Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akun Medsosnya Diretas usai Unggah "Jokowi: The King of Lip Service", BEM UI Dipersilakan Melapor

Kompas.com - 30/06/2021, 10:54 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mempersilakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melaporkan dugaan peretasan akun media sosial yang sempat dialami setelah menyampaikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, polisi dapat menindaklanjuti dan mendalami dugaan peretasan tersebut.

"Silakan (buat) laporan," kata Argo dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Ia mengatakan, Polri tidak bisa langsung menindaklanjuti dugaan peretesan tersebut, meski tidak masuk dalam delik aduan.

Baca juga: Tak Lama Setelah Kritik Jokowi: King of Lip Service, 4 Aktivis BEM UI Alami Peretasan

Sebab, penyidik harus mengetahui kata sandi (password) akun serta duduk perkara dugaan peretasan itu.

"Polri harus tahu password akun tersebut, apa yang diretas, dan lain-lain," ujarnya.

BEM UI, Sabtu (26/6/2021), menyampaikan kritik melalui akun Twitter @BEMUI_Official, menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service".

Baca juga: Charly Van Houten dan Rhoma Irama Bebaskan Royalti Lagu, Denny Chasmala: Anda Membunuh Profesi Pencipta Lagu

Buntutnya, Rektorat UI memanggil 10 mahasiswa untuk datang ke ruang rapat Direktur Kemahasiswaan pada Minggu (27/6/2021) untuk menyampaikan penjelasan soal narasi unggahan tersebut.

Pada Minggu-Senin, akun media sosial milik lima anggota BEM UI diduga diretas pihak asing. Akun tersebut terdiri dari 3 akun Whatsapp, 1 akun Telegram, dan 1 akun Instagram.

Dikutip dari Harian Kompas, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan telah melaporkan dan meminta pendampingan untuk kasus peretasan ini kepada Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Namun, belum ada rencana untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Baca juga: Aktivis BEM UI Diretas, Safenet Nilai Bentuk Represi Digital

"Belum ada pembahasan ke sana (melapor ke kepolisian)," kata Leon.

Sementara itu, Presiden sudah merespons polemik terkait kritik yang disampaikan BEM UI. Menurut Jokowi, kritik merupakan hal biasa dalam negara demokrasi.

Karena itu, ia mengatakan, universitas tidak perlu menghalang-halangi ekspresi mahasiswa. Namun, Presiden mengingatkan bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

"Ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berkespresi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
percuma melapor, baik buzzer dan hacker peliharaan


Terkini Lainnya
Try Sutrisno hingga Pramono Hadiri Pameran Indo Defence Bareng Prabowo
Try Sutrisno hingga Pramono Hadiri Pameran Indo Defence Bareng Prabowo
Nasional
Menteri PU Jadi Pembicara di ICI 2025 dan Pamerkan Proyek Infrastruktur Strategis
Menteri PU Jadi Pembicara di ICI 2025 dan Pamerkan Proyek Infrastruktur Strategis
Nasional
Lelang Rampasan KPK Dimulai! Apartemen di Jaksel Dibuka di Harga Rp 435 Juta
Lelang Rampasan KPK Dimulai! Apartemen di Jaksel Dibuka di Harga Rp 435 Juta
Nasional
Iphone Hilang di Pesawat, Anggota DPR: Garuda Indonesia Gagal Jaga Kepercayaan Penumpang
Iphone Hilang di Pesawat, Anggota DPR: Garuda Indonesia Gagal Jaga Kepercayaan Penumpang
Nasional
Pembukaan Indo Defence 2024, Prabowo Duduk Diapit Menhan-Menko Polkam
Pembukaan Indo Defence 2024, Prabowo Duduk Diapit Menhan-Menko Polkam
Nasional
Pratikno Sebut Potensi Ekonomi Hijau di RI: Laut hingga Sawit
Pratikno Sebut Potensi Ekonomi Hijau di RI: Laut hingga Sawit
Nasional
Prabowo Tiba di Indo Defence Naik Maung, Disambut Anak SD
Prabowo Tiba di Indo Defence Naik Maung, Disambut Anak SD
Nasional
Hipmi Dukung Menteri Bahlil Cabut 4 IUP Tambang Nikel Raja Ampat, Perkuat Ekosistem Investasi yang Sehat
Hipmi Dukung Menteri Bahlil Cabut 4 IUP Tambang Nikel Raja Ampat, Perkuat Ekosistem Investasi yang Sehat
Nasional
Anggaran Belum Siap, Pendidikan Dasar Gratis Sulit Diterapkan Tahun Ini
Anggaran Belum Siap, Pendidikan Dasar Gratis Sulit Diterapkan Tahun Ini
Nasional
Pemda Diinstruksikan Siapkan Lahan 8,5 Hektar unutk Bangun Sekolah Rakyat Permanen
Pemda Diinstruksikan Siapkan Lahan 8,5 Hektar unutk Bangun Sekolah Rakyat Permanen
Nasional
4 IUP di Raja Ampat Dicabut, Arief Rosyid Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil
4 IUP di Raja Ampat Dicabut, Arief Rosyid Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil
Nasional
Kejagung Baru Bisa Usut Pelanggaran IUP Raja Ampat kalau Ada Laporan Masyarakat
Kejagung Baru Bisa Usut Pelanggaran IUP Raja Ampat kalau Ada Laporan Masyarakat
Nasional
Lelang Barang Rampasan KPK, Mobil Honda CR-V Mulai Rp 8 Jutaan
Lelang Barang Rampasan KPK, Mobil Honda CR-V Mulai Rp 8 Jutaan
Nasional
Kejagung Tak Mau Sahut-sahutan dengan Nadiem soal Kasus Pengadaan Chromebook
Kejagung Tak Mau Sahut-sahutan dengan Nadiem soal Kasus Pengadaan Chromebook
Nasional
Pemerintah Tak Cukup Cabut IUP 4 Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemerintah Tak Cukup Cabut IUP 4 Tambang Nikel di Raja Ampat
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau