Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Kompas.com - 30/07/2021, 14:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui, pemeriksaan atau testing Covid-19 di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan, kata Budi, jumlah testing di Indonesia di bawah rata-rata negara lain.

"Testing ini merupakan salah satu titik kelemahan kita. Kita vaksinasinya sudah lumayan tetapi testing dan tracing kita masih di bawah rata-rata negara yang baik testingnya," kata Budi, dalam acara yang digelar Universitas Airlangga secara daring, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Budi meminta, pemerintah daerah untuk meningkatkan testing sesuai kaidah-kaidah epidemiologis.

Sehingga, jika ada warga yang terpapar Covid-19, petugas dapat melakukan pelacakan kontak erat atau tracing lebih cepat.

"Kemudian, bagaimana follow up-nya kalau hasilnya ada yang positif, mana yang ditaruh di rumah sakit, mana yang di isoman, mana yang diisolasi terpusat," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, penanganan Covid-19 tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tetapi harus diiringi dengan peningkatan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) di daerah.

"Vaksinasi baik, benar, tapi bukan satu-satunya cara untuk mengatasi pandemi, tetap kita harus kuat di testing, lacak dan isolasinya, kita mesti kuat juga protokol kesehatan dan strategi perawatan," pungkasnya.

Baca juga: Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan, tanpa ada peningkatan testing dan pelacakan (tracing) di masyarakat, penanganan pandemi Covid-19 tidak akan optimal.

Ia mengatakan, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan testing dan tracing yang masif.

"Kami tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintah agar peningkatan testing ini sebagai prasyarat agar penanganan pandemi bisa lebih efektif lagi," kata Felly, dikutip dari situs DPR, Jumat (30/7/2021).

"Kita sudah adakan PPKM, PSBB, dan sebagainya, tapi kalau tidak dibarengi dengan testing dan tracing saya kira tidak akan maksimal," tutur dia.

Felly mengatakan, Indonesia hanya melakukan tes kepada 66.807 orang per 1 juta orang.

Angka tersebut jauh di bawah Malaysia yang melakukan tes kepada 417.767 orang per 1 juta orang.

Kemudian, Thailand melakukan tes kepada 116.190 orang per 1 juta orang.

Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, pihaknya juga memantau positivity rate harian dan seminggu terakhir, khususnya postivity rate hasil PCR, yang berada di atas angka 40 persen.

Halaman:
Komentar
seharusnya pemerintah juga memberikan obat gratis sampai bagi pasien atau penderita covid19, ini juga lebih penting apalagi bagi penderita covid yg tidak mampu.


Terkini Lainnya
Menag Sebut Arab Saudi Penuhi Semua Permintaan Presiden Prabowo
Menag Sebut Arab Saudi Penuhi Semua Permintaan Presiden Prabowo
Nasional
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Nasional
Hingga 31 Juli, Anak-anak Bisa Nikmati Liburan Seru di Bandara InJourney Airports
Hingga 31 Juli, Anak-anak Bisa Nikmati Liburan Seru di Bandara InJourney Airports
Nasional
Kompas.com ke Para Kolumnis: Terima Kasih telah Beri Warna Baru
Kompas.com ke Para Kolumnis: Terima Kasih telah Beri Warna Baru
Nasional
Hukuman Setya Novanto Disunat, ICW: Korupsi Besar Harusnya Hukuman Diperberat
Hukuman Setya Novanto Disunat, ICW: Korupsi Besar Harusnya Hukuman Diperberat
Nasional
Hasto Dituntut 7 Tahun, Pengacara Sebut Tak Lepas dari Peran Eks Penguasa
Hasto Dituntut 7 Tahun, Pengacara Sebut Tak Lepas dari Peran Eks Penguasa
Nasional
Kepala BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Haji 2026
Kepala BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Haji 2026
Nasional
Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?
Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?
Nasional
Sentil Putusan MK, Bima Arya: Kita Butuh Sistem Pemilu yang Melembaga, Bukan Berubah Secara Ekstrem
Sentil Putusan MK, Bima Arya: Kita Butuh Sistem Pemilu yang Melembaga, Bukan Berubah Secara Ekstrem
Nasional
Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Agenda Prolegnas 2025
Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Agenda Prolegnas 2025
Nasional
BKKBN Sebut Fenomena Childfree di Perkotaan, Terpengaruh Tren Medsos
BKKBN Sebut Fenomena Childfree di Perkotaan, Terpengaruh Tren Medsos
Nasional
Pigai Usul Individu hingga Pebisnis Bisa Ditetapkan Jadi Pelaku Pelanggar HAM
Pigai Usul Individu hingga Pebisnis Bisa Ditetapkan Jadi Pelaku Pelanggar HAM
Nasional
KPK Cegah Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono ke Luar Negeri
KPK Cegah Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono ke Luar Negeri
Nasional
Natalius Pigai Sebut Revisi UU HAM Bakal Perkuat Komnas HAM
Natalius Pigai Sebut Revisi UU HAM Bakal Perkuat Komnas HAM
Nasional
Muncul Fenomena 'Childfree', BKKBN: Penyebabnya Trauma dan KDRT
Muncul Fenomena "Childfree", BKKBN: Penyebabnya Trauma dan KDRT
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau