Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kompas.com - 19/04/2021, 09:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa vaksin gotong royong tidak diperjualbelikan ke individu.

Vaksin gotong royong ditujukan untuk perusahaan atau badan hukum. Selanjutnya, perusahaan atau badan hukum memberikannya ke karyawan.

"Vaksinasi ini tidak diperjualbelikan ke individu. Jadi vaksinasi gotong-royong adalah betul-betul tujuannya kepada badan usaha, badan hukum, ataupun perusahaan untuk menyasar karyawan karyawatinya," kata Nadia dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nadia mengatakan, ihwal vaksinasi gotong royong telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.

Pada dasarnya, mekanisme vaksin gotong royong sama dengan vaksinasi program pemerintah. Perbedaannya terletak pada pembiayaan vaksinasi.

Vaksinasi program pemerintah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Sementara, vaksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan, badan hukum, atau badan usaha.

"Jadi tidak ada individu atau perorangan yang kemudian memberikan vaksinasi untuk individu. Jadi tidak akan ada seperti orang swasta kemudian individu mendapatkan vaksinasi secara swasta," ujar Nadia.

"Memang artinya perusahaan itu harus membelikan untuk karyawan, karyawatinya, buruhnya atau kalau mau dengan keluarganya silakan, tapi yang membeli perusahaan," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Gotong Royong Didatangkan dari Rusia dan China, Ini Rincian dan Jadwal Kedatangannya

Setelah perusahaan membeli vaksin gotong royong, layanan vaksinasi selanjutnya akan diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta, bukan milik pemerintah.

"Jadi tidak boleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah," kata Nadia.

Nadia menyebutkan, pemerintah nantinya akan mengatur harga vaksin gotong royong untuk perusahaan.

Namun, ia mengatakan, hingga kini vaksin tersebut belum sampai di Indonesia.

"Jadi kalau sekarang ini kita sering lihat beberapa rumah sakit sering menawarkan untuk vaksinasi mandiri saya rasa itu masih berupa angin segar karena pertama vaksinnya sendiri belum datang," kata dia.

Baca juga: Bio Farma: Sinopharm, Sputnik V, dan CanSino Digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
seharusnya depkes mngijinkan vaksinasi gotong royong bgi perorangan mlelalui rs swasta atau klinik yg tlh diberi ijin dan ada daftarnya.agar vaksinasi ini cepat mncapai jmlah unt herd imunity.vajsin berbayar tdk mnyalahi prinsip keadilan bagi yg benar2 mampu .


Terkini Lainnya
Cerita Misi TNI di Kongo: Hubungkan Wilayah Terisolir hingga Gangguan Milisi
Cerita Misi TNI di Kongo: Hubungkan Wilayah Terisolir hingga Gangguan Milisi
Nasional
Zarof Ricar Kembali Jadi Tersangka, Terkait Pengurusan Perkara di PT DKI dan MA
Zarof Ricar Kembali Jadi Tersangka, Terkait Pengurusan Perkara di PT DKI dan MA
Nasional
Uang Haram Jadi Rezeki: Distorsi Moral Jaksa Azam dan Victimisasi Ganda
Uang Haram Jadi Rezeki: Distorsi Moral Jaksa Azam dan Victimisasi Ganda
Nasional
Mendikdasmen Minta MPLS Tak Jadi Ajang Pelonco Siswa Baru
Mendikdasmen Minta MPLS Tak Jadi Ajang Pelonco Siswa Baru
Nasional
Penerima Bansos Terindikasi Main Judi Online, Puan: Itu Menyimpang
Penerima Bansos Terindikasi Main Judi Online, Puan: Itu Menyimpang
Nasional
Kritik Rekayasa Hukum, Hasto Singgung Kasus Gama dan Antasari Azhar
Kritik Rekayasa Hukum, Hasto Singgung Kasus Gama dan Antasari Azhar
Nasional
Penerima Bansos Juga Terindikasi Terlibat Korupsi dan Terorisme
Penerima Bansos Juga Terindikasi Terlibat Korupsi dan Terorisme
Nasional
Mendikdasmen Minta Tambah Anggaran Rp 71,11 Triliun
Mendikdasmen Minta Tambah Anggaran Rp 71,11 Triliun
Nasional
Hasto Sebut KPK Temukan 2 Senpi di Rumah Saeful Bahri, Jadi Alat Menekan
Hasto Sebut KPK Temukan 2 Senpi di Rumah Saeful Bahri, Jadi Alat Menekan
Nasional
Kutip Ahli, Hasto: Tindakan Penyidik Geledah Kusnadi Bisa Dilaporkan ke Polisi
Kutip Ahli, Hasto: Tindakan Penyidik Geledah Kusnadi Bisa Dilaporkan ke Polisi
Nasional
Dalam Pleidoi, Hasto Sebut Dugaan Hasyim Asy’ari Ditekan lewat Sewa 'Private Jet' KPU
Dalam Pleidoi, Hasto Sebut Dugaan Hasyim Asy’ari Ditekan lewat Sewa "Private Jet" KPU
Nasional
Mikrofon Hasto Tiba-tiba Mati, Jaksa KPK Bergegas Bawakan Mikrofon Lain
Mikrofon Hasto Tiba-tiba Mati, Jaksa KPK Bergegas Bawakan Mikrofon Lain
Nasional
Hasto: Berita Harun Masiku Makin Masif Usai PDI-P Kritik Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Hasto: Berita Harun Masiku Makin Masif Usai PDI-P Kritik Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Nasional
Hasto Sebut Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diintimidasi KPK
Hasto Sebut Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diintimidasi KPK
Nasional
Baca Pleidoi, Hasto Merasa Ditekan Usai Tolak Timnas Israel Ke Indonesia
Baca Pleidoi, Hasto Merasa Ditekan Usai Tolak Timnas Israel Ke Indonesia
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau