Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik THR PNS yang Dipotong...

Kompas.com - 03/05/2021, 16:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - THR PNS untuk Hari Raya Idul Fitri 2021 yang akan segera cair menyisakan polemik. Pasalnya THR PNS kali ini mengalami pemotongan.

THR PNS sedianya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya.

Namun dalam penghitungan THR 2021, pemerintah tidak memasukkan tukin (tunjangan kinerja), tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, dan tunjangan lainnya.

Baca juga: Sejumlah PNS Buat Petisi soal THR, Menteri Tjahjo: Harusnya Mereka Bersyukur...

Akibat dari pemangkasan THR tersebut para PNS pun menggulirkan petisi di laman Change.org, pada Sabtu (30/4/2021).

Petisi itu berjudul "THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019" diinisasi oleh seseorang bernama Romansyah H.

Petisi itu sudah mendapatkan dukungan sebanyak 11.788 orang. Petisi tersebut dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Ketua DPR, dan para Wakil Ketua DPR.

Penjelasan Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenarkan bahwa besaran THR yang dibayarkan tahun ini hanya meliputi gaji pokok plus tunjangan yang melekat.

"(Pemerintah) tetap memberikan (THR) kepada ASN dan TNI/Polri hak mereka, meskipun tidak dalam jumlah meliputi tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Baca juga: Semakin Banyak PNS Dukung Petisi Online, Mengeluh THR Kecil

 

Sri Mulyani menyebutkan, komponen tunjangan kinerja tak dimasukkan lantaran masyarakat masih membutuhkan dukungan APBN untuk menangani pandemi Covid-19.

Pemerintah membagi-bagi anggaran untuk ASN maupun TNI/Polri dengan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat rentan dan 40 persen masyarakat dalam klaster paling bawah.

Akibat pandemi Covid-19 yang nyatanya belum berakhir di tahun ini, Sri Mulyani mengakui menambah pos anggaran yang sebelumnya belum dianggarkan, antara lain untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun, yang sebelumnya hanya Rp 10 triliun, subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar, BPUM, dan imbal jasa penjaminan UMKM.

"Oleh karena itu, untuk tahun 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat," ungkap Sri Mulyani.

Diminta realokasi anggaran

Menanggapi fenomena pemangkasan THR PNS, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada aparatur sipil negara dan personel TNI/Polri secara penuh dan tanpa potongan.

Baca juga: THR PNS 2021: Jadwal Pencairan, Siapa Saja yang Dapat, dan Besarannya

 

"Kemenkeu harusnya berikan THR full bagi para aparat negara, apalagi dalam kondisi sulit di tengah pandemi," ucap Hidayat, dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (2/5/2021).

Hidayat bahkan mengusulkan agar anggaran THR untuk pejabat negara direalokasikan untuk pemenuhan anggaran THR untuk PSN, TNI/Polri.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Gibran: Pengembangan Ekonomi Syariah Dorong Ekonomi yang Lebih Adil
Gibran: Pengembangan Ekonomi Syariah Dorong Ekonomi yang Lebih Adil
Nasional
Gibran: Sertifikasi Halal Dipercepat, UMKM Diberi Kemudahan
Gibran: Sertifikasi Halal Dipercepat, UMKM Diberi Kemudahan
Nasional
Wapres Gibran: Indonesia Belum Jadi Pemain Utama Rantai Pasok Halal Dunia
Wapres Gibran: Indonesia Belum Jadi Pemain Utama Rantai Pasok Halal Dunia
Nasional
Wapres Gibran: Kita Tak Boleh Tertinggal Manfaatkan Pasar Syariah Global
Wapres Gibran: Kita Tak Boleh Tertinggal Manfaatkan Pasar Syariah Global
Nasional
Aksi Skuad Garuda di Rumah Prabowo Saat Nyanyikan 'Gemu Fa Mi'
Aksi Skuad Garuda di Rumah Prabowo Saat Nyanyikan "Gemu Fa Mi"
Nasional
Gibran: Kekuatan Pasar Muslim RI Tak Cukup tanpa Kemandirian Ekonomi Halal
Gibran: Kekuatan Pasar Muslim RI Tak Cukup tanpa Kemandirian Ekonomi Halal
Nasional
Gibran Bicara Ekonomi Syariah: Kekuatan Pasar Muslim Ada di Tangan Kita
Gibran Bicara Ekonomi Syariah: Kekuatan Pasar Muslim Ada di Tangan Kita
Nasional
Di ILC Ke-113 Jenewa, Kemenaker Dukung Penguatan Kerja Layak di Sektor Digital dan Perlindungan Pelaut
Di ILC Ke-113 Jenewa, Kemenaker Dukung Penguatan Kerja Layak di Sektor Digital dan Perlindungan Pelaut
Nasional
Komjak Ungkap Jaksa di Bandung Tertekan Ormas, Penanganan Korupsi Terhambat
Komjak Ungkap Jaksa di Bandung Tertekan Ormas, Penanganan Korupsi Terhambat
Nasional
Jumlah Jaksa di Daerah Terbatas, Komjak Nilai Pelibatan TNI Diperlukan
Jumlah Jaksa di Daerah Terbatas, Komjak Nilai Pelibatan TNI Diperlukan
Nasional
Potret Prabowo Jamu Skuad Garuda di Hari Idul Adha, Salami Romeny-Kluivert
Potret Prabowo Jamu Skuad Garuda di Hari Idul Adha, Salami Romeny-Kluivert
Nasional
Prabowo Ke Timnas Jelang Lawan Jepang: Jangan Minder, Kita Bangsa Besar!
Prabowo Ke Timnas Jelang Lawan Jepang: Jangan Minder, Kita Bangsa Besar!
Nasional
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina Perkenalkan 'Bank Sampah Abhipraya'
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina Perkenalkan "Bank Sampah Abhipraya"
Nasional
Kluivert Ungkap Pesan Prabowo untuk Timnas yang Akan Melawan Jepang
Kluivert Ungkap Pesan Prabowo untuk Timnas yang Akan Melawan Jepang
Nasional
Menteri Imipas Dukung KPK Usut Dugaan Pemerasan Petugas Imigrasi Ke TKA
Menteri Imipas Dukung KPK Usut Dugaan Pemerasan Petugas Imigrasi Ke TKA
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau