Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Akan Dapat Tambahan Anggaran Rp 2,05 Triliun untuk Padat Karya

Kompas.com - 16/03/2021, 16:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 2,05 triliun dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tambahan alokasi anggaran itu digunakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dalam kegiatan padat karya sektor transportasi.

"Rapat koordinasi tingkat Menteri dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenhub mendapat alokasi PEN untuk kegiatan padat karya sektor transportasi," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Budi Karya: Kemenhub Tak Bisa Larang atau Izinkan Mudik Lebaran 2021

Menurut dia, tambahan alokasi anggaran itu juga sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan arahan presiden, dana tersebut akan difokuskan untuk kegiatan padat karya sektor transportasi.

Adapun kegiatan padat karya itu meliputi pemeliharaan sarana prasarana, pemasangan alat keselamatan, peningkatan ruas jalan nasional, dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan.

Baca juga: Hanung Bramantyo Unggah Foto Bareng Ariel Tatum, Zaskia Mecca: Dia Lupa Semua Surat Tanah Atas Nama Aku

"Langkah ini diperlukan dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terdampak pandemi," ujar dia. 

Menhub mengatakan, dengan adanya tambahan alokasi anggaran tersebut, diharapkan dapat bermanfaat menambah ruang fiskal di Kemenhub.

"Sekarang masih dibahas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kita harapkan Kemenhub bersama Komisi V dapat mengaktualisasikan tambahan tersebut untuk kepentingan masyarakat," ucap dia. 

Baca juga: Kemenhub Sudah Inspeksi 13 Bandara untuk Pelaksanaan Ibadah Haji 2021

Budi juga mengungkapkan bahwa Kemenhub sebelumnya mendapatkan total anggaran Rp 45,6 triliun pada 2021

Namun, Kemenkeu memotong atau refocusing pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp 12,4 triliun.

Dengan demikian, kata dia, total anggaran Kemenhub pada tahun ini berkurang dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp 33,2 triliun.

Baca juga: Akhir 75 Tahun Kemenag Urus Haji, Ditutup dengan Permintaan Maaf

Budi menyampaikan, refocusing itu dilakukan karena pemerintah ingin mengalokasikan lebih banyak anggaran kepada kebutuhan vaksinasi Covid-19 dan kegiatan perlindungan sosial.

Kemenhub akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 45,6 triliun pada 2021.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Angka tersebut sesuai dengan hasil Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2021.

Saat itu, Budi mengatakan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021, pihaknya telah melakukan penajaman prioritas guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Arah Belanja Kemenhub tahun 2021 untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial," ujarnya dalam gelaran rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI, Selasa (22/9/2020)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Bukan di IKN, Prabowo Bakal Selenggarakan HUT ke-80 RI di Jakarta
Bukan di IKN, Prabowo Bakal Selenggarakan HUT ke-80 RI di Jakarta
Nasional
Siapa Jurist Tan? Eks Stafsus Nadiem yang Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook
Siapa Jurist Tan? Eks Stafsus Nadiem yang Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook
Nasional
Kuasa Hukum Tom Lembong: Hotman Paris Tak Urus Klien Orang Lain
Kuasa Hukum Tom Lembong: Hotman Paris Tak Urus Klien Orang Lain
Nasional
Prabowo Bakal Umumkan Kesepakatan Tarif Impor dengan AS Setibanya di Indonesia
Prabowo Bakal Umumkan Kesepakatan Tarif Impor dengan AS Setibanya di Indonesia
Nasional
Kajian Teknis Kemendikbudristek Diganti usai Ada Arahan dari Nadiem
Kajian Teknis Kemendikbudristek Diganti usai Ada Arahan dari Nadiem
Nasional
Anggota DPR Soroti Anak SMP Belum Bisa Baca: Indonesia Emas Jadi Cemas
Anggota DPR Soroti Anak SMP Belum Bisa Baca: Indonesia Emas Jadi Cemas
Nasional
PSI Akan Jadi Partai Super Tbk, Kaesang: Bukan Punya Elite dan Keluarga
PSI Akan Jadi Partai Super Tbk, Kaesang: Bukan Punya Elite dan Keluarga
Nasional
Mendikdasmen Pamer Raih WTP 12 Tahun Berturut-turut, Anggota DPR: Kok Ada Kasus Chromebook?
Mendikdasmen Pamer Raih WTP 12 Tahun Berturut-turut, Anggota DPR: Kok Ada Kasus Chromebook?
Nasional
PN Jakpus Tolak Keberatan Artha Graha soal Penyitaan Aset Kasus Harvey Moeis
PN Jakpus Tolak Keberatan Artha Graha soal Penyitaan Aset Kasus Harvey Moeis
Nasional
BP Haji Diusulkan Jadi Kementerian dalam Revisi UU Haji-Umrah
BP Haji Diusulkan Jadi Kementerian dalam Revisi UU Haji-Umrah
Nasional
Menkes Sebut AI Bantu Dokter Lebih Presisi dalam Operasi Bedah
Menkes Sebut AI Bantu Dokter Lebih Presisi dalam Operasi Bedah
Nasional
Menkes Sebut Kebijakan Buka RS Asing di RI Bukan Ancaman Serius
Menkes Sebut Kebijakan Buka RS Asing di RI Bukan Ancaman Serius
Nasional
Menkes: Dokter Harus Pakai AI, yang Memusuhi AI Akan Terbelakang
Menkes: Dokter Harus Pakai AI, yang Memusuhi AI Akan Terbelakang
Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Lahan Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi
KPK Dalami Kepemilikan Lahan Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi
Nasional
Menkes Dukung RS Asing Buka Cabang di Indonesia: Agar Layanan Berkualitas, Harga Terjangkau
Menkes Dukung RS Asing Buka Cabang di Indonesia: Agar Layanan Berkualitas, Harga Terjangkau
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau