Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Tegaskan Bakamla Sentral Koordinasi Pengamanan Laut Indonesia

Kompas.com - 16/03/2021, 13:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi pusat pengamanan laut Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud usai menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla dan Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

"Bakamla menjadi sentral koordinasi," ujar Mahfud, Selasa (16/3/2021).

Kendati menjadi sentral pengamanan, kata Mahfud, hal itu tetap tak mengurangi kewenangan instansi lain dalam menjalankan tanggung jawabnya mengamankan perairan Indonesia.

Baca juga: Bakamla Serahkan Berkas Penyidikan Tanker Iran dan Panama ke Kemenhub

"Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing (instansi) agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," kata Mahfud.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Diketahui, selama ini pengamanan laut kerap terjadi tumpang tindih kewenangan instansi. Salah satunya dengan TNI Angkatan Laut (AL).

Hal ini juga yang menjadi pekerjaan rumah (PR) agar segera dibenahi.

Selain itu, lanjut Mahfud, Bakamla juga mempunyai PR lain, yakni pembenahan administrasi di internal Bakamla.

Mengingat, Bakamla sebelumnya pernah mempunyai masalah terkait administrasi.

Baca juga: Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Ia pun mengharapkan Bakamla terus memperbaiki terkait administrasi.

"Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer dan itu Insya Allah bisa dilakukan karena sekarang ini sudah lebih terbuka, administrasi lebih bagus dan sebagainya," kata Mahfud.

"Ini penting, administrasi itu kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi saja, sehingga lalu kesalahannya menjadi fatal," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Opsi Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Perlu Dikaji Kalkulasi Waktu
Opsi Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Perlu Dikaji Kalkulasi Waktu
Nasional
Jokowi Bakal Isi Satu Sesi Diskusi di Kongres PSI Tanggal 19 Juli
Jokowi Bakal Isi Satu Sesi Diskusi di Kongres PSI Tanggal 19 Juli
Nasional
Komisi X Keberatan dengan Istilah “Penulisan Ulang Sejarah”, Usulkan Diksi “Pemutakhiran”
Komisi X Keberatan dengan Istilah “Penulisan Ulang Sejarah”, Usulkan Diksi “Pemutakhiran”
Nasional
100 Sekolah Rakyat Beroperasi Senin Besok, Cak Imin: Sudah Siap, Anak-anak Sudah Masuk
100 Sekolah Rakyat Beroperasi Senin Besok, Cak Imin: Sudah Siap, Anak-anak Sudah Masuk
Nasional
Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
Nasional
Duit Bansos Dipakai Judol, Cak Imin: Kita Telusuri dan Akan Disanksi
Duit Bansos Dipakai Judol, Cak Imin: Kita Telusuri dan Akan Disanksi
Nasional
Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB
Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB
Nasional
Komnas Haji Sebut Ada Potensi Kuota Haji RI Bertambah, Jika Opsi Jalur Laut Dibuka
Komnas Haji Sebut Ada Potensi Kuota Haji RI Bertambah, Jika Opsi Jalur Laut Dibuka
Nasional
Komisi X Dukung Pembentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Komisi X Dukung Pembentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
Nasional
Diperiksa Bareskrim, PT SUL: Produksi dan Distribusi Beras Sesuai Standar Mutu dan Regulasi
Diperiksa Bareskrim, PT SUL: Produksi dan Distribusi Beras Sesuai Standar Mutu dan Regulasi
Nasional
4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari PT SUL hingga Food Station Tjipinang
4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari PT SUL hingga Food Station Tjipinang
Nasional
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Banyak Aspek yang Dikaji, Tak Hanya Waktu dan Biaya
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Banyak Aspek yang Dikaji, Tak Hanya Waktu dan Biaya
Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Inpres Anti-kekerasan Perempuan dan Anak
Pemerintah Akan Terbitkan Inpres Anti-kekerasan Perempuan dan Anak
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau