Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Kompas.com - 24/06/2021, 14:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena menilai, keputusan pemerintah untuk memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebagai pengendalian lonjakan kasus Covid-19, sudah tepat.

Pasalnya, ia berpendapat bahwa keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan, diskusi dan berbagai pengalaman pemerintah menerapkan PPKM mikro.

"Dalam penanganan lonjakan Covid-19 itu ada berbagai pola dan yang paling tepat tentu adalah PPKM mikro yang sudah menjadi pilihan pemerintah," kata Melki kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa PPKM mikro dilakukan untuk membatasi dan mengendalikan masyarakat dalam beraktivitas di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Sehingga, pada penerapannya, PPKM mikro akan dijalankan hingga level komunitas seperti RT, RW, kelurahan, dusun dan sebagainya.

"PPKM mikro ini tentunya akan membantu di level hulu. Masyarakat dibatasi atau dikendalikan agar tidak beraktivitas secara besar-besaran dalam jumlah yang banyak," jelasnya.

Baca juga: DPR Yakin Pilihan PPKM Mikro Sudah Melalui Kajian dan Pertimbangan Mendalam

Kendati menilai keputusan yang tepat untuk memilih PPKM mikro, Melki tetap meminta pemerintah melakukan beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

Mulai dari proses 3T atau testing, tracing dan treatment yang tentu harus dilakukan hingga level komunitas tersebut.

Menurutnya, apabila PPKM mikro diterapkan, seharusnya memudahkan proses 3T yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

"Terkait dengan proses testing, tracing dan treatment itu lebih mudah dilakukan apabila di level komunitas. Sehingga membantu agar pemetaan dan identifikasi terhadap pasien Covid-19 juga bisa lebih cepat dan lebih tepat, lebih mudah dilakukan," ungkap dia.

Namun, Melki juga mengingatkan pemerintah agar terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19 terkhusus di daerah yang termasuk kategori zona merah.

Ia berpendapat, seharusnya program vaksinasi itu dapat dipercepat mengingat jumlah stok vaksin yang terus berdatangan.

"Kita mendorong agar proses vaksinasi, walaupun dalam situasi semacam ini tentu harus dipercepat. Apalagi dengan kedatangan dosis vaksin dari berbagai tempat. Misalnya Sinovac makin banyak yang masuk, AstraZeneca juga dan sebagainya," tuturnya.

Baca juga: Pusingnya Calon Pengantin Menikah Saat PPKM Diperketat, Resepsi Dirombak Sepekan Sebelum Hari H

Selain itu, ia juga mendorong agar vaksinasi gotong royong lebih cepat dilakukan di berbagai tempat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah memilih PPKM mikro sebagai kebijakan yang tepat mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kemendagri Juga Akan Kaji Aspek Sejarah dan Budaya soal Pulau Aceh Masuk Sumut
Kemendagri Juga Akan Kaji Aspek Sejarah dan Budaya soal Pulau Aceh Masuk Sumut
Nasional
Menteri PANRB Dukung Penguatan Peran IPDN dalam Transformasi Sektor Publik
Menteri PANRB Dukung Penguatan Peran IPDN dalam Transformasi Sektor Publik
Nasional
Pesan 'Jangan Lupakan Saya' Eks Ketua PN Surabaya Dianggap Kode Minta Jatah, Hakim: Kebiasaan?
Pesan "Jangan Lupakan Saya" Eks Ketua PN Surabaya Dianggap Kode Minta Jatah, Hakim: Kebiasaan?
Nasional
Kemendagri Akan Kaji Ulang 4 Pulau yang Jadi Polemik Aceh dan Sumut
Kemendagri Akan Kaji Ulang 4 Pulau yang Jadi Polemik Aceh dan Sumut
Nasional
Lewat Reformasi Birokrasi, Wamen PANRB Dorong Korlantas Polri Wujudkan Pelayanan Humanis 
Lewat Reformasi Birokrasi, Wamen PANRB Dorong Korlantas Polri Wujudkan Pelayanan Humanis 
Nasional
Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
Nasional
Adu Bukti Muzakir Manaf dan Mendagri soal 4 Pulau di Aceh Masuk Sumut
Adu Bukti Muzakir Manaf dan Mendagri soal 4 Pulau di Aceh Masuk Sumut
Nasional
Bantah Isu Pengurangan Kuota Haji 2026, Menag: Tidak Ada Pembahasan Itu
Bantah Isu Pengurangan Kuota Haji 2026, Menag: Tidak Ada Pembahasan Itu
Nasional
Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
Nasional
Kemhan Nyatakan Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD Sudah Dihitung Cermat
Kemhan Nyatakan Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD Sudah Dihitung Cermat
Nasional
Desakan Segera Tunjuk Dubes RI di AS dan 5 Nama di Tangan Prabowo
Desakan Segera Tunjuk Dubes RI di AS dan 5 Nama di Tangan Prabowo
Nasional
Ada 383 WNI Bermukim di Iran Saat Israel Gempur Teheran
Ada 383 WNI Bermukim di Iran Saat Israel Gempur Teheran
Nasional
Kemenhan: Masukan soal Dewan Pertahanan Nasional Akan Dilaporkan ke Prabowo
Kemenhan: Masukan soal Dewan Pertahanan Nasional Akan Dilaporkan ke Prabowo
Nasional
Menko Yusril Sebut Hambali Tak Bisa Masuk Indonesia jika Bebas, Kenapa?
Menko Yusril Sebut Hambali Tak Bisa Masuk Indonesia jika Bebas, Kenapa?
Nasional
Eks Ketua PN Surabaya Berkali-kali Minta Jatah Suap Vonis Ronald Tannur: Lae Jangan Lupakan Saya
Eks Ketua PN Surabaya Berkali-kali Minta Jatah Suap Vonis Ronald Tannur: Lae Jangan Lupakan Saya
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau