Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan selama pandemi Covid-19 berisiko meningkatkan jumlah pekerja anak di Indonesia.

Hal tersebut karena pandemi telah memunculkan adanya ketimpangan akses teknologi informasi di samping krisis lainnya.

"Krisis ekonomi yang menyebabkan berkurangnya pekerja dewasa pada sektor-sektor tertentu, angka kematian yang tinggi dan ketimpangan sosial dalam akses teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan risiko lahirnya banyak pekerja anak baru di tengah pandemi," kata Bintang di acara Webinar Pencegahan Pekerja Anak, Rabu (23/6/2021).

Bintang mengatakan, adanya pekerja anak merupakan akibat dari berbagai permasalahan sosial.

Permasalahan sosial itu semakin memuncak pada masa pandemi Covid-19 saat ini yang menggoyahkan berbagai sektor. Oleh karena itu, kata dia, peranan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, akademisi, pakar, media, serta dunia usaha menjadi kunci penyelesaian masalah tersebut.

Baca juga: Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan

Artikel Kompas.id

"Dengan mengandalkan sinergi dan kerja sama antar sektor pembangunan, maka permasalahan yang melingkupi pekerja anak dapat diurai dari berbagai sisi secara komprehensif," kata dia.

Apalagi, ujar Bintang, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Zona Bebas Pekerja Anak telah menggandeng berbagai pihak tersebut untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak pada tahun 2022.

Penghapusan pekerja anak juga terintegrasikan dalam skema Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara komprehensif.

"Hingga saat ini, sudah 435 kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri menuju KLA. KLA juga diperkuat dari tingkat hulu melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) kerja sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," ucap dia.