Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Kompas.com - 25/03/2021, 09:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, selain soal mudik Lebaran 2021, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apakah sekolah tatap muka diperbolehkan atau tidak.

Sebab, pemerintah sedang mengejar target 70 persen kekebalan kelompok (herd immunity) melalui program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"Untuk mencapai itu (herd immunity) tidak gampang. (Vaksinasi) 180 juta setahun itu butuh effort luar biasa. Jangan dimentahkan dengan mudik atau sekolah tatap muka yang bisa jadi klaster baru, maka sampai saat ini pemerintah belum putuskan boleh atau tidak," kata Masduki, Rabu (25/3/2021).

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Disiapkan, Aturannya, hingga Rencana Uji Coba di DKI

Menurut Masduki, sekolah atau pembelajaran tatap muka akan bagus dilakukan apabila situasi dan kondisinya juga baik.

Sebab, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Begitu pun dengan vaksinasi Covid-19 yang tidak menjamin seseorang kebal terhadap virus corona.

"Jadi bagaimana tingkat kehati-hatian harus dijaga dengan sangat baik agar kita tidak percuma untuk mencapai target-target herd immunity," kata dia.

Masduki mengatakan, persoalan-persoalan tersebut akan dibicarakan dalam rapat terbatas antara presiden, wakil presiden, dan sejumlah menteri.

Pembahasan juga melibatkan tim yang bertugas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan dan evaluasi apakah sekolah tatap muka bisa dilakukan atau tidak.

"Memang itu akan bagus untuk menciptakan suasana segar di sistem pendidikan kita, tetapi tidak bisa semua tatap muka karena kalau dilaksanakan tatap muka dengan tingkat kondisi yang umumnya (Covid-19) masih tinggi, tidak bisa," ucap Masduki.

Baca juga: Aturan Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi Segera Diterbitkan

Saat ini, sejumlah daerah akan mencoba memulai pembelajaran tatap muka.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan bahwa sekolah tatap muka dilaksanakan tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Mulai Januari 2021, sekolah tatap muka sudah diperbolehkan digelar secara terbatas.

"Bagi orangtua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka itu keputusan mereka untuk anaknya masih di rumah, ujung-ujungnya keputusan itu ada di orang tua. Tapi saat guru sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka terbatas," ujar Nadiem.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan pembelajaran tatap muka, yakni daerah yang termasuk zona hijau dan kuning Covid-19 sudah diperbolehkan untuk melaksanakannya.

Namun, hingga saat ini di zona hijau hanya 56 persen yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pada zona kuning baru 28 persen yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Baca juga: 4 Sekolah di Kendal Mulai Belajar Tatap Muka pada April 2021, Ini Aturannya

Untuk itu, pembukaan sekolah tergantung pada keputusan pemda masing-masing.

Meski demikian, adanya program vaksinasi pihaknya berupaya agar pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dipercepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kalau mau cari herd, bukannya metode tiap provinsi atau tiap kecamatan lebih bagus?, membalas komentar kevin muliawarman : bukannya gw jahat... tapi kalau stok terbatas gini, bukannya lebih baik vaksinasi setiap provinsi dulu? jangan langsung 1 indonesia? bukan masalah adil atau tidak, tapi demi kepentingan bersama. bagaimana menentukan siapa yg dimulai duluan? dari provinsi yg memberi kontribusi paling besar.


Terkini Lainnya
Libatkan 112 Sejarawan, Buku Sejarah Indonesia Bakal Terbit 10 Jilid dengan Total 5.500 Halaman
Libatkan 112 Sejarawan, Buku Sejarah Indonesia Bakal Terbit 10 Jilid dengan Total 5.500 Halaman
Nasional
Hasto Tak Terbukti Rintangi Penyidikan, Ketua KPK: Kurang Bukti Apa?
Hasto Tak Terbukti Rintangi Penyidikan, Ketua KPK: Kurang Bukti Apa?
Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Internet Gratis di Kemendikbudristek
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Internet Gratis di Kemendikbudristek
Nasional
Kesepakatan dengan AS, Istana Jamin Data Pribadi Warga Indonesia Aman
Kesepakatan dengan AS, Istana Jamin Data Pribadi Warga Indonesia Aman
Nasional
Pengacara Hasto Kritik Hakim Pakai Masker Selama Sidang, Pengadilan Menjawab
Pengacara Hasto Kritik Hakim Pakai Masker Selama Sidang, Pengadilan Menjawab
Nasional
KPK Tegaskan Kasus Google Cloud di Kemendikbudristek, Berbeda dengan Chromebook
KPK Tegaskan Kasus Google Cloud di Kemendikbudristek, Berbeda dengan Chromebook
Nasional
Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran
Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran
Nasional
Polemik Eks Marinir Satria, Istana Akan Berkoordinasi dengan Kemenlu dan TNI
Polemik Eks Marinir Satria, Istana Akan Berkoordinasi dengan Kemenlu dan TNI
Nasional
Menteri P2MI Ungkap Permintaan Pekerja Migran Menurun di Malaysia, Taiwan, hingga Hongkong
Menteri P2MI Ungkap Permintaan Pekerja Migran Menurun di Malaysia, Taiwan, hingga Hongkong
Nasional
Retreat Sekda Tunggu Seluruh Jabatan Definitif Terisi
Retreat Sekda Tunggu Seluruh Jabatan Definitif Terisi
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Wamenko Polkam Pastikan WNI Aman
Konflik Thailand-Kamboja, Wamenko Polkam Pastikan WNI Aman
Nasional
Fadli Zon Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Fadli Zon Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Nasional
Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting
Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting
Nasional
160 Guru Sekolah Rakyat Mundur karena Penempatan Jauh dari Rumah
160 Guru Sekolah Rakyat Mundur karena Penempatan Jauh dari Rumah
Nasional
Kemenko Polkam Harap Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Segera Terungkap
Kemenko Polkam Harap Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Segera Terungkap
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau