Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Kompas.com - 18/06/2021, 17:36 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terkesan cuci tangan alias tak mau terlibat meski mengetahui sesuatu dalam persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK.

Penilaian atas sikap Ghufron itu setelah mengatakan kepada Komnas HAM bahwa pelaksanaan TWK hingga pemilihan tim asesor dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Seharusnya KPK mengetahui bagaimana TWK itu dilakukan karena Pimpinan KPK yang mengusulkan," kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman pada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

"Jadi jawaban Nurul Ghufron bahwa KPK tidak mengetahui bagaimana proses dan materi tesnya karena wilayah BKN, itu sekedar cuci tangan dan melimpahkan tanggung jawab pada BKN," jelas dia.

Baca juga: ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Zaenur juga mendesak agar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dapat segera mendatangi Komnas HAM untuk memberi keterangan.

Jika tidak, sambung Zaenur, hal itu menunjukan bahwa para pejabat negara memang selalu menghindari memberi pernyataan tentang TWK karena sejak awal pelaksanaannya janggal.

"Saya melihat pejabat negara seperti Kepala BKN, Pimpinan KPK dan institusi lain selalu menghindar ketika diminta akuntabilitasnya soal TWK ini," imbuh dia.

Namun, Zaenur berpandangan bahwa hal ini sudah dapat ditebak sejak awal. Sebab TWK untuk alih status pegawai KPK memang bermasalah secara hukum.

"Sudah dapat ditebak ketika mereka masing-masing cuci tangan menghindar dari permintaan transparansi dan akuntabilitas oleh publik. Karena TWK bermasalah dari dasar hukum, bermasalah pelaksanaannya, dan menimbulkan masalah pada hasilnya," tutur Zaenur.

Baca juga: Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Diketahui Pimpinan KPK yang hadir dalam pemeriksaan kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Kamis (17/6/2021) hanya Nurul Ghufron.

Padahal untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK, Komnas HAM sudah mengundang seluruh Pimpinan beserta Sekjen KPK untuk memberi keterangan.

Komisioner KPK Choirul Anam menyebut informasi semua Pimpinan KPK dibutuhkan karena pernyataan yang dibutuhkan Komnas HAM tidak hanya bersifat institusional.

Namun, juga tentang peran masing-masing individu dalam pelaksanaan tes yang digunakan sebagai dasar alih status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam penyelidikan ini, Komnas HAM juga akan meminta pendapat beberapa ahli untuk turut memberikan penilaian pada polemik yang sedang terjadi saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
KPK Sebut Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Sumut Masuk Kategori Merah
KPK Sebut Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Sumut Masuk Kategori Merah
Nasional
TNI Tembak Mati Komandan Batalyon OPM Enos Tipagau di Intan Jaya
TNI Tembak Mati Komandan Batalyon OPM Enos Tipagau di Intan Jaya
Nasional
Menhan, Panglima TNI dan Kapolri Lepas Kontingen RI ke Bastille Day di Perancis
Menhan, Panglima TNI dan Kapolri Lepas Kontingen RI ke Bastille Day di Perancis
Nasional
DPR Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah, Libatkan Komisi III dan Komisi X
DPR Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah, Libatkan Komisi III dan Komisi X
Nasional
Komisi I DPR Kembali Gelar “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI Hari Ini
Komisi I DPR Kembali Gelar “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI Hari Ini
Nasional
Menteri HAM Tolak Usulan Stafsus soal Kasus Perusakan Rumah Retret Sukabumi
Menteri HAM Tolak Usulan Stafsus soal Kasus Perusakan Rumah Retret Sukabumi
Nasional
Ketika Pejabat Tidak Punya Rasa Malu (Lagi)
Ketika Pejabat Tidak Punya Rasa Malu (Lagi)
Nasional
Debut Perdana Indonesia di KTT BRICS 2025
Debut Perdana Indonesia di KTT BRICS 2025
Nasional
Serba-serbi 'Fit and Proper Test' Calon Dubes: Ada Adik Luhut dan Eks Menko Kemaritiman
Serba-serbi "Fit and Proper Test" Calon Dubes: Ada Adik Luhut dan Eks Menko Kemaritiman
Nasional
Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus
Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus
Nasional
KemenHAM soal Penangguhan Tersangka Perusakan Rumah Retreat Sukabumi: Baru Usulan
KemenHAM soal Penangguhan Tersangka Perusakan Rumah Retreat Sukabumi: Baru Usulan
Nasional
Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat
Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat
Nasional
Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Brasil
Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Brasil
Nasional
Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat
Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat
Nasional
Sekolah Rakyat Akan Dilengkapi Dapur Standar MBG, Mensos: Tunggu Kuota Penuh
Sekolah Rakyat Akan Dilengkapi Dapur Standar MBG, Mensos: Tunggu Kuota Penuh
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau