Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bentuk Kementerian Investasi, Anggota Komisi XI: Perbaikan Iklim Investasi Mutlak Dilakukan

Kompas.com - 10/04/2021, 12:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Sarmuji mengatakan, dibentuknya Kementerian Investasi nantinya bukan hanya bermakna menyetarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan kementerian lain.

Dia menyebut hal ini sebagai langkah kepedulian pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Ini suatu langkah yang baik. Sebab perbaikan iklim investasi di Indonesia merupakan hal yang mutlak dilakukan," ujar Sarmuji dalam diskusi daring yang digelar pada Sabtu (10/4/2021).

Dia menjelaskan, kapasitas negara untuk melakukan pembangunan terbatas. Hal itu disebabkan APBN Indonesia yang terbatas.

Baca juga: Sudah Ada LPI, Jokowi Masih Ingin Bentuk Kementerian untuk Genjot Investasi

Sehingga, ia melanjutkan, cara untuk menanggulanginya adalah mengundang asing investasi di Indonesia.

"Padahal kita ingin Indonesia ini cepat sekali majunya. Sehingga alternatifnya apa? Dengan cara undang orang luar negeri yang punya uang untuk datang investasi ke Indonesia," jelas Sarmuji.

Dalam pandangannya, BKPM mungkin mendapat penilaian yang baik. Baru berupa badan negara saja sudah bagu, katanya, apalagi jika ditingkatkan menjadi kementerian. 

Jika fungsi BKPM disetarakan, kaitannya dinaikkan jadi kementerian, harapannya bisa memudahkan untuk membicarakan investasi dengan kementerian lain.

Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

"Saya lihat kalau hal ini (Kementerian Investasi) diluncurkan lalu dipermudah, saya yakin orang Indonesia yang punya uang di luar negeri juga bisa masuk ke Indonesia," katanya.

"Sebenarnya saat kita dulu buat tax amnesty, ini disebutkan ada Rp11 ribu triliun uang orang Indonesia di luar negeri. Tetapi begitu diluncurkan tax amnesty, repatriasinya pun minim. Karena mereka tidak yakin uangnya mau dipakai apa. Tidak jelas untuk usaha atau funding," tambahnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: BKPM Bakal Jadi Kementerian Investasi, Begini Realisasi Investasi RI di Era Jokowi

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu dijawab dengan kata setuju oleh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Baca juga: Bakal Jadi Kementerian Investasi, Ini Tanggapan BKPM

Dasco menuturkan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Rapat tersebut, kata Dasco, menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
iklim investasi jadi baik jika keamanan bagus dan politik juga adem.. caranya libas gol mabuk agama yg cuman ingin mengacau.. percuma mempermudah aturan dan bikin infrastruktur jika politik tetap gaduh dg urusan ecek2 agama.


Terkini Lainnya
Ekoteologi dan Peran Negara
Ekoteologi dan Peran Negara
Nasional
Ramai-ramai Soroti Vonis Tom Lembong: Ekonomi Kapitalis, Tak Ada Mens Rea
Ramai-ramai Soroti Vonis Tom Lembong: Ekonomi Kapitalis, Tak Ada Mens Rea
Nasional
Cak Imin Sarankan Warga Tak Mampu yang Tercoret dari PBI JKN Lapor ke Dinsos
Cak Imin Sarankan Warga Tak Mampu yang Tercoret dari PBI JKN Lapor ke Dinsos
Nasional
Bebas dari Myanmar, Selebgram AP Diminta Bijak Saat Berada di Negara Lain
Bebas dari Myanmar, Selebgram AP Diminta Bijak Saat Berada di Negara Lain
Nasional
Eks Marinir Satria Arta Minta Pulang, TNI AL Tegaskan Sudah Diberhentikan Tidak Hormat
Eks Marinir Satria Arta Minta Pulang, TNI AL Tegaskan Sudah Diberhentikan Tidak Hormat
Nasional
Menanti Aksi Aparat Usut Beras Oplosan Usai Prabowo Beri Perintah...
Menanti Aksi Aparat Usut Beras Oplosan Usai Prabowo Beri Perintah...
Nasional
Selebgram AP Sudah Kembali ke Indonesia Setelah Sempat Ditahan di Myanmar
Selebgram AP Sudah Kembali ke Indonesia Setelah Sempat Ditahan di Myanmar
Nasional
5 Hari SBY di RSPAD dan Lukisan yang Menanti Sentuhan Akhir
5 Hari SBY di RSPAD dan Lukisan yang Menanti Sentuhan Akhir
Nasional
8 Tersangka Baru Kasus Pemberian Kredit PT Sritex dan Perannya, Rugikan Negara Rp 1,08 T
8 Tersangka Baru Kasus Pemberian Kredit PT Sritex dan Perannya, Rugikan Negara Rp 1,08 T
Nasional
Kantongi Keterangan Kepala BPKH, KPK Pastikan Penyelidikan Korupsi Kuota Haji Jalan Terus
Kantongi Keterangan Kepala BPKH, KPK Pastikan Penyelidikan Korupsi Kuota Haji Jalan Terus
Nasional
Hari Ini Sidang Kelima UU Hak Cipta Ariel Cs, Dua Musisi Siap Jadi Saksi
Hari Ini Sidang Kelima UU Hak Cipta Ariel Cs, Dua Musisi Siap Jadi Saksi
Nasional
Kemenlu RI Pantau Keberadaan Eks Marinir Satria Arta Kumbara yang Minta Dipulangkan dari Rusia
Kemenlu RI Pantau Keberadaan Eks Marinir Satria Arta Kumbara yang Minta Dipulangkan dari Rusia
Nasional
KPK Batal Periksa Kajari Mandailing Natal Terkait Kasus Proyek Jalan di Sumut, Mengapa?
KPK Batal Periksa Kajari Mandailing Natal Terkait Kasus Proyek Jalan di Sumut, Mengapa?
Nasional
Prabowo Sebut “Indonesia Gelap” Didanai Koruptor, Aktivis Minta Bukti
Prabowo Sebut “Indonesia Gelap” Didanai Koruptor, Aktivis Minta Bukti
Nasional
Inflasi Gelar: Saat Ijazah Tak Lagi Bernilai
Inflasi Gelar: Saat Ijazah Tak Lagi Bernilai
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasil Akhir Timnas U23 Indonesia Vs Malaysia 0-0: Garuda Muda Pemuncak Klasemen
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau