Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Dikabarkan Tengah Lobi Pembelian Senjata ke AS

Kompas.com - 05/07/2021, 13:16 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dikabarkan tengah melobi pembelian senjata dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu terungkap melalui dokumen publik yang berisi pendaftaran sebuah lembaga lobi ke Kementerian Hukum AS.

Lobi ini terjadi ketika Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Perancis dan Jerman beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Kompas.id, dalam dokumen yang dibuat berdasarkan Foreign Agents Registration Act (FARA) tertanggal 21 Juni 2021, disebutkan kantor pengacara Ott, Bielitzki and O’Neill telah menandatangani perjanjian dengan Prabowo untuk jasa yang akan diberikan.

Baca juga: Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Jasa itu berupa konsultasi hukum dan hubungan pemerintah terkait rencana Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membeli persenjataan.

"Jasa itu di antaranya mengatur pertemuan dengan pejabat AS, dari Kongres dan Kementerian Pertahanan AS. Tema yang akan didiskusikan adalah soal pengendalian ekspor senjata AS," tulis Kompas.id, Senin (5/7/2021).

Kepada Kompas, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Jumat (2/7/2021) atau Kamis waktu Jerman, menolak berkomentar terkait senjata apa yang hendak dibeli Indonesia dari AS.

Hanya saja, Dahnil menyampaikan, Prabowo melaksanakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Jerman merangkap Sekretaris Negara dari Parlemen Jerman, Thomas Silberhorn.

Baca juga: 2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Pertemuan ini membahas hubungan pertahanan kedua negara, baik di bidang pelatihan, pendidikan, maupun misi pasukan perdamaian.

Dalam pertemuan itu juga membahas upaya kerja sama alat utama sistem persenjataan (alutsista) antara Indonesia dan Jerman.

Termasuk membuka peluang kerja sama dalam misi pasukan perdamaian di Mali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com