang harus dihindari.

"Selain itu kami mendorong program pra kerja agar diperluas untuk pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan sedang kita siapkan datanya," terang dia.

Ia menambahkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengaku siap menampung program pra kerja dengan acuan data yang sudah clean atau sudah net bisa didapatkan segera.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Berikan Opinimu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
Nasional
Uang Pensiun dan Pesangon Kena Pajak, UU Perpajakan Digugat ke MK
Uang Pensiun dan Pesangon Kena Pajak, UU Perpajakan Digugat ke MK
Nasional
Dasco: Dana Reses Bukan untuk Anggota DPR tapi Kegiatan Aspirasi Masyarakat
Dasco: Dana Reses Bukan untuk Anggota DPR tapi Kegiatan Aspirasi Masyarakat
Nasional
Pimpinan DPR Pastikan Dana Reses DPR Tak Naik Oktober Ini, Tetap Rp 702 Juta
Pimpinan DPR Pastikan Dana Reses DPR Tak Naik Oktober Ini, Tetap Rp 702 Juta
Nasional
Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah
Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah
Nasional
Dana Reses Anggota DPR Naik? Ini Penjelasan Dasco
Dana Reses Anggota DPR Naik? Ini Penjelasan Dasco
Nasional
Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah
Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah
Nasional
HNW: Kalau Rusia Dilarang FIFA, Mestinya Israel Juga
HNW: Kalau Rusia Dilarang FIFA, Mestinya Israel Juga
Nasional
Dorong Investasi, Kementrans Benahi Regulasi Kerja Sama Lahan Transmigrasi
Dorong Investasi, Kementrans Benahi Regulasi Kerja Sama Lahan Transmigrasi
Nasional
Menolak Atlet Israel: Antara Prinsip, Kemanusiaan, dan Nilai Olahraga
Menolak Atlet Israel: Antara Prinsip, Kemanusiaan, dan Nilai Olahraga
Nasional
Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
Nasional
Lewat MIF 2025, Otorita IKN Jajaki Kolaborasi Global untuk Perkuat Investasi Nusantara
Lewat MIF 2025, Otorita IKN Jajaki Kolaborasi Global untuk Perkuat Investasi Nusantara
Nasional
Mencari Silfester Matutina, Kok Kejagung Minta Tolong Pengacara Terpidana?
Mencari Silfester Matutina, Kok Kejagung Minta Tolong Pengacara Terpidana?
Nasional
Wujudkan Nusantara Sehat, Otorita IKN Gelar Cek Kesehatan Gratis
Wujudkan Nusantara Sehat, Otorita IKN Gelar Cek Kesehatan Gratis
Nasional
Friksi Faksi Partai Kakbah: Habis Islah, Terbit Gugatan Kader ke Ketum PPP
Friksi Faksi Partai Kakbah: Habis Islah, Terbit Gugatan Kader ke Ketum PPP
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perang Dagang AS-China Pecah Lagi, Trump Tiba-tiba Umumkan Tarif 100 Persen
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau