Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Kompas.com - 05/08/2021, 09:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau media untuk menghindari pemberitaan sensasional yang menjurus hoaks terkait pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam diskusi bersama Dewan Pers, para pimpinan redaksi media, dan pimpinan asosiasi pers, Rabu (4/8/2021).

"Pada titik ini, peran teman-teman media sangat dibutuhkan, untuk mengimbangi dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan publik. Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angle atau judul berita yang sensasional menyerupai hoaks di media sosial," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Mahfud sejak Awal Tak Percaya Anak Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mahfud mengaku dirinya dan pejabat pemerintah lainnya kerap menjadi sasaran pemberitaan yang melenceng dari fakta.

Padahal, kata Mahfud, media mainstream seharusnya membuat pemberitaan membuat pemberitaan yang obyektif, menyejukkan, dan memotivasi masyarakat di tengah pandemi.

Di sisi lain, Mahfud memahami bahwa dalam penulisan judul berita ada teknik guna mempercantik dan memancing orang untuk membaca isi berita.

Menurut dia, hal itu tidak masalah sepanjang tak membuat masyarakat mengambil kesimpulan yang salah atas pemberitaan tersebut.

"Buat saya, itu tidak masalah sepanjang yang dilakukan tidak mengarahkan pembaca untuk membuat kesimpulan salah atas judul berita itu. Apalagi kalau judulnya sudah jelas-jelas salah," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud mengatakan bahwa informasi yang beredar di masyarakar pada masa pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan, terutama yang bertebaran di media sosial.

Mahfud merinci, jumlah informasi hoaks mengenai Covid-19 sepanjang 23 Januari-3 Agustus 2021 mencapai 1.827 kasus.

Sebanyak 278 kasus di antaranya terkait hoaks vaksin Covid-19.

"Sebagian besar sudah dilakukan take down, tapi hoaks terus tumbuh, muncul setiap hari dan semakin banyak. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
media gak ada benar ya hoak trmasuk kompas ini kalau saya baca isi ya seolah2 menjerumuskan pikiran negatif


Terkini Lainnya
Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
Nasional
Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang
Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang
Nasional
Hujan Kritik soal Pemisahan Pemilu, MK: Putusan Sudah Dibacakan, Kami Tunggu DPR Menindaklanjuti
Hujan Kritik soal Pemisahan Pemilu, MK: Putusan Sudah Dibacakan, Kami Tunggu DPR Menindaklanjuti
Nasional
Dimulai Agustus, Cek Kesehatan Gratis Sasar 11 Juta Siswa di Madrasah
Dimulai Agustus, Cek Kesehatan Gratis Sasar 11 Juta Siswa di Madrasah
Nasional
TNI Klaim Penunjukan Mayjen Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog Sudah Sesuai Aturan
TNI Klaim Penunjukan Mayjen Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog Sudah Sesuai Aturan
Nasional
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Tom Lembong karena Tak Terbukti Korupsi
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Tom Lembong karena Tak Terbukti Korupsi
Nasional
TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
Nasional
Kampanye #GantiProduk Jadi Bentuk Dukungan Perempuan Indonesia untuk Palestina
Kampanye #GantiProduk Jadi Bentuk Dukungan Perempuan Indonesia untuk Palestina
Nasional
Anggota DPR: Diplomat Kemenlu Tewas Mencurigakan, Polisi Harus Segera Ungkap
Anggota DPR: Diplomat Kemenlu Tewas Mencurigakan, Polisi Harus Segera Ungkap
Nasional
Menhan Tinjau Batalyon Teritorial di Papua Selatan, Pastikan Kesejahteraan Prajurit Terpenuhi
Menhan Tinjau Batalyon Teritorial di Papua Selatan, Pastikan Kesejahteraan Prajurit Terpenuhi
Nasional
24 Calon Dubes RI Lolos Tes, Komisi I Ingatkan Peran Penting Dubes
24 Calon Dubes RI Lolos Tes, Komisi I Ingatkan Peran Penting Dubes
Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Kasus Penghinaan Presiden-Wapres Bisa 'Restorative Justice'
DPR-Pemerintah Sepakat Kasus Penghinaan Presiden-Wapres Bisa "Restorative Justice"
Nasional
Ijazah Jokowi Produk Fisik, Roy Suryo Dianggap Tak Berhak Analisis dari Dokumen Digital
Ijazah Jokowi Produk Fisik, Roy Suryo Dianggap Tak Berhak Analisis dari Dokumen Digital
Nasional
Wapres Gibran Urus Papua, Istana: Sudah Diatur di UU Otsus Papua
Wapres Gibran Urus Papua, Istana: Sudah Diatur di UU Otsus Papua
Nasional
Budi Arie Pamer 80 Ribu Kopdes Merah Putih Terbentuk, Rieke: Saya Harus Bilang Wow Gitu?
Budi Arie Pamer 80 Ribu Kopdes Merah Putih Terbentuk, Rieke: Saya Harus Bilang Wow Gitu?
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau