Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf di Bidang Polkam Naik, Ekonomi Turun

Kompas.com - 03/05/2021, 22:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik disebut puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang politik dan keamanan.

Hal tersebut dinilai berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan, dalam tiga kali survei, angka kepuasan publik di bidang politik dan keamanan terus meningkat.

Pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 77,0 persen. Dua survei sebelumnya yaitu Januari 2021 sebesar 67,2 persen, dan Agustus 2020 sebesar 70,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu beranggapan, bidang politik dan keamanan memang menjadi penopang utama selama 18 bulan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau kita lihat trennya, sebenarnya bidang politik dan keamanan. Terutama politik itu sebenarnya memang lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi, sosial dan dibandingkan bidang hukum. Jadi memang yang menjadi penopang utama pemerintah Jokowi-Ma'ruf ini sejak dilantik ya sampai hari ini, bidang politik yang relatif tinggi apresiasinya," kata Yohan dalam live Instagram harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Ia menyebutkan, untuk bidang politik dan keamanan, dalam survei Litbang Kompas rata-rata mendapatkan angka tingkat kepuasan publik di atas 70 persen.

Namun, hasil yang berbeda justru terlihat dalam sektor ekonomi di mana menunjukkan rata-rata angka 55 persen.

Dalam survei Litbang Kompas pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi 57,8 persen atau turun sekitar 0,1 persen dari survei sebelumnya, Januari 2021 yaitu 57,9 persen.

Yohan menilai, hasil survei yang rendah terhadap bidang ekonomi ini dimungkinkan karena dampak pandemi Covid-19 sangat berat bagi dunia perekonomian.

"Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kemudian membangkitkan kembali kondisi ekonomi pasca pandemi," ujarnya.

Baca juga: Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Atas hasil tersebut, ia berpendapat bahwa masyarakat cenderung menilai positif kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, tetapi tidak pada bidang ekonomi.

Sementara itu, untuk tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April sebesar 65,6 persen. Hal ini juga mengalami kenaikan yaitu pada Januari sebesar 63,4 persen, dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Lebih lanjut, Yohan menerangkan bahwa ada tingkat kepuasan yang naik di bidang kesejahteraan sosial yaitu dari Januari 2021 sebesar 67,2 persen menjadi 71,3 persen pada April 2021.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 di bidang kesejahteraan sosial.

"Kita tahu, treatment pemerintah dalam sepanjang satu tahun terakhir ini terkait dengan penanganan pandemi, terutama di bidang bantuan sosial, subsidi. Terakhir kemudian ada subsidi pemotongan pajak, termasuk terakhir ada juga memanfaatkan bulan Ramadhan dengan gratis ongkir," tuturnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

Kendati demikian, Yohan mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat yang diakibatkan dari pandemi.

Pemerintah, kata dia, di satu sisi harus menanggulangi penyebaran Covid-19, tetapi di sisi lainnya harus menggerakkan kembali perekonomian.

"Jadi memang ini dua sisi mata uang yang menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah. Kalau kita melihat, antara mengurangi penularan Covid-19 agar jangan sampai terlalu tinggi," ujar dia.

"Sehingga kemudian diterapkan kebijakan larangan mudik. Tapi di satu sisi pemerintah juga punya agenda untuk menggerakkan sektor ekonomi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
KPK Duga Eks Direktur Pertamina Impor LNG Tanpa Persetujuan Komisaris
KPK Duga Eks Direktur Pertamina Impor LNG Tanpa Persetujuan Komisaris
Nasional
Anggota Komisi III Desak Polisi Lanjutkan Penyelidikan Diplomat ADP
Anggota Komisi III Desak Polisi Lanjutkan Penyelidikan Diplomat ADP
Nasional
143 Guru Mundur, Kegiatan Sekolah Rakyat Tak Terganggu
143 Guru Mundur, Kegiatan Sekolah Rakyat Tak Terganggu
Nasional
Mendikdasmen Ungkap Guru Sekolah Rakyat Mundur Bukan karena Upah, tapi...
Mendikdasmen Ungkap Guru Sekolah Rakyat Mundur Bukan karena Upah, tapi...
Nasional
28 Juta Rekening Dormant yang Diblokir Dibuka Lagi, PPATK Perlu Hati-hati Keluarkan Kebijakan
28 Juta Rekening Dormant yang Diblokir Dibuka Lagi, PPATK Perlu Hati-hati Keluarkan Kebijakan
Nasional
Peran dan Modus 2 Eks Direktur Pertamina yang Jadi Tersangka Impor LNG
Peran dan Modus 2 Eks Direktur Pertamina yang Jadi Tersangka Impor LNG
Nasional
Prabowo Rapat Bareng Luhut di Hambalang, Bahas Situasi Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
Prabowo Rapat Bareng Luhut di Hambalang, Bahas Situasi Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
Nasional
Pertamina Lubricants Hadir di INAMARINE 2025: Dukung Efisiensi Operasional Industri Maritim Nasional
Pertamina Lubricants Hadir di INAMARINE 2025: Dukung Efisiensi Operasional Industri Maritim Nasional
Nasional
Jaksa KPK Bongkar Chat Akuntan, Cerita ke Suami soal Keuntungan KSU ASDP Kecil
Jaksa KPK Bongkar Chat Akuntan, Cerita ke Suami soal Keuntungan KSU ASDP Kecil
Nasional
Korupsi LNG Pertamina, KPK: Impor Tanpa Ada Rekomendasi atau Izin Menteri ESDM
Korupsi LNG Pertamina, KPK: Impor Tanpa Ada Rekomendasi atau Izin Menteri ESDM
Nasional
KPK: LNG yang Diimpor Pertamina Tak Pernah Masuk ke RI, Harga Lebih Mahal
KPK: LNG yang Diimpor Pertamina Tak Pernah Masuk ke RI, Harga Lebih Mahal
Nasional
KPK Tahan Dua Eks Direktur Pertamina Terkait Korupsi LNG
KPK Tahan Dua Eks Direktur Pertamina Terkait Korupsi LNG
Nasional
Bareskrim Tegaskan Penghentian Penyelidikan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Benar
Bareskrim Tegaskan Penghentian Penyelidikan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Benar
Nasional
Mensos: 143 Guru Sekolah Rakyat yang Mundur Tak Penuhi Panggilan Kerja
Mensos: 143 Guru Sekolah Rakyat yang Mundur Tak Penuhi Panggilan Kerja
Nasional
Soal Mundurnya 115 Siswa Sekolah Rakyat, Mensos: Tak Sampai 2 Persen
Soal Mundurnya 115 Siswa Sekolah Rakyat, Mensos: Tak Sampai 2 Persen
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mengapa Presiden Brasil Lula da Silva Percaya Diri Lawan Tarif 50 Persen Trump?
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau