Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Giri Suprapdiono, Pengajar Wawasan Kebangsaan yang Tak Lolos TWK

Kompas.com - 02/06/2021, 08:45 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menjadi perbincangan publik setelah ia tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat pegawai KPK dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Padahal, Giri pernah mengajar materi soal wawasan kebangsaan di sekolah, kampus hingga lembaga negara.

Pegawai yang telah mengabdi di KPK selama 16 tahun ini pun mengaku heran saat dinyatakan tak lolos TWK.

Baca juga: Giri: Orang Sudah Telanjur Menaruh Harapan kepada KPK, tapi Harapan Itu Hilang

Giri pun menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan yang menjadi bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN itu penuh kejanggalan.

Ia yakin, ke-75 nama yang tidak lolos TWK, termasuk dirinya sudah tidak diinginkan lagi berada di KPK.

"Saya berkeyakinan hasil tes itu tidak signifikan dan kami-kami ini memang tidak diinginkan melanjutkan pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Giri dikutip dari Tribunnews, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga: Apa Manfaat Makan Ubi Jalar Setiap Hari? Ketahui Efeknya pada Ginjal

Lantas, siapakah sosok Giri? berikut rangkuman Kompas.com:

16 tahun mengabdi di KPK

Giri lahir di Ponorogo pada tanggal 9 Juli 1974. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. 

Sarjana di Teknik Perencanaan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1999 ini juga pernah menjadi Direktur Gratifikasi.

Baca juga: Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Setelahnya, gelar master ia peroleh dari University of Roterdam pada 2001 dengan jurusan International Institute to Social Studies-Erasmus.

Sebelum meniti karier di KPK pada tahun 2005, Giri pernah menjadi National Management Concultant di BAPENAS-UNDP.

Kini, Giri sudah memasuki tahun ke-16 di KPK.

Giri juga pernah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2014-2019 dan 2019-2023. Pada 2014, Giri masuk 19 besar. Namun, saat itu ia tak terpilih.

Baca juga: Maia Estianty Ungkap Alasan Irwan Mussry Jarang Datang ke Rumahnya

Penghargaan sebagai pengajar wawasan kebangsaan

Halaman:
Komentar
indonesia ohhh indonesia


Terkini Lainnya
Kepala BNN: Angka Penyalahgunaan Narkoba Capai 3,3 Juta Jiwa di RI
Kepala BNN: Angka Penyalahgunaan Narkoba Capai 3,3 Juta Jiwa di RI
Nasional
Hasto Cerita Keributan Saat Diperiksa KPK, Tak Mau Ponsel Disita
Hasto Cerita Keributan Saat Diperiksa KPK, Tak Mau Ponsel Disita
Nasional
Kantor Bank BUMN Digeledah KPK Terkait Pengadaan Mesin EDC
Kantor Bank BUMN Digeledah KPK Terkait Pengadaan Mesin EDC
Nasional
Kepala BNN: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah Investasi
Kepala BNN: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah Investasi
Nasional
Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu
Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu
Nasional
MoU Penyadapan dengan 4 Provider Disoal, Kejagung Jamin Tak Sembarangan
MoU Penyadapan dengan 4 Provider Disoal, Kejagung Jamin Tak Sembarangan
Nasional
Awali Kepulangan Jemaah Haji Gelombang 2, 18 Kloter Segera Tiba di RI
Awali Kepulangan Jemaah Haji Gelombang 2, 18 Kloter Segera Tiba di RI
Nasional
Hadiri Retret di IPDN, Menteri PANRB Ajak Kepala Daerah Genjot Reformasi Birokrasi
Hadiri Retret di IPDN, Menteri PANRB Ajak Kepala Daerah Genjot Reformasi Birokrasi
Nasional
Diresmikan Prabowo, Pertamina Tingkatkan Produksi Minyak Blok Cepu hingga 30.000 Barel Per Hari
Diresmikan Prabowo, Pertamina Tingkatkan Produksi Minyak Blok Cepu hingga 30.000 Barel Per Hari
Nasional
Hasto: Ada Ancaman agar Saya Mundur dan Tak Depak Jokowi dari PDIP
Hasto: Ada Ancaman agar Saya Mundur dan Tak Depak Jokowi dari PDIP
Nasional
Kejagung Gandeng 'Provider' untuk Penyadapan, Puan Ingatkan Hak Privasi Warga
Kejagung Gandeng "Provider" untuk Penyadapan, Puan Ingatkan Hak Privasi Warga
Nasional
Kemenko PMK: Kita Harus Beralih dari Respons Bencana ke Antisipasi Bencana
Kemenko PMK: Kita Harus Beralih dari Respons Bencana ke Antisipasi Bencana
Nasional
MA Larang Ekspor Pasir Laut, PP 26/2023 Bertentangan dengan UU Kelautan
MA Larang Ekspor Pasir Laut, PP 26/2023 Bertentangan dengan UU Kelautan
Nasional
KPK Geledah Kantor Salah Satu Bank BUMN
KPK Geledah Kantor Salah Satu Bank BUMN
Nasional
Jaksa Buka Chat Harun Masiku ke Hasto, Ada Ucapan Terima Kasih ke Megawati dan Puan
Jaksa Buka Chat Harun Masiku ke Hasto, Ada Ucapan Terima Kasih ke Megawati dan Puan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau