Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setara Institute: Pelabelan KKB Teroris Kebijakan Terburuk Jokowi atas Papua

Kompas.com - 30/04/2021, 09:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menyesali pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris oleh pemerintah.

"Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Menurut dia, kebijakan pelabelan teroris terhadap KKB menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Baca juga: Amnesty: Label Teroris KKB di Papua Berpotensi Perpanjang Pelanggaran HAM

Kebijakan itu sekaligus ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.

Alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, lanjut dia, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Selain kontraproduktif, Hendardi menganggap langkah tersebut justru dapat mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan di Papua.

Langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius.

Baca juga: Wakil Ketua Komnas HAM Kecewa Pemerintah Tetapkan KKB di Papua sebagai Teroris

Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, kata Hendardi, penamaan KKB teroris juga dilakukan negara untuk melegitimasi tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua.

"Pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang," ucap dia.

Ia menambahkan, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat.

"Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama," ujar dia.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Teroris

Keputusan pelabelan KKB teroris diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (29/4/2021).

Keputusan itu berangkat dari aktivitas KKB yang sering melakukan pembunuhan dan kekerasan secara masif.

Halaman:


Terkini Lainnya
Jawab Soal Presiden RI Absen di Sidang PBB, Anies: Indonesia Harus Ambil Peran Aktif
Jawab Soal Presiden RI Absen di Sidang PBB, Anies: Indonesia Harus Ambil Peran Aktif
Nasional
Apakah Ormas Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol? Ini Respons Ketum
Apakah Ormas Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol? Ini Respons Ketum
Nasional
Sorot Penulisan Ulang Sejarah, Anies: Penting untuk Tidak Mengurangi atau Menambah
Sorot Penulisan Ulang Sejarah, Anies: Penting untuk Tidak Mengurangi atau Menambah
Nasional
Prabowo Akan Temui Presiden Komisi Eropa di Belgia, Bahas IEU-CEPA
Prabowo Akan Temui Presiden Komisi Eropa di Belgia, Bahas IEU-CEPA
Nasional
Rapimnas Gerakan Rakyat Dihadiri Anies, Bahas Arah Organisasi ke Depan
Rapimnas Gerakan Rakyat Dihadiri Anies, Bahas Arah Organisasi ke Depan
Nasional
Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri, Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh
Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri, Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh
Nasional
Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT 'ASEAN', Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia
Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT "ASEAN", Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia
Nasional
Evaluasi SPMB, Komisi X Sorot Praktik Mencurangi Nilai dan Domisili
Evaluasi SPMB, Komisi X Sorot Praktik Mencurangi Nilai dan Domisili
Nasional
Anies Baswedan: Gagasan Perubahan Jangan Pernah Hilang
Anies Baswedan: Gagasan Perubahan Jangan Pernah Hilang
Nasional
Tutup Perayaan HUT Ke-45 Dekranas, Mendagri Apresiasi Kiprah Perajin Indonesia
Tutup Perayaan HUT Ke-45 Dekranas, Mendagri Apresiasi Kiprah Perajin Indonesia
Nasional
Anies Ungkap Bertahun-tahun Presiden RI Absen di Sidang PBB, Selalu Diwakili Menlu
Anies Ungkap Bertahun-tahun Presiden RI Absen di Sidang PBB, Selalu Diwakili Menlu
Nasional
Buka Rapimnas Gerakan Rakyat, Ketum Serukan Hakim Bebaskan Tom Lembong
Buka Rapimnas Gerakan Rakyat, Ketum Serukan Hakim Bebaskan Tom Lembong
Nasional
Airlangga Klaim Tarif Impor AS ke RI Ditunda Sampai Negosiasi Selesai
Airlangga Klaim Tarif Impor AS ke RI Ditunda Sampai Negosiasi Selesai
Nasional
Etika Triaspolitica: Siapa Menjaga Konstitusi?
Etika Triaspolitica: Siapa Menjaga Konstitusi?
Nasional
Prabowo Tiba di Belgia, Lanjutkan Lawatan ke Kawasan Eropa
Prabowo Tiba di Belgia, Lanjutkan Lawatan ke Kawasan Eropa
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau