Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi II Nilai Kebiasaan Pejabat Ancam Pindahkan Pegawai ke Papua Harus Dikoreksi

Kompas.com - 14/07/2021, 13:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pejabat pemerintah pusat untuk mengoreksi kebiasaan mengancam anak buahnya untuk dipindah ke Papua jika tidak bekerja dengan baik.

Hal ini disampaikan Luqman menanggapi pernyataan Meteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam pegawainya untuk dipindahkan ke Papua.

"Tentu hal ini haruslah dikoreksi bersama. Meski tanpa maksud merendahkan Papua, kelatahan semacam itu tetap saja tidak baik, bisa menimbulkan salah paham rasial dan menyinggung perasaan saudara kita warga Papua," kata Luqman saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Komnas HAM Desak Mensos Risma Minta Maaf dan Kirim Pegawai Terbaiknya ke Papua

Luqman menilai, pernyataan yang keluar dari mulut Risma itu merupakan bentuk kelatahan pejabat-pejabat pemerintah pusat yang kadang menjadikan Papua sebagai tempat pembuangan bagi pegawai yang bekerja tidak baik.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini, ucapan Risma itu tidak diniatkan sebagai bentuk rasisme atau merendahkan Papua, tetapi bentuk spontanitas kepada anak buahnya.

"Sebagai seorang Ibu, batin Bu Risma pasti sangat terusik mendapati anak buahnya tidak serius bekerja membantu bangsanya yang sedang sakit sekarang ini," ujar Luqman.

Kendati demikian, Luqman meminta seluruh pejabat negara untuk berhati-hati dalam berkata dengan menghindari diksi-diksi yang berpotensi menyinggung identitas masyarakat tertentu.

"Dari Sabang sampai Merauke, derajat kita sama sebagai bagian NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujar dia.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mensos Risma, Komnas HAM: Papua Bukan Tempat Pembuangan

Diberitakan sebelumnya, Risma naik pitam saat meninjau dapur umum di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Risma geram karena dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personel sementara banyak pegawai yang masih berada di dalam kantor, tidak membantu operasional dapur umum.

Risma pun mengancam akan meminadhkan para pegawai balai tersebut ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar dia.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Komentar
yg betul bu risma buat apa bayar orang malas itu duit rakyat biar merasakan susahnya jgn enak2 saja.


Terkini Lainnya
Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data
Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data
Nasional
KAI Catat Kinerja Positif, 286 Juta Penumpang Terlayani Sepanjang 2025
KAI Catat Kinerja Positif, 286 Juta Penumpang Terlayani Sepanjang 2025
Nasional
TNI Ungkap Motif Kekerasan Prajurit yang Tewaskan Prada Lucky: Atas Dasar Pembinaan
TNI Ungkap Motif Kekerasan Prajurit yang Tewaskan Prada Lucky: Atas Dasar Pembinaan
Nasional
Bertemu di DPR, Puan dan Presiden Peru Bahas Peluang Kerja Sama Pertanian-Pariwisata
Bertemu di DPR, Puan dan Presiden Peru Bahas Peluang Kerja Sama Pertanian-Pariwisata
Nasional
Pertamina Perkuat Peta Jalan NZE, Wujudkan Ketahanan dan Keberlanjutan Energi untuk Negeri
Pertamina Perkuat Peta Jalan NZE, Wujudkan Ketahanan dan Keberlanjutan Energi untuk Negeri
Nasional
Dalami Peran 20 Tersangka Kasus Prada Lucky, TNI AD: Pasal yang Diterapkan Tidak Sama
Dalami Peran 20 Tersangka Kasus Prada Lucky, TNI AD: Pasal yang Diterapkan Tidak Sama
Nasional
KPK Akan Telaah Laporan Nikita Mirzani Terkait Dugaan Suap Aparat
KPK Akan Telaah Laporan Nikita Mirzani Terkait Dugaan Suap Aparat
Nasional
Puan: Presiden Akan Pidato 2 Kali di Sidang Tahunan DPR/MPR, Persiapan Sudah 90 Persen
Puan: Presiden Akan Pidato 2 Kali di Sidang Tahunan DPR/MPR, Persiapan Sudah 90 Persen
Nasional
Kasus Tewasnya Prada Lucky, TNI AD: Jadi Bahan Evaluasi Seluruh Satuan Operasional
Kasus Tewasnya Prada Lucky, TNI AD: Jadi Bahan Evaluasi Seluruh Satuan Operasional
Nasional
Prada Lucky Tewas Disiksa Senior, Panglima TNI Didesak Evaluasi Pola Pembinaan
Prada Lucky Tewas Disiksa Senior, Panglima TNI Didesak Evaluasi Pola Pembinaan
Nasional
Kasus Prada Lucky, TNI AD Ungkap Ada Perwira Sengaja Izinkan Bawahan Lakukan Kekerasan
Kasus Prada Lucky, TNI AD Ungkap Ada Perwira Sengaja Izinkan Bawahan Lakukan Kekerasan
Nasional
Menteri Hukum soal Bendera “One Piece”: Harusnya Tak Satu Tiang dengan Merah Putih
Menteri Hukum soal Bendera “One Piece”: Harusnya Tak Satu Tiang dengan Merah Putih
Nasional
P2G Minta Sri Mulyani Insaf usai Singgung soal Rendahnya Gaji Guru dan Dosen
P2G Minta Sri Mulyani Insaf usai Singgung soal Rendahnya Gaji Guru dan Dosen
Nasional
Prabowo Beri Jenderal Kehormatan ke Orang Dekatnya, Pengamat: Mungkin Dulu Berdarah-darah Mendukungnya
Prabowo Beri Jenderal Kehormatan ke Orang Dekatnya, Pengamat: Mungkin Dulu Berdarah-darah Mendukungnya
Nasional
Film 'Merah Putih: One For All' Dikritik, Pimpinan Komisi X: Anggaran dan Kualitas Visualnya Kontroversi
Film "Merah Putih: One For All" Dikritik, Pimpinan Komisi X: Anggaran dan Kualitas Visualnya Kontroversi
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau