Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 25/06/2021, 15:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda meminta pemerintah memastikan ketersediaan tenaga vaksinator di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, dia mendorong mahasiswa kedokteran dan keperawatan di seluruh Indonesia agar dilatih menjadi vaksinator.

"Karena mereka pastinya sudah memiliki dasar-dasar ilmu kesehatan, sehingga tidak akan kesulitan mengikuti pelatihan sebagai vaksinator yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait," kata Huda dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Ia mengungkapkan, saat ini antusiasme publik terkait pentingnya vaksin mulai tumbuh saat melihat fakta adanya serangan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Menurut Huda, masyarakat mulai sadar jika vaksinasi memberikan efek perlindungan, sehingga jika terpapar tidak sampai mengalami risiko terburuk.

"Beberapa hari terakhir sentra vaksin di puskesmas-puskesmas di beberapa wilayah mengalami lonjakan peminat vaksin. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksin, sehingga berbondong ke sentra vaksinasi," ucapnya.

Kesadaran itu, lanjut dia, harus ditangkap oleh pemerintah dengan cara melakukan vaksinasi secara masif hingga ke desa-desa.

Ia mengatakan, Komisi X sepakat dengan usulan Ketua Tim Pengendali Bencana Covid-19 DPR Muhaimin Iskandar yang mendorong pembukaan Poliklinik Desa sebagai sentra vaksinasi.

"Jika kekurangan tenaga vaksinator, maka mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa keperawatan bisa didorong sebagai relawan. Kami yakin, dengan kerja bersama ini, program vaksinasi akan bisa diselesaikan dalam waktu cepat," tutur Huda.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia sedang berkejaran dengan waktu untuk menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, sebelum tercipta kekebalan komunitas itu, Indonesia akan terus rawan menghadapi gelombang pandemi susulan.

"Jika melihat data, vaksinasi di Indonesia relatif lamban dibandingkan beberapa negara lain. Padahal stok vaksin kita relatif aman," kata dia.

Ia mengingatkan, gelombang susulan pandemi Covid-19 tak bisa dianggap enteng. Huda mencontohkan situasi saat ini di mana lonjakan kasus telah menyerang merata di sejumlah wilayah Indonesia.

Bahkan, tambah dia, beberapa hari terakhir tercipta rekor baru kasus positif Covid-19 yang menembus angka 20.000 kasus baru pada Kamis (24/6/2021).

"Bahkan gelombang kedua Covid-19 di Indonesia ini jika tidak ada kebijakan fundamental bisa mengancam system layanan Kesehatan mengingat tingkat bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan hampir penuh. Selain itu tenaga Kesehatan juga banyak mulai tumbang,” jelasnya.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Indonesia Inisiasi 'Protokol Jakarta', Royalti Platform Internasional Dipungut Lewat WIPO
Indonesia Inisiasi "Protokol Jakarta", Royalti Platform Internasional Dipungut Lewat WIPO
Nasional
Istana Buka 8 Pintu untuk Masyarakat Saat Upacara HUT Ke-80 RI
Istana Buka 8 Pintu untuk Masyarakat Saat Upacara HUT Ke-80 RI
Nasional
Profil Anwar Usman, Eks Ketua MK yang Pensiun pada Desember 2026
Profil Anwar Usman, Eks Ketua MK yang Pensiun pada Desember 2026
Nasional
Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI: Helikopter Bawa Bendera Raksasa Melintas di Atas Istana
Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI: Helikopter Bawa Bendera Raksasa Melintas di Atas Istana
Nasional
Menko PMK Minta Pemanfaatan AI hingga Alat Canggih untuk Jangkau Lokasi Penyelamatan Bencana yang Sulit
Menko PMK Minta Pemanfaatan AI hingga Alat Canggih untuk Jangkau Lokasi Penyelamatan Bencana yang Sulit
Nasional
KPK Tangkap 9 Orang dalam OTT Inhutani V di Jakarta
KPK Tangkap 9 Orang dalam OTT Inhutani V di Jakarta
Nasional
Pengamat Sebut Kans Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDI-P Lagi Tipis
Pengamat Sebut Kans Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDI-P Lagi Tipis
Nasional
Menteri Hukum Akui Lalai Awasi Pengelolaan Royalti Musik
Menteri Hukum Akui Lalai Awasi Pengelolaan Royalti Musik
Nasional
Video Viral UFO di Langit Depok, BRIN: Tampaknya Suar
Video Viral UFO di Langit Depok, BRIN: Tampaknya Suar
Nasional
Masyarakat Bisa Tukar Undangan Upacara HUT Ke-80 RI Mulai Hari Ini
Masyarakat Bisa Tukar Undangan Upacara HUT Ke-80 RI Mulai Hari Ini
Nasional
Profil Arief Hidayat, Hakim MK yang Pensiun pada Februari 2026
Profil Arief Hidayat, Hakim MK yang Pensiun pada Februari 2026
Nasional
Menko Pratikno: Banyak Kerugian Akibat Bencana, Pertimbangkan Pemanfaatan Teknologi
Menko Pratikno: Banyak Kerugian Akibat Bencana, Pertimbangkan Pemanfaatan Teknologi
Nasional
KPK OTT Direksi Inhutani V di Jakarta
KPK OTT Direksi Inhutani V di Jakarta
Nasional
Kriteria Sekjen PDIP Pengganti Hasto: Punya Chemistry dengan Megawati, Bisa Jadi Jembatan ke Prabowo
Kriteria Sekjen PDIP Pengganti Hasto: Punya Chemistry dengan Megawati, Bisa Jadi Jembatan ke Prabowo
Nasional
Jumlah Gugatan Bertambah, Ketua MK: Masyarakat Makin Mengawasi UU Produk DPR
Jumlah Gugatan Bertambah, Ketua MK: Masyarakat Makin Mengawasi UU Produk DPR
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau