Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dianggap Turunkan Testing demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Kompas.com - 22/07/2021, 14:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membantah bahwa penurunan pemeriksaan (testing) Covid-19 yang berdampak pada penurunan kasus harian Covid-19 merupakan upaya untuk melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli 2021.

Nadia mengatakan, penurunan jumlah testing Covid-19 terjadi akibat banyak petugas yang terpapar Covid-19.

"Tidak benar seperti itu, mengapa kok ada dugaan seperti itu? SDM/petugas testing banyak yang positif sehingga pemeriksaan tidak bisa dalam satu hari dilaporkan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

"Kedua, kasus Covid-19 turun di beberapa daerah dan kegiatan tracing yang belum optimal," imbuh dia

Nadia juga mengatakan, masih banyaknya pasien Covid-19 yang belum terdeteksi kemungkinan adalah pasien tanpa gejala yang tidak mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), sehingga target testing dan tracing di daerah belum memenuhi target.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan Demi Dibilang Berhasil Tangani Covid-19, Data Sesungguhnya Tak Dibuka ke Publik

"Bisa saja kan kalau OTG tidak datang ke faskes dan target testing belum terpenuhi oleh kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, masyarakat harus memahami bahwa mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan di luar rumah dapat berdampak pada penurunan kasus.

"Ini penting untuk masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mengatasi peningkatan kasus yang kita hadapi saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan penurunan kasus harian Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sebab, penurunan kasus itu dibarengi dengan rendahnya testing atau pemeriksaan kasus. Menurut dia, seharusnya jumlah testing Covid-19 ditingkatkan selama masa pandemi.

Baca juga: Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

"Enggak boleh menurun (jumlah testing) disengaja atau tidak, ada manuver enggak? Supaya tanggal 26 Juli (PPKM) bisa dilonggarkan?" kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Pandu mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya mempertanyakan mengapa jumlah testing Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

Sebab, kata dia, data itu akan dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi.

"Itu yang saya harapkan dari presiden, (tapi) ternyata tidak. Yang dipilih hanya kasus yang menurun, enggak dicari tahu kenapa itu kasus bisa menurun, seolah-olah itu hasil dari PPKM," ujarnya.

"Kalau itu diambil untuk keputusan, jadi tidak akurat kan," sambungnya.

Halaman:
Komentar
karena saya gak percaya pemerintah. sebentar a trus b trus c trus a. gak bisa dipegang omongannya.


Terkini Lainnya
Gubernur Babel Akan Gugat Keputusan Mendagri ke MK, Minta Pulau Tujuh Dikembalikan
Gubernur Babel Akan Gugat Keputusan Mendagri ke MK, Minta Pulau Tujuh Dikembalikan
Nasional
Dasco Bantah Marty Natalegawa dan Mari Elka Pangestu Masuk Daftar Calon Dubes RI di AS
Dasco Bantah Marty Natalegawa dan Mari Elka Pangestu Masuk Daftar Calon Dubes RI di AS
Nasional
Jaksa Tanya Hasto soal 3 Langkah Loloskan Harun Masiku ke DPR
Jaksa Tanya Hasto soal 3 Langkah Loloskan Harun Masiku ke DPR
Nasional
Prabowo Teken PP 'Justice Collaborator', Tersangka-Terdakwa Bisa Dapat Keringanan jika Bekerja Sama
Prabowo Teken PP "Justice Collaborator", Tersangka-Terdakwa Bisa Dapat Keringanan jika Bekerja Sama
Nasional
Komisi I DPR Bakal Temui Prabowo, Bahas Sikap Indonesia atas Perang Iran-Israel
Komisi I DPR Bakal Temui Prabowo, Bahas Sikap Indonesia atas Perang Iran-Israel
Nasional
Kejagung Periksa Istri Komut Sritex Terkait Kasus Pemberian Kredit Bank
Kejagung Periksa Istri Komut Sritex Terkait Kasus Pemberian Kredit Bank
Nasional
Cak Imin Usul ke Prabowo, Tambah Diksi pada Nama Kementeriannya
Cak Imin Usul ke Prabowo, Tambah Diksi pada Nama Kementeriannya
Nasional
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik
Nasional
50 Persen Jemaah dan Petugas Haji Telah Kembali ke Tanah Air
50 Persen Jemaah dan Petugas Haji Telah Kembali ke Tanah Air
Nasional
DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi
DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi
Nasional
Hasto Bantah Dekat dengan Harun Masiku, Singgung Senior PDI-P Sulsel
Hasto Bantah Dekat dengan Harun Masiku, Singgung Senior PDI-P Sulsel
Nasional
Hasto Bantah Talangi Dana Suap Harun Masiku Rp 1,5 Miliar
Hasto Bantah Talangi Dana Suap Harun Masiku Rp 1,5 Miliar
Nasional
Prabowo Resmikan Pembangunan PLTP hingga PLTS di 15 Provinsi Via Video Conference
Prabowo Resmikan Pembangunan PLTP hingga PLTS di 15 Provinsi Via Video Conference
Nasional
Prabowo Minta Maaf Tak bisa Hadiri Langsung Peresmian Pembangkit Listrik akibat Cuaca Buruk
Prabowo Minta Maaf Tak bisa Hadiri Langsung Peresmian Pembangkit Listrik akibat Cuaca Buruk
Nasional
Wamen: Sekolah Swasta Masih Boleh Tarik Biaya Asal Transparan dan Proporsional
Wamen: Sekolah Swasta Masih Boleh Tarik Biaya Asal Transparan dan Proporsional
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau