Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Parameter Politik Indonesia: Capres-Cawapres Berlatar Militer-Sipil Dinilai Paling Baik

Kompas.com - 22/02/2021, 09:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan, calon presiden dan calon wakil presiden dengan komposisi militer-sipil dinilai paling baik oleh publik.

"Data survei secara konsisten mengamini asumsi meningkatnya kembali pamor capres berlatar belakang militer," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam siaran pers, Senin (22/2/2021).

Survei itu menunjukkan kombinasi latar belakang militer-sipil dinilai baik oleh 30,2 persen responden, atau lebih tinggi daripada kombinasi sipil-sipil yaitu 26,1 persen responden.

Baca juga: Bantah Dukung Moeldoko Jadi Capres, Politikus Nasdem: Dia Belum Masuk Daftar

Sementara itu, kombinasi sipil-militer dinilai baik oleh 18,6 responden, militer-militer dinilai baik oleh 11,1 persen responden, sedangkan 14 persen responden tidak menjawab.

Selaras dengan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer juga menjadi sosok dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei tersebut.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

"Data elektabilitas juga menunjukkan Prabowo Subianto menjadi figur tak tergantikan dari calon berbasis militer secara konsisten memimpin kompetisi capres 2024, baik pada skenario elektabilitas terbuka, maupun pada skenario elektabilitas tertutup," kata Adi.

Adapun calon berlatar belakang militer lainnya seperti Gatot Nurmantyo dan Moeldoko dinilai masih memiliki pekerjaan rumah untuk mampu bersaing dengan kandidat lain.

"Hanya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat) yang relatif stabil meski elektabilitasnya cenderung stagnan dan tercecer dari calon lain," kata Adi.

Baca juga: Kalau Moeldoko Mau Jadi Capres Partai Demokrat, Bikin Kartu Anggota Dahulu

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 3-8 Februari 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara acak dari kerangka sampel.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
ganjar pranowo is the best...


Terkini Lainnya
Kejagung Sita Dokumen, Surat, hingga Flashdisk Saat Geledah Kantor GoTo Terkait Kasus Chromebook
Kejagung Sita Dokumen, Surat, hingga Flashdisk Saat Geledah Kantor GoTo Terkait Kasus Chromebook
Nasional
Korupsi, AI, dan Pleidoi 'Di Persimpangan' Thomas Lembong
Korupsi, AI, dan Pleidoi "Di Persimpangan" Thomas Lembong
Nasional
Rakyat Susah Cari Kerja, Anggota DPR: Jangan-jangan SDM Enggak Kompeten, Loker Banyak tapi Tak Terserap
Rakyat Susah Cari Kerja, Anggota DPR: Jangan-jangan SDM Enggak Kompeten, Loker Banyak tapi Tak Terserap
Nasional
Serangan Balik Jaksa Jawab Pembelaan Tom Lembong, Bantah Ada Politisasi Kasus
Serangan Balik Jaksa Jawab Pembelaan Tom Lembong, Bantah Ada Politisasi Kasus
Nasional
Lima Kapal Rampasan Senilai Rp 1,28 Triliun Diserahkan ke KKP, Dikelola Jadi Aset Produktif
Lima Kapal Rampasan Senilai Rp 1,28 Triliun Diserahkan ke KKP, Dikelola Jadi Aset Produktif
Nasional
DKPP Pecat 22 Penyelenggara Pemilu Sepanjang Tahun 2025
DKPP Pecat 22 Penyelenggara Pemilu Sepanjang Tahun 2025
Nasional
Lettu Yudi Agung Prasetyo, Dantim Wingsuit Kopasgat yang Terbang Bawa Brevet Kehormatan Prabowo
Lettu Yudi Agung Prasetyo, Dantim Wingsuit Kopasgat yang Terbang Bawa Brevet Kehormatan Prabowo
Nasional
KPK Sebut Ada Beberapa Pasal di RUU KUHAP yang Tak Sinkron dengan UU KPK
KPK Sebut Ada Beberapa Pasal di RUU KUHAP yang Tak Sinkron dengan UU KPK
Nasional
Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
Nasional
BPA Kejaksaan Lelang 59 Tanah Benny Tjokro
BPA Kejaksaan Lelang 59 Tanah Benny Tjokro
Nasional
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Babak Baru, Polisi Temukan Unsur Pidana
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Babak Baru, Polisi Temukan Unsur Pidana
Nasional
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda
Nasional
DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga
DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga
Nasional
Imigrasi Cekal Riza Chalid ke Luar Negeri, Usai Ditetapkan Tersangka Kejagung
Imigrasi Cekal Riza Chalid ke Luar Negeri, Usai Ditetapkan Tersangka Kejagung
Nasional
Hari Kedua PGTC 2025, Pertamina Ajak Generasi Muda Memulai Bisnis lewat Pertamuda
Hari Kedua PGTC 2025, Pertamina Ajak Generasi Muda Memulai Bisnis lewat Pertamuda
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau