Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prihatin Banyak Kiai Wafat, Muhaimin Minta Pemerintah Gencarkan Vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren

Kompas.com - 02/07/2021, 17:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk menggencarkan vaksinasi Covid-19 di pondok-pondok pesantren, terutama bagi para kiai dan guru.

Muhaimin mengaku prihatin dengan kondisi di pesantren karena banyak kiai yang wafat dalam beberapa waktu yang berdekatan dan diduga disebabkan oleh Covid-19.

"Hampir setiap hari saya dengar kabar duka panutan kita, para kiai kita banyak yang meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Karena itu saya minta vaksinasi untuk mereka ditingkatkan," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, vaksinasi para kiai dan guru itu sangat penting karena mereka merupakan sosok sentral di pondok pesantren yang berperan besar dalam mendidik santri.

Selain vaksinasi, Muhaimin juga meminta pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di lingkungan pondok pesantren.

Baca juga: Ada Vaksinasi Massal di GBK Akhir Pekan Ini, Simak Cara Daftarnya...

Di samping itu, Muhaimin mengimbau para wali santri dan warga untuk tidak berkunjunga ke pesantren sementara waktu. Para santi yang ingin kembali ke pesantren pun mesti menjalani screening ketat.

"Potensi penyebaran di pondok pesantren yang tinggi karena yang dari luar kota banyak. Kalau tidak di-screening, kalau ada yang positif, kan berisiko nanti bisa masuk (karantina) lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
pemahaman yang benar tentang bahayanya pandemi covid 19 di kalangan tokoh agama termasuk para kiai, ustadz, ulama dll harus terus dilakukan agar negara kita segera bebas dari dampak buruk pandemi covid 19.


Terkini Lainnya
'Pacu Jalur' Prabowo dan Cara Halus SBY Tundukkan Churchil Mining
"Pacu Jalur" Prabowo dan Cara Halus SBY Tundukkan Churchil Mining
Nasional
Mensos: Sekolah Rakyat Strategi Besar Prabowo Memutus Rantai Kemiskinan
Mensos: Sekolah Rakyat Strategi Besar Prabowo Memutus Rantai Kemiskinan
Nasional
Fadli Zon Tetapkan Hari Kebudayaan Nasional Jatuh pada 17 Oktober
Fadli Zon Tetapkan Hari Kebudayaan Nasional Jatuh pada 17 Oktober
Nasional
Pakai Batik di World Expo Osaka, Menperin Tunjukkan Cinta Produk Dalam Negeri
Pakai Batik di World Expo Osaka, Menperin Tunjukkan Cinta Produk Dalam Negeri
Nasional
Aktivis KontraS di MK: Didatangi Orang Diduga Intel Usai Interupsi RUU TNI
Aktivis KontraS di MK: Didatangi Orang Diduga Intel Usai Interupsi RUU TNI
Nasional
Nilai Investasi Rp 6 Triliun, Indonesia Segera Bangun Pusat Komputasi Mutakhir AI dan Teknologi Kuantum di Asia
Nilai Investasi Rp 6 Triliun, Indonesia Segera Bangun Pusat Komputasi Mutakhir AI dan Teknologi Kuantum di Asia
Nasional
Prabowo Tiba di Paris, Bakal Jadi Tamu Kehormatan Bastille Day
Prabowo Tiba di Paris, Bakal Jadi Tamu Kehormatan Bastille Day
Nasional
Momen Prabowo Bertemu Raja Belgia Philippe di Istana Laeken
Momen Prabowo Bertemu Raja Belgia Philippe di Istana Laeken
Nasional
Cak Imin Ratas dengan Prabowo, Bahas Sanksi Bagi Penerima Bansos yang Main Judol
Cak Imin Ratas dengan Prabowo, Bahas Sanksi Bagi Penerima Bansos yang Main Judol
Nasional
Lepas Jemaah Umrah Marbot Masjid Istiqlal, Menag: Bentuk Kepedulian Le Minerale terhadap Penjaga Rumah Ibadah
Lepas Jemaah Umrah Marbot Masjid Istiqlal, Menag: Bentuk Kepedulian Le Minerale terhadap Penjaga Rumah Ibadah
Nasional
Wacana Haji via Jalur Laut: Sudah Bikin Heboh, Ternyata Belum Dibahas…
Wacana Haji via Jalur Laut: Sudah Bikin Heboh, Ternyata Belum Dibahas…
Nasional
Babak Baru Kemitraan RI-Uni Eropa untuk Stabilitas Ekonomi dan Politik Global
Babak Baru Kemitraan RI-Uni Eropa untuk Stabilitas Ekonomi dan Politik Global
Nasional
Papua: Kartografi Kekuasaan Dalam Bayang-bayang Otonomi
Papua: Kartografi Kekuasaan Dalam Bayang-bayang Otonomi
Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Klausul Impunitas Advokat Tidak Tepat Diatur dalam RUU KUHAP
Wakil Ketua KPK Sebut Klausul Impunitas Advokat Tidak Tepat Diatur dalam RUU KUHAP
Nasional
Kritik Duluan, Komisaris Kemudian: Regresi Masyarakat Sipil
Kritik Duluan, Komisaris Kemudian: Regresi Masyarakat Sipil
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau