Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Kompas.com - 05/08/2021, 15:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 mesti diikuti dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

Puan mewanti-wanti agar ke depannya tidak ada lagi laporan mengenai keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi tersendat atau berhenti.

"Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksinasi, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Politikus PDI-P itu menuturkan, pemerintah menyebut saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis.

Menurut Puan, stok vaksin tersebut semestinya aman untuk beberapa waktu ke depan.

"Tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin," kata Puan.

Baca juga: Jawaban Letkol Teddy soal Isu Pencopotan Kapolri: Baru Saja Menghadap Pak Presiden...

Ia mengingatkan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang real di lapangan dengan data stok yang dipantau di pusat.

Ia berpendapat, bila perlu dibuat sistem data yang real time agar stok riil di lapangan dapat dipantau setiap waktu dari pusat.

"Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama," kata Puan.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dapat ikut vaksinasi Covid-19 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Pemkot Bekasi Targetkan 49.000 Pelaku Usaha dan UMKM Terima Vaksinasi Covid-19

"Bahwa pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Reisa.

"Sehingga masyarakat dapat terlayani kebutuhan vaksinasinya dan kebutuhan NIK pun dapat terpenuhi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
nyinyir ndk jelas...
 
Pilihan Untukmu
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Jawaban Letkol Teddy soal Isu Pencopotan Kapolri: Baru Saja Menghadap Pak Presiden...
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Jokowi Ungkap Syarat Gibran Bisa Dimakzulkan
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Fraksi-fraksi di DPR Bersuara soal Pemakzulan Gibran
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Polantas Hormat ke Mobil Dinas yang Masuk Jalur Transjakarta, Polda Metro: Lumrah
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepsek SMAN 9 Tambun Selatan Usai Didemo Siswanya
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Siswa SMK Gadai HP demi Ujian Sekolah Kini Punya "Abang Baru" yang Tak Biasa
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Hype

Dikabarkan Berpisah, Ini Kisah Perjalanan Cinta Chris Martin dan Dakota Johnson 
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Bola

Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026: Indonesia Ketiga Usai Libas China
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Dicecar Febri Diansyah, Ahli Hukum UGM Sebut Barang Bukti Tanpa Justifikasi Tak Bisa Dipakai
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Tren

Tanda-tanda Kanker Serviks di Perut, Punggung, hingga Kaki, Jarang Disadari
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Kecelakaan Maut di Tol Solo-Ngawi KM 547, Dua Orang Tewas Termasuk Diduga Anggota DPRD Ngawi
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Global

Presiden Baru Korsel Lee Jae-myung Sebut Kantornya seperti "Kuburan"
api-2 . LATEST


Terkini Lainnya
Forum Purnawirawan TNI Ingin Makzulkan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Harus Beres Dulu di DPR
Forum Purnawirawan TNI Ingin Makzulkan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Harus Beres Dulu di DPR
Nasional
Fadli Zon Khawatir Penambangan di Sulawesi dan Kalimantan Rusak Goa Purba
Fadli Zon Khawatir Penambangan di Sulawesi dan Kalimantan Rusak Goa Purba
Nasional
Dasco Sowan ke Megawati, Prabowo Dinilai Mau Gandeng PDI-P tanpa Lepas Jokowi
Dasco Sowan ke Megawati, Prabowo Dinilai Mau Gandeng PDI-P tanpa Lepas Jokowi
Nasional
Eks Ketua MK Beberkan 6 Alasan Presiden atau Wapres Bisa Dimakzulkan
Eks Ketua MK Beberkan 6 Alasan Presiden atau Wapres Bisa Dimakzulkan
Nasional
Cekfakta.ri: Antara Narasi Tunggal Pemerintah dan Verifikasi Independen
Cekfakta.ri: Antara Narasi Tunggal Pemerintah dan Verifikasi Independen
Nasional
Eks Dirut Indofarma Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 226,4 M
Eks Dirut Indofarma Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 226,4 M
Nasional
Kemendagri: Lucky Hakim Hadir Terus Magang Setiap Selasa
Kemendagri: Lucky Hakim Hadir Terus Magang Setiap Selasa
Nasional
Kasus Bank BJB, KPK Akan Panggil RK Secepatnya
Kasus Bank BJB, KPK Akan Panggil RK Secepatnya
Nasional
Bahlil Bakal Mampir Cek Tambang Nikel di Raja Ampat Saat Kunjungi Sumur Minyak Papua
Bahlil Bakal Mampir Cek Tambang Nikel di Raja Ampat Saat Kunjungi Sumur Minyak Papua
Nasional
Forum Purnawirawan TNI Surati DPR untuk Makzulkan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Kita Harus Hormati
Forum Purnawirawan TNI Surati DPR untuk Makzulkan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Kita Harus Hormati
Nasional
Soal Seruan Pemakzulan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Hanya Ekspresi Kemarahan, Realisasinya Tidak Mungkin
Soal Seruan Pemakzulan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Hanya Ekspresi Kemarahan, Realisasinya Tidak Mungkin
Nasional
Lucky Hakim 5 Minggu Magang, Kemendagri: Enggak Ada Catatan, Bagus
Lucky Hakim 5 Minggu Magang, Kemendagri: Enggak Ada Catatan, Bagus
Nasional
Raja Ampat: Surga Biodiversitas yang Diterpa Dilema Global
Raja Ampat: Surga Biodiversitas yang Diterpa Dilema Global
Nasional
Muzani Ungkap Pesan Rahasia Prabowo ke Megawati
Muzani Ungkap Pesan Rahasia Prabowo ke Megawati
Nasional
Eks Dirut Indofarma Dituntut 13 Tahun Penjara dalam Korupsi yang Rugikan Negara Rp 377 M
Eks Dirut Indofarma Dituntut 13 Tahun Penjara dalam Korupsi yang Rugikan Negara Rp 377 M
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau