Nasdem Dukung Keputusan Jokowi soal Pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Willy Aditya memastikan pihaknya akan mendukung siapa pun pilihan Presiden Joko Widodo untuk mengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

"Nasdem tentu akan mendukung pilihan presiden siapa pun yang akan dipilihnya, sebagai wujud komitmen Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah," ujar Willy dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

Willy mengungkapkan belakangan kandidat yang berpotensi menjadi orang nomor satu di tubuh TNI itu mengerucut pada dua nama.

Keduanya yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Baca juga: Belajar dari Kisah Hadi Tjahjanto, Anak Sersan yang Jadi Panglima

Willy meyakini keduanya menjadi calon kuat dan pantas sebagai pengganti Hadi.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan

Artikel Kompas.id

"Keduanya adalah putra terbaik bangsa yang layak memimpin institusi TNI. Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa di antara keduanya," kata Willy.

Ia menegaskan, siapa pun yang nantinya dipilih Jokowi jadi Panglima TNI harus didukung.

Willy meyakini tak akan sulit bagi Jokowi memilih Andika atau Yudo.

Alasannya, memilih satu di antara dua putra terbaik yang memang sudah matang tentu bukan pilihan sulit bagi Jokowi.

Baca juga: Panglima Hadi Tjahjanto Tetapkan 11 Program Prioritas Pembangunan TNI

"Nasdem berharap, siapa pun yang nantinya dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, haruslah mampu mendukung kinerja pemerintahan khususnya dalam bidang pertahanan militer," imbuh Willy.

Diketahui, Hadi akan memasuki masa purna tugas di dunia kemiliteran pada November 2021.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.