Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Kompas.com - 16/06/2021, 00:08 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris pribadi (sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi menjelaskan alasan terkait adanya perusahaan yang tidak mendapatkan jatah ekspor benih benur lobster (BBL).

Dikutip dari Tribunnews.com, Andreau mengatakan bahwa ada 72 perusahaan yang mendapatkan izin budidaya. Lalu dari jumlah tersebut 65 persuahaan mendapatkan izin ekspor.

Tapi diketahui kemudian bahwa hanya terdapat 41 perusahaan yang akhirnya benar-benar melakukan eskpor BBL.

“Yang belum ekspor saya pastikan adalah perusahaan yang baru mendapatkan izin dimana mereka harus mempersiapkan instalasi, gudang, packaging,” sebut Andreau dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Jaksa KPK Sebut Pedangdut Betty Elista Terima Uang Rp 66 Juta dari Edhy Prabowo

Jaksa menggali keterangan Andreau karena menduga bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan izin ekspor itu adalah perusahaan yang tidak menjalin kerja sama dengan PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

PT ACK diketahui perusahaan yang melakukan pengiriman ekspor BBL ke luar negeri.

“Bukan karena perusahaan itu enggak bekerja sama dengan PT ACK?” tanya jaksa.

“Saya pastikan tidak,” tutur Andreau.

Baca juga: Jaksa Ungkap Sespri Edhy Prabowo Transfer Uang Rp 1 Miliar Pakai Rekening Pegawainya

Dalam perkara ini diketahui Sekretaris Edhy Prabowo, Amiril Mukminin meminta pembagian saham PT ACK menjadi tiga bagian yakni untuk Achmad Bachtiar sebesar 41,65 persen, Amiril 41,65 persen dan Yudi Surya Atmaja sebesar 16,7 persen.

Achmad Bachtiar dan Amiril adalah representasi dari Edhy Prabowo sedangkan Yudhi merupakan wakil dari Siswandhi Pranoto Loe.

Jaksa menduga Edhy menerima uang Rp 25,7 miliar. Uang itu didapat dari pemiik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito dan eksportir lainnya.

Pemberian itu diduga agar Edhy Prabowo segera mengeluarkan izin ekspor BBL pada perusahaan-perusahaan eksportir tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
awal awal jadi menteri saja sdh banyak belagu nihh orang ! selalu saja menyingkirkan nama menteri perempuan sebelumnya dan merobah kebijakan seenak udelnya mentang2 dekat prabowo. kenyataannya semua itu unt memperbesar perutnya saja dan mental malingnya yg diperkuat. akhirnya jadilah pesakitan.


Terkini Lainnya
Hari Ini, Pemerintah Lakukan Pemulangan Tahap Pertama WNI dari Iran
Hari Ini, Pemerintah Lakukan Pemulangan Tahap Pertama WNI dari Iran
Nasional
Hari Kedua Retreat: Kepala Daerah Senam Bareng Praja IPDN sejak Subuh, Lanjut Ikut Apel Pagi
Hari Kedua Retreat: Kepala Daerah Senam Bareng Praja IPDN sejak Subuh, Lanjut Ikut Apel Pagi
Nasional
Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung soal Kasus Chromebook Hari Ini
Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung soal Kasus Chromebook Hari Ini
Nasional
Kisah Mahasiswa RI di Iran Saat Serangan Pertama Israel: Keluarga Panik dan Whatsapp Diputus
Kisah Mahasiswa RI di Iran Saat Serangan Pertama Israel: Keluarga Panik dan Whatsapp Diputus
Nasional
Cerita Hari Pertama Retreat: Saat Kepala Daerah Harus Tunduk pada Aturan Dua Lagu ala Praja IPDN
Cerita Hari Pertama Retreat: Saat Kepala Daerah Harus Tunduk pada Aturan Dua Lagu ala Praja IPDN
Nasional
AS Serang Iran, Menko Polkam: Indonesia Dorong Semua Pihak Kembali ke Meja Perundingan
AS Serang Iran, Menko Polkam: Indonesia Dorong Semua Pihak Kembali ke Meja Perundingan
Nasional
Pemerintah Didesak Prioritaskan Evakuasi WNI Imbas Serangan AS ke Iran
Pemerintah Didesak Prioritaskan Evakuasi WNI Imbas Serangan AS ke Iran
Nasional
Ketegangan AS-Iran, Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian lewat Diplomasi Global
Ketegangan AS-Iran, Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian lewat Diplomasi Global
Nasional
Kesaksian Mahasiswa Indonesia di Iran Saat Serangan Israel: Internet Sempat Diputus, WhatsApp Tak Bisa
Kesaksian Mahasiswa Indonesia di Iran Saat Serangan Israel: Internet Sempat Diputus, WhatsApp Tak Bisa
Nasional
Pengamat Sebut Serangan AS ke Iran Berbahaya, Bisa Picu Perang Dunia Ketiga
Pengamat Sebut Serangan AS ke Iran Berbahaya, Bisa Picu Perang Dunia Ketiga
Nasional
Kaesang Daftar Calon Ketum PSI, Pengamat: Rumor Banyak Calon Hanya Gimik
Kaesang Daftar Calon Ketum PSI, Pengamat: Rumor Banyak Calon Hanya Gimik
Nasional
'Arogansi AS dengan Double Standard-nya, Israel Boleh Punya Nuklir dan Iran Tidak'
"Arogansi AS dengan Double Standard-nya, Israel Boleh Punya Nuklir dan Iran Tidak"
Nasional
Mengintip Menu Makan Siang Retreat Kepala Daerah di IPDN: Ayam, Sayur, dan Cendol Dawet
Mengintip Menu Makan Siang Retreat Kepala Daerah di IPDN: Ayam, Sayur, dan Cendol Dawet
Nasional
Alasan Kesehatan, 10 Peserta Retreat Kepala Daerah dalam Pengawasan Ketat
Alasan Kesehatan, 10 Peserta Retreat Kepala Daerah dalam Pengawasan Ketat
Nasional
Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat
Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau