Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Kompas.com - 29/07/2021, 21:55 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

Sebab, katanya, sampai saat ini tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan Covid-19 berakhir.

"Beberapa negara yang sudah buka 'lockdown', kembali lagi melakukan 'lockdown'. Maka sudah sewajarnya kita mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan Covid-19," kata Kasubbid Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Koesmedi Priharto dalam diskusi bertema "Hidup Berdampingan dengan Covid-19: Peran Perangkat Desa Melawan Corona", dikutip dari Antara, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Siap Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Singapura Lakukan 7 Hal Ini

Menurut dia, untuk dapat hidup berdampingan dengan Covid-19, maka masyarakat perlu membangun kehidupan normal baru yang dapat memutus penularan virus. Sebab, Covid-19 menular antarmanusia.

"Ketika perilaku kita tidak bisa mencegah cara penularannya maka angka kasusnya akan naik. Itu harus dipahami oleh masyarakat, jangan semua diserahkan kepada pemerintah," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah sudah berupaya maksimal menangani pandemi Covid-19. Maka, masyarakat harus bekerja sama dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Naik atau turunnya angka kasus tergantung pada perilaku kita masing-masing. Kalau perilaku kita baik, tentunya akan turun angka kasusnya. Nah, itulah yang harus kita siapkan dari sekarang," katanya.

Koesmedi menegaskan, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat maka penularan antarorang ke orang menjadi rendah.

"Kalau itu benar-benar kita pahami protokol itu, maka itu akan bisa kita hadapi untuk berdampingan dengan Covid-19," kata Koesmedi Priharto.

Baca juga: Tanda Pasien Covid-19 Memburuk Saat Isoman Menurut Satgas Covid-19

Dalam kesempatan sama, Bupati Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sunaryanta mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan protokol kesehatan dan mendorong vaksinasi.

"Dua hal ini dikedepankan, karena kalau hanya vaksin saja tapi protokol kesehatan tidak baik, maka akan kembali lagi dan terkena lagi," katanya.

Ia menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW hingga tokoh masyarakat untuk memberikan pembelajaran atau edukasi soal protokol kesehatan terhadap masyarakat.

"Kita selalu memberikan edukasi ke masyarakat," demikian Sunaryanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
sbg wnri saya masih segar mengingat pernyataan bp.presiden kita bapak jokowi dg hidup berdamai berdampingan dalam new normal,ini sangat tepat virus bakteri dan penyakit apapun selama dunia belum kiamat itu pasti ada, tinggal kita manusia menyikapi berdampingan dg sesama mahkluk ciptaan tuhan


Terkini Lainnya
Peringatkan Risiko Tinggi Akuisisi, Eks Pegawai BUMN Malah Dicela Bodoh oleh Atasan
Peringatkan Risiko Tinggi Akuisisi, Eks Pegawai BUMN Malah Dicela Bodoh oleh Atasan
Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil di Kemenkes
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil di Kemenkes
Nasional
Riza Chalid Disebut Terbang dari Soetta ke Malaysia Februari 2025, Masuk Singapura Agustus 2024
Riza Chalid Disebut Terbang dari Soetta ke Malaysia Februari 2025, Masuk Singapura Agustus 2024
Nasional
KPK Sita 13 Kendaraan dan 26 Tanah dari Pegawai Kemenaker Tersangka Kasus Pemerasan TKA
KPK Sita 13 Kendaraan dan 26 Tanah dari Pegawai Kemenaker Tersangka Kasus Pemerasan TKA
Nasional
Ketua KPK: RUU KUHAP Berpotensi Kurangi Tugas dan Fungsi Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK: RUU KUHAP Berpotensi Kurangi Tugas dan Fungsi Pemberantasan Korupsi
Nasional
KPK Tak Dilibatkan dalam Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
KPK Tak Dilibatkan dalam Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Nasional
Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal
Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal
Nasional
Cari Keberadaan Riza Chalid, Imigrasi Koordinasi dengan Otoritas Malaysia
Cari Keberadaan Riza Chalid, Imigrasi Koordinasi dengan Otoritas Malaysia
Nasional
Ketua KPU Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Ringankan Beban Kerja Penyelenggara
Ketua KPU Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Ringankan Beban Kerja Penyelenggara
Nasional
Dipanggil Jadi Saksi, Telkom Belum Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook
Dipanggil Jadi Saksi, Telkom Belum Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook
Nasional
Imigrasi Sebut Riza Chalid Pergi ke Malaysia, Berdasarkan Data Perlintasan Terakhir
Imigrasi Sebut Riza Chalid Pergi ke Malaysia, Berdasarkan Data Perlintasan Terakhir
Nasional
Kata Ketua KPU atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Upaya Perbaikan Sistem Kita
Kata Ketua KPU atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Upaya Perbaikan Sistem Kita
Nasional
Jadi Tahanan Kota, Ibrahim Arief Dipasangi Gelang Pendeteksi Lokasi
Jadi Tahanan Kota, Ibrahim Arief Dipasangi Gelang Pendeteksi Lokasi
Nasional
Menakar Peluang Jokowi Bergabung dengan PSI, Bakal Jadi Dewan Pembina?
Menakar Peluang Jokowi Bergabung dengan PSI, Bakal Jadi Dewan Pembina?
Nasional
KPK: Uang Hasil Pemerasan Izin TKA Rp 53,7 Miliar, Baru Dikembalikan Rp 8,51 Miliar
KPK: Uang Hasil Pemerasan Izin TKA Rp 53,7 Miliar, Baru Dikembalikan Rp 8,51 Miliar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau