Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Lambatnya Proses Vaksinasi Covid-19 karena Minimnya Ketersediaan Vaksin

Kompas.com - 14/03/2021, 16:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kelambanan vaksinasi Covid-19 di Indonesia terjadi karena minimnya produksi vaksin.

Ia mengatakan, Indonesia harus mevaksinasi 181,5 juta orang dari 270 juta jumlah penduduk Indonesia untuk memenuhi herd immunity atau kekebalan kelompok.

Adapun satu orang harus mendapat dua dosis vaksin ditambah cadangan 15 persen stok vaksin. Dengan demikian setidaknya dibutuhkan 420 juta dosis vaksin Covid-19.

Baca juga: PPP Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19 ke Masyarakat

Sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, vaksinasi tersebut harus selesai dalam waktu 15 bulan.

"Kenapa belum selesai seusai keinginan Presiden? Masalahnya bukan karena kemampuan vaksinasi, tapi di produksi vaksinnya," ujar Budi di acara webinar bertajuk Aku Siap Divaksin yang digelar KAGAMA, Minggu (14/3/2021).

"Jadi masalah kita di keberadaan vaksin. Jadi vaksin sangat terbatas, kita beruntung dapat. Rencana kami 426 juta dan jadwal Januari-Juni hanya bisa dapat sekitar 80 jutaan. Hanya 40 juta rakyat bisa kita vaksin dari 181,5 juta, karena vaksinnya cuma ada segitu," ucap dia.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah terus berusaha untuk mempercepat proses vaksinasi sesuai arahan Presiden.

Kata Budi, saat ini keberadaan vaksin Covid-19 menjadi rebutan seluruh negara di dunia. Bahkan dari 100 negara, baru 60 negara saja yang berhasil mendapatkannya.

Baca juga: Usai Disuntik Vaksin Covid-19, Sri Sultan HB X Ajak Lansia di Yogyakarta Ikut Vaksinasi

"Banyak negara belum dapat, kita beruntung sudah dapat. Malaysia gimana tidak tahu, Filipina sama Thailand baru mau mulai tidak jadi. Australia dan Jepang baru mulai," kata dia.

Ia mengatakan, total penduduk dunia sekarang sebanyak 7,8 miliar. Apabila 72 persen penduduk dunia yang divaksinasi, maka dibutuhkan 11 miliar dosis untuk dua kali vaksinasi.

Sementara, kata dia, kapasitas produksi vaksin diperkirakan hanya mampu menghasilkan 3 miliar dosis saja.

"Enggak bakal tercapai. Negara maju ijon semua vaksinnya, negara miskin enggak dapat. Padahal kayak Indonesia matinya 300 sehari, kalau nunggu sebulan itu 9.000 rakyat kita harus mati gara-gara nunggu vaksin. Setahun 108.000," kata Budi.

Ia pun mengatakan upaya negara-negara saat ini untuk mengamankan stok vaksin menjadi problem politik tersendiri.

Baca juga: Menkes Budi Sebut Vaksinasi Covid-19 Sudah Capai Daerah Pelosok

Pada Januari-Februari, Indonesia hanya mendapatkan 3 juta dosis vaksin Covid-19 dan disuntikkan ke tenaga kesehatan dan kelompok prioritas lain seperti lansia.

Oleh karena itu, kapasitas penyuntikan vaksinnya pun disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada.

"Indonesia beruntung bisa dapat, beruntung sekali. Tapi dapatnya itu bertahap dan sangat tidak seimbang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com